Senin, 25 April 2011

Demokrasi di Arab dan Standar Ganda Amerika Serikat

if you care, please you share... 
Demokrasi di Arab dan Standar Ganda Amerika Serikat 



Membaca geliat revolusi Arab ibarat membuka lembaran buku yang masih jauh dari selesai. Terlalu dini menilai secara hitam putih bagaimana bentuk akhir bangunan dari hasil revolusi itu.
Namun, nilai-nilai yang menjadi fondasi bangunan itu sudah bisa terbaca karena diusung para pemuda revolusioner ketika mereka turun ke jalan. Nilai-nilai itu adalah demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu pula yang sejak lama diinginkan Barat berkembang di dunia Arab, khususnya setelah tragedi serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).
AS meluncurkan program Greater Middle East pada tahun 2002, yang intinya adalah demokratisasi di Timur Tengah. Namun, program itu gagal. Kini, AS dan Barat kembali menemukan momentum seiring meletusnya revolusi Arab karena ada titik temu nilai-nilai yang diperjuangkan dan apa yang ingin ditanamkan Barat di dunia Arab.
Dari sini bisa dibaca mengapa dunia Barat—khususnya AS—menggebu-gebu mendukung revolusi Tunisia dan Mesir, yang dilanjutkan Libya, Yaman, dan Suriah. Terjawab pula mengapa AS dan dunia Barat mencampakkan begitu saja sekutu terdekat mereka yang selama ini menjadi bumper kepentingan AS di Timur Tengah, seperti mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, mantan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.
Dengan kata lain, AS dan dunia Barat memilih memihak revolusi yang digalang rakyat, meskipun kepentingan-kepentingan mereka belum tentu terakomodasi pascarevolusi itu.

Jangka panjang
AS dan Barat tampaknya berkeyakinan, kepentingan mereka menerapkan nilai-nilai demokratisasi di dunia Arab pasti terakomodasi dalam jangka panjang. Mereka siap berkorban dan menerima realitas jika kepentingan mereka tak terakomodasi dalam jangka pendek.
Indikasi ke arah itu mulai terbaca. Hasil jajak pendapat Pusat Kajian Politik dan Strategi Al Ahram di Mesir, awal April, dengan 2.000 responden yang dimuat harian Al Ahram, Jumat (22/4), menunjukkan, Ikhwanul Muslimin (IM) akan didukung 56 persen suara pada pemilu parlemen September nanti.
Koalisi Revolusi mendapat 22 persen, Partai Mesir Bebas 6 persen, dan partai liberal Wafd hanya 4 persen.
Hasil itu memperlihatkan, perolehan suara IM jauh lebih tinggi dari yang diprediksi pengamat, yakni sekitar 20 persen hingga 30 persen saja. Jika dalam lima bulan ini tak ada perubahan signifikan, IM bisa membentuk pemerintahan sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.
Dalam jajak pendapat yang sama, kandidat IM dalam pemilu presiden, Hossam Abu Al Futuh, mendapat 20 persen suara. Perolehan suara itu hanya bisa disamai Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mousa. Kandidat lain, mantan Direktur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohamed El Baradei, hanya mendapat 12 persen. Artinya, popularitas IM cukup tinggi, baik dalam pemilu parlemen maupun presiden.
Dari Tunisia diberitakan, popularitas gerakan Islam Nahdah meningkat tajam. Jika gerakan itu berubah menjadi partai, mereka diprediksi bisa memenangi pemilu akhir Juli atau setidaknya mendapat suara signifikan.
Hasil sementara revolusi yang mengunggulkan kelompok Islam di Mesir dan Tunisia itu membuat AS, Eropa, dan Israel harus siap kehilangan hubungan erat dengan pemerintah kedua negara pasca-pemilu.

Meniru Turki
Tentu AS dan Barat menginginkan skenario Mesir, Tunisia, dan negara Arab lain meniru sikap Pemerintah Turki. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berbasis Islam pimpinan Recep Tayyip Erdogan tidak menyeret negara itu berkonfrontasi dengan Barat.
Terlepas siapa yang memerintah Mesir dan Tunisia pasca-pemilu, yang terpenting adalah lingkungan politik demokratis di dunia Arab. Dalam lingkungan politik demokratis, opini umum menjadi barometer pemerintah mengambil keputusan.
AS dan Barat pun harus mengubah pendekatan dan berkomunikasi dengan masyarakat sipil, media massa, serta parlemen yang menentukan opini umum di dunia Arab. Mereka tak bisa lagi seenaknya mengambil keputusan tidak populer yang merugikan kepentingan dunia Arab, baik politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.
Ambil contoh kasus isu Palestina. Israel tak bisa lagi menyerang Jalur Gaza seperti pada akhir tahun 2008, menyerang Tepi Barat pada 2002, atau menyerang Lebanon seperti tahun 2006 dan 1982. Jika Israel berani menyerang Palestina atau Lebanon secara langsung, mereka harus menanggung risiko memburuknya hubungan dengan Mesir.
Opini umum di Mesir tak akan tinggal diam melihat serangan brutal Israel ke wilayah Arab lain. Penguasa di Mesir akan mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan rakyatnya. Penguasa Mesir bisa saja membatalkan kesepakatan damai Camp David tahun 1979 dengan Israel jika rakyat Mesir menghendaki pembatalan itu.
Risiko semacam itu harus diperhitungkan Israel, AS, dan Barat. Lihatlah kasus serangan Israel pada misi Flotilla Gaza tahun 2010, yang membuat hubungan Turki-Israel merenggang. Pemerintah Turki yang terpilih secara demokratis tak bisa menihilkan tuntutan rakyat yang mengecam keras tindakan Israel tersebut.
Maka, kondisi politik demokratis akan menciptakan suasana lebih sehat dan rasional di Timur Tengah. Semua pihak akan diuntungkan oleh kondisi lingkungan yang demokratis itu. Khususnya dalam isu solusi Palestina, ini bisa lebih berdampak positif di tengah lingkungan yang demokratis.

Bahrain
Meski demikian, ada catatan tersendiri dalam kasus Bahrain yang juga dilanda aksi unjuk rasa menuntut reformasi terakhir ini. AS dan Barat, bahkan dunia Arab, tampak memiliki standar ganda dalam kasus Bahrain. Isu Bahrain sesungguhnya tidak berhenti pada masalah pertarungan mazhab (penguasa bermazhab Sunni dan mayoritas rakyat bermazhab Syiah) yang cukup sensitif, tetapi ketidakpercayaan AS terhadap kaum Syiah.
AS mengambil pelajaran dari revolusi Iran tahun 1979 yang melahirkan penguasa anti-AS dan invasi ke Irak tahun 2003 yang memunculkan kekuatan politik Syiah anti-AS, seperti kelompok Al Sadr. Adapun pemerintah Syiah pro-AS di Baghdad dinilai lemah dan setiap saat bisa ambruk jika pasukan AS ditarik dari Irak.
AS dan dunia Arab tak ingin kasus Iran dan Irak terulang di Bahrain. Apalagi, Bahrain menjadi pangkalan Armada V AS, basis militer terbesar di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah. Karena itu, AS akan mempertahankan status quo di Bahrain, berapa pun harganya.

(Kliping Kompas, 24/04/2011/Musthafa Abdurahman)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar