tag:blogger.com,1999:blog-74486534342073505792024-02-19T14:49:07.527+07:00Pusat Strategi Kebijakan & Pengembangan Masyarakat (PSKPM)PSKPM menyelenggarakan aktifitas advokasi & pemberdayaan, pelatihan, penelitian & publikasi, dan layanan jasa asistensi &konsultasi untuk Pemerintahan, Swasta & Masyarakat.
Baca, Download Gratis Berbagai Data & Informasi:UU, PP, buku,jurnal, makalah, kliping berita, dll(Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya,dll)
Office:Jl. Timoho No.317-Common Room-Lt.1-STPMD “APMD” -Yogyakarta
Tlp: (0274) 7018798/561971 HP:081328370083/Fax.(0274)515989/e-mail: pskpm-diklatcenter@yahoo.comEL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.comBlogger112125tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-73393764412930412002011-11-17T09:07:00.001+07:002011-11-17T09:09:55.487+07:00PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<br />
KLIPING/Selasa, 15 November 2011 21:12 WIB <br />
<br />
<b>JAKARTA--MICOM:</b> Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan
umum secara nasional mengalami penurunan. Angka penurunan semakin
signifikan saat Indonesia memasuki masa demokratisasi.
<br />
<br />
"Dari pemilu ke pemilu ada kecenderungan terjadi tingkat penurunan
partisipasi masyarakat. Yang menjadi ukuran utama adalah kehadiran di
tempat pemungutan suara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul
Hafiz Anshary di sela seminar "Peran Stakeholder dalam Rangka
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014" di Jakarta, Rabu
(16/11).
<br />
<br />
Ia menjelaskan, berdasarkan catatat KPU pada masa-masa awal rezim
Orde Baru, tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut Pemilu terbilang
tinggi. Hal ini ditandai dengan angka partisipasi yang mencapai 94% pada
Pemilu 1971, 90% pada Pemilu 1977, dan meningkat menjadi 97% pada
Pemilu 1982.
<br />
<br />
Catatan itu sedikit berubah ketika memasuki masa reformasi. Awalnya
partisipasi publik dalam Pemilu 1999 cukup tinggi yaitu mencapai 93%.
Tapi tren penurunan kembali terjadi di pemilu-pemilu selanjutnya.
"Pemilu 2004 menurun menjadi 84% dan menurun menjadi 71% pada Pemilu
2009," Ungkapnya. (OL-8)<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">JAKARTA--MICOM: </span>TNI menegaskan
tidak ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 mendatang karena
dikhawatirkan akan memicu konflik dan perpecahan di internal TNI.
<br />
<br />
Pandangan itu dikemukakan Kepala Bagian Pembinaan Hukum (Kababinkum)
Mabes TNI Mayjen S Supriyatna pada Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia
Khusus RUU Pemilu di Gedung DPR, Rabu (16/11).
<br />
<br />
"Seperti pasal 39 UU 34 tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan
prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, menjadi
anggota parpol, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi
anggota legislative dalam pemilu dan jabatan politis lainnya," papar
Supriyatna.
<br />
<br />
Disamping itu, lanjut dia, secara internal pun Panglima TNI
mengeluarkan instruksi nomor 1/VII/2008 pada 28 Agustus 2008, yang
menegaskan bahwa prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu
maupun pemilukada. “Agar status TNI tetap netral dalam politik.
<br />
<br />
Menjaga netralitas ini penting, karena TNI menjadi aset bangsa untuk
menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Ia khawatir, jika prajurit
TNI diberi hak memilih dalam pemilu ataupun pemilukada, dapat memicu
konflik dan perpecahan dalam tubuh TNI.
<br />
<br />
"Dengan begitu netralitas dan independensi TNI akan hilang. BAhkan
memungkinkan terjebak dalam konflik kepentingan diantara politisi. Tapi
TNI adalah bagian dari subsistem negara yang juga tunduk pada keputusan
dan kebijakan politik negara," tukasnya. (Wta/OL-04)<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">JAKARTA--MICOM:</span> Sidang uji
materi Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik kembali digelar.
Saksi ahli dari hukum tata negara, Irman Putra Sidin, yang dihadirkan
dalam sidang ini, mendukung hak rakyat mengajukan pembubaran parpol.
<br />
<br />
Dalam keterangannya, Irman mengatakan bila aturan pembubaran
parpol yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) berdampak pada hilangnya hak
warga negara untuk mengajukan pembubaran partai ke MK. Dia juga
berpendapat parpol akan berada di bawah kekuasaan pemerintah bila hanya
lembaga eksekutif itu saja yang berhak mengajukan pembubaran partai ke
MK.
<br />
<br />
"Pengujian ini bertujuan untuk menempatkan parpol ke dalam
postulatnya, menjunjung demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat, seperti dijamin dalam konstitusi," kata Irman, Selasa (15/11).
<br />
<br />
Saat ini, lanjut dia, partai tidak hanya merupakan bagian dari
demokrasi saja, tapi juga konstitusi. Selain itu, partai politik juga
dianggapnya sebagai roh pemegang kekuasaan negara.
<br />
<br />
Atas pandangan itu, Irman berpendapat, jika hanya pemerintah
yang berhak membubarkan parpol, itu melanggar prinsip kedaulatan rakyat
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
<br />
<br />
"Hak pembubaran Parpol yang hanya dimiliki dapat berdampat pada
hilangnya hak rakyat mengajukan pembubaran parpol tertentu. Ini
inkonstitusional,” ujarnya.
<br />
<br />EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-23961335838402850292011-11-10T08:59:00.002+07:002011-11-10T08:59:46.470+07:00PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<br />
Periode kedua berkuasanya rezim SBY, telah mensirnakan expectasi publik soal terwujudnya negara kesejhateraan. dengan dukungan politik hampir mencapai 80%, pemerintahan SBY BUdiono, justru mendapatan banyak sekali label kegagalan. entah apa yang ada dalam hati dan pikiran rezim ini, masyarakat seolah dibiaran hidup sendiri dan mencari nafkah sendiri, dan negara hanya sibuk melayani dirinya sendiri. REzim kedua pemerintah SBY justru semakin menguatnya peran para koruptor dan para pemburu rente, penegakan hukum mengalami mati suri.<br />
<br />
maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang diwarisi oleh SBY untuk negeri ini?EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-13112735203723136462011-11-09T11:57:00.001+07:002011-11-09T11:59:16.098+07:00PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<br />
<pre>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS </pre>
<pre> </pre>
<div style="text-align: justify;">
<pre>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian
Nama Perseroan Terbatas;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN
TERBATAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM</pre>
</div>
<pre>Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta
peraturan pelaksanaannya.
2. Nama Perseroan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu Perseroan untuk membedakan dengan
Perseroan yang lain.
3. Pemohon adalah pendiri bersama-sama, direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau
kuasanya.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 2
(1) Setiap Perseroan harus memiliki Nama Perseroan.
(2) Nama Perseroan hanya dapat dipakai setelah memperoleh persetujuan Menteri.
(3) Nama Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
dalam anggaran dasar Perseroan.</pre>
<pre>
BAB II
TATA CARA PENGAJUAN NAMA PERSEROAN
Pasal 3
(1) Pengajuan Nama Perseroan harus disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri sebelum Perseroan didirikan
atau sebelum perubahan anggaran dasar mengenai Nama Perseroan dilakukan.
(2) Nama Perseroan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan singkatan Nama
Perseroan.
(3) Pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem
administrasi badan hukum secara elektronik.
(4) Bagi daerah tertentu yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tidak dapat digunakan,
pengajuan Nama Perseroan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengajuan Nama Perseroan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan pengajuan nama Perseroan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 4
(1) Penggunaan jasa teknologi informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan
mengisi format pengajuan Nama Perseroan.
(2) Format pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nama Perseroan yang
akan dipakai untuk mendirikan Perseroan atau Nama Perseroan yang akan dipakai untuk menggantikan Nama
Perseroan sebelumnya.
Pasal 5
(1) Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:
a. ditulis dengan huruf latin;
b. belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan
lain;
c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga
internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.
(2) Dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf e.
(3) Singkatan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Perseroan; atau
b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perseroan.
Pasal 6
(1) Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan Nama Perseroan yang disampaikan oleh
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Pemohon dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal Menteri menolak pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus
disampaikan secara elektronik kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal pengajuan diterima disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 7
(1) Nama Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
wajib dinyatakan dalam:
a. Akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan; atau
b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
(2) Nama Perseroan wajib dinyatakan dalam akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas pengajuan Nama
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terlampaui, persetujuan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) batal karena hukum.
BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN
Pasal 8
(1) Pemakaian Nama Perseroan harus didahului dengan frase Perseroan Terbatas atau disingkat PT
(2) Bagi Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada akhir nama
Perseroan ditambah singkatan Tbk
(3) Bagi Perseroan Persero selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah penulisan
kata �Persero�.
Pasal 9
(1) Singkatan �Tbk� sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hanya dapat dipakai dalam surat menyurat
terhitung sejak tanggal:
a. efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi
Perseroan Publik; atau
b. dilaksanakannya Penawaran Umum bagi Perseroan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada
lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum saham sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
menjadi efektif atau Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan Penawaran
Umum saham, Perseroan mengubah kembali anggaran dasarnya dan menghapus singkatan �Tbk� pada Nama
Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.
Pasal 10
Perseroan Terbuka yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perseroan Terbuka sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal:
a. dalam melakukan surat menyurat dilarang mencantumkan singkatan �Tbk� pada akhir Nama
Perseroan, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pernyataan dari lembaga pengawas di bidang pasar modal
tentang tidak dipenuhinya kriteria Perseroan Terbuka;dan
b. wajib melakukan perubahan anggaran dasar dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal diterbitkannya surat pernyataan dari lembaga pengawas di bidang pasar modal tentang tidak
dipenuhinya kriteria Perseroan Terbuka.
Pasal 11
Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama
Perseroan dalam bahasa Indonesia.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3740), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011 </pre>
<pre>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 96
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
I. UMUM
Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan
tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa tata cara
pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan
dan keharmonisan antara peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan.
Optimalisasi kinerja dalam percepatan pelayanan pengesahan pengajuan dan pemakaian nama Perseroan menjadi substansi yang paling
mendasar dalam pengaturan Peraturan Pemerintah ini, selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan dilakukan dengan memanfaatkan jasa
teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.
Selain itu diatur pula dalam keadaan tertentu pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat.
Keadaan tertentu adalah keadaan dimana suatu daerah belum mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektronik yang ada tidak
berfungsi sehingga tidak dapat digunakan.
Pengaturan kembali mengenai pemakaian Nama Perseroan dalam Peraturan Pemerintah ini selain karena alasan sebagaimana dimaksud di
atas, pengaturan ketentuan ini sejatinya juga dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada pemakai Nama Perseroan yang
beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai Nama Perseroan secara resmi dengan mencantumkan dalam akta pendirian
atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah disahkan atau disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada
pihak yang telah lebih dahulu menyampaikan pengajuan Nama Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan �surat tercatat� adalah surat yang
dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan
tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan
menyebutkan tanggal penerimaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan �sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain� adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Nama Perseroan yang satu dan Nama Perseroan
yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai cara penulisan atau persamaan
bunyi ucapan yang terdapat dalam Nama Perseroan,walaupun pemiliknya sama.
Misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SAMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI
PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI, PT HIGH-DESERT dengan PT HIGH DESERT, PT JAYA DAN MAKMUR
dengan PT DJAJA & MAKMUR.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Terdiri atas angka atau rangkaian angka dalam
ketentuan ini misalnya : PT3, PT 99, PT 007.
Terdiri atas huruf atau rangkaian huruf yang tidak
membentuk kata dalam ketentuan ini misalnya: PT. S,
PT. A, PT. ABC.
Huruf f
Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata dalam ketentuan ini misalnya: Ltd,
Gmbh, SDN, Sdn, Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV, Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD),
Incoporated, Associate, Association, SA, SARL, AG.
Huruf g
Hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan dalam ketentuan ini
misalnya �PT Pemborongan dan Pengangkutan�
Huruf h
Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam ketentuan ini misalnya PT Pelayaran
Andalan yang maksud dan tujuan serta kegiatannya harus di bidang pelayaran, PT. Abdul Konstruksi yang
maksud dan tujuan serta kegiatannya harus di bidang konstruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Singkatan dari huruf depan Nama Perseroan dalam ketentuan ini misalnya: PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia disingkat PT KSEI, PT Kereta Api Indonesia disingkat PT KAI.
Huruf b
Yang dimaksud dengan �akronim� adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau
bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar.
Misalnya PT SAHABAT FINANSIAL SEJAHTERA
disingkat dengan PT SAFIRA, PT TABUNGAN ASURANSI
PEGAWAI NEGERI disingkat dengan PT TASPEN,
PT ASURANSI KESEHATAN disingkat dengan PT ASKES,
PT PELABUHAN INDONESIA disingkat dengan
PT PELINDO.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan �Perseroan Terbuka� adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan
penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9 . . .
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan �persetujuan Menteri� adalah persetujuan Menteri atas perubahan seluruh ketentuan
anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan �melakukan perubahan anggaran dasar� adalah berkenaan dengan perubahan kembali nama
perseroan sehingga tidak memakai kata Tbk di belakang nama perseroan dan mengubah ketentuan dalam anggaran
dasar yang terkait dengan status perseroan sebagai perseroan terbuka.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
</pre>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-40964305888068967812011-09-27T12:33:00.001+07:002011-09-27T12:34:25.854+07:00PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<br />
<span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"><b><span style="font-size: xx-small;">PILKADA YOGYAKARTA</span><br />"HATI" Sementara Unggul<br />dengan Hitungan KPU</b></span> <br />
<br />
<span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="color: red; font-size: xx-small;">(KLIPING/Senin, 26 September 2011)</span><br />
</span><br />
<div align="justify">
<span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
YOGYAKARTA (Suara Karya): Pasangan nomor urut tiga Haryadi Suyuti-Imam
Priyono atau Hati untuk sementara unggul dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kota Yogyakarta 2011 berdasarkan "real count" dari Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta.</span><br />
<dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta,
Minggu (25/9), diketahui pasangan nomor satu Zuhrif Hudaya-Aulia Reza
memperoleh 12.282 suara atau 9,44 persen, pasangan nomor dua Hanafi
Rais-Tri Harjun Ismaji memperoleh 52.724 suara atau 40,54 persen, dan
pasangan nomor tiga Haryadi Suyuti-Imam Priyono memperoleh 65.054 suara
atau 50,02 persen.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Penghitungan suara oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut didasarkan pada
data yang masuk sebesar 66 persen. Dari data tersebut, pasangan nomor
tiga unggul di 12 kecamatan, sedang pasangan nomor dua unggul di dua
kecamatan, dan pasangan nomor satu tidak memiliki keunggulan di satu
kecamatan pun.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Sebanyak 12 kecamatan tersebut adalah Mantrijeron, Kraton, Mergangsan,
Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis,
Tegalrejo, Gondokusuman, dan Danurejan, sedang pasangan nomor dua unggul
di Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Hasil penghitungan suara dari KPU Kota Yogyakarta tersebut tidak jauh
berbeda dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh salah satu lembaga
survei yaitu Jaringan Suara Indonesia (JSI).</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Berdasarkan hasil hitung cepat JSI, pasangan nomor satu memperoleh 9,65
persen suara, pasangan nomor dua memperoleh 41,97 persen suara dan
pasangan nomor tiga memperoleh 48,38 persen suara dengan simpangan
kesalahan sekitar satu persen.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Sementara itu, Istri dari Sultan HB X yang juga anggota DPD GKR Hemas
saat berkunjung ke Posko Hati mengatakan, masyarakat Yogyakarta tetap
melihat kekuatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Sebelumnya, saya juga sudah mengira pasangan ini akan menang. Kekuatan
rakyat Yogyakarta tidak akan bisa berubah karena ada keyakinan terhadap
Keraton dan Pakualaman," katanya.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">GBPH Prabukusumo yang juga hadir di Posko Hati mengatakan, pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 25 September 2011 berbeda dengan
pilkada sebelumnya karena bertepatan dengan molornya pembahasan
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. "Keunggulan pasangan ini
merupakan bentuk kemenangan rakyat Yogyakarta. Ini merupakan wujud bahwa
Yogyakarta memiliki nurani," katanya.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Sementara itu, meskipun KPU Kota Yogyakarta belum mengeluarkan
keputusan resmi terkait penghitungan suara, namun tim dari pasangan
Zuhrif-Reza juga memperkirakan Hati akan memperoleh suara terbanyak.
"Berdasar penghitungan yang kami lakukan, pasangan nomor tiga unggul,"
kata Ketua Tim Sukses Zuhrif-Reza Ardianto.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Oleh karenanya, Ardianto mengucapkan selamat kepada pemenang dan
berharap pemerintahan periode mendatang dapat mewujudkan kesejahteraan
warga Yogyakarta.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Zuhrif Hudaya-Aulia Reza tetap merasa ikhlas dengan kemenangan pasangan
nomor tiga. "Selamat kepada Mas Haryadi, semoga amanah dalam memimpin
kota Yogya," kata Zuhrif.</span></dd><dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
Meskipun tidak memenangi pemilihan kepala daerah, Zuhrif mengatakan,
akan tetap melanjutkan program "Mbangun Kampung" yang digagasnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan,
masyarakat telah menentukan pilihannya untuk kepala pelayan masyarakat
yang baru. (Ant)</span></dd></div>
<div align="justify">
<br />
<dd></dd></div>
<b>YOGYAKARTA, KOMPAS.com - </b>Mulai pukul 17.00 nanti
calon terkuat pemenang pemilihan pemilihan kepala daerah Kota
Yogyakarta, bisa dilihat dari hasil rekapitulasi sementara di Kantor
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta, Jalan Magelang,
Yogyakarta.<br />
Sementara itu, hasil perhitungan suara manual di
tingkat kecamatan baru akan dimulai Senin (26/9/2011) dan Selasa
(27/9/2011) besok, sebelum akhirnya dihitung final di KPUD Kota
Yogyakarta, Kamis (29/9/2011) mendatang.<br />
"Pukul 17.00 nanti hasil
penghitungan suara sementara bisa dilihat. Sekarang proses penghitungan
di 838 tempat pemungutan suara masih berlangsung," kata Ketua KPUD Kota
Yogyakarta Nasrullah, Minggu (25/9/2011) di Yogyakarta.<br />
Dalam
Pilkada Kota Yogyakarta kali ini, tiga pasang calon wali kota dan wakil
wali kota bertarung. Ketiga pasangan ini memperebutkan sebanyak 322.840
suara.<br />
Pasangan nomor urut 1 adalah kader Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Zuhrif Hudaya bersama wakilnya, Aulia Reza Bastian.
Bakal calon wali kota yang telah ditinggal Gerindra ini diusung PKS,
Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai
Karya Peduli Bangsa, dan Partai Republikan Nusantara.<br />
Pasangan
nomor urut 2 adalah putra mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Amien Rais, Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji,mantan Sekretaris Daerah
Provinsi DIY. Hanafi dan Tri Harjun diusung empat partai besar dan
sembilan partai yang tergabung dalam Koalisi Mataram.<br />
Keempat
partai pengusung Hanafi-Tri Harjun adalah Partai Demokrat, Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan
Indonesia Raya.<br />
Adapun sembilan partai yang tergabung dalam
Koalisi Mataram adalah Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa,
Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pekerja dan
Pengusaha Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Kebangkitan
Nasional Ulama.<br />
Pasangan nomor urut 3 adalah, Wakil Wali Kota
Yogyakarta, Haryadi Suyuti, yang berpasangan dengan Imam Priyono.
Pasangan ini didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai
Golkar.<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Yogyakarta, CyberNews. </b>Pasangan nomor urut 3,
Haryadi Suyuti-Imam Priyono (Hati) tetap memimpin perolehan suara
Pilkada Kota Yogyakarta 2011 dalam penghitungan yang dilakukan KPU Kota
Yogyakarta.<br />
Dalam penghitungan yang diselesaikan Minggu (25/9) pukul 21.00 tersebut Hati memperoleh 67.793 suara atau 49,94 %.<br />
Sementara pasangan nomor urut 2, Ahmad Hanafi Rais-Tri Harjun (Fitri)
memperoleh 56.937 suara atau 41,18%, dan pasangan nomor urut 2 Zuhrif
Hudaya-Aulia Reza (Zulia) memperoleh 13.518 atau 9,78%.<br />
“Kami tidak tahu apakah ini disebut quick count atau real count. Yang
jelas kami memasukkan data-data yang dikirimkan dari KPPS. Sampling
diambil 70% dari keseluruhan TPS yang ada. Jadi ini adalah data dari
588 TPS dari jumlah keseluruhan 838 TPS,” ujar Divisi Sosialisasi dan
Humas KPU Kota Yogyakarta, Titok Hariyanto.<br />
Titok menambahkan penghitungan ini bertujuan untuk menjawab rasa
ingin tahu masyarakat terkait perolehan suara. Meski begitu melalui
hasil ini, sudah bisa memberikan gambaran pada masyarakat Yogyakarta
terkait kandidat kuat calon terpilih.<br />
“Hasil ini cukup bisa memberikan gambaran pada masyarakat calon kuat
yang akan terpilih, karena umumnya hasil rekapitulasi manual nanti tidak
akan berubah banyak,” ujarnya.<br />
Hasil penghitungan suara dari KPU Kota Yogyakarta tersebut berbeda
tipis dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh salah satu lembaga
survei yaitu Jaringan Suara Indonesia (JSI).<br />
Berdasarkan JSI pasangan Zulia memperoleh 9,65 persen suara, pasangan
nomor Fitri memperoleh 41,97 persen suara dan pasangan Hati memperoleh
48,38 persen. Setelah ini KPU akan melakukan tahap rekapitulasi manual
dari tingkat PPK dari tanggal 26-28 Oktober.<br />
“Setelah itu tanggal 29 September-1 Oktober baru KPU akan
merekapitulasi juga. Hasil inilah yang nanti akan dibawa ke pleno untuk
menetapkan calon terpilih,” terang Titok.<br />
<br />
<div align="justify">
<br />
<dd></dd></div>
<div align="justify">
<br />
<dd><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" class="judul">PDIP Kian Mantap Dukung Penetapan</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="judul"><img height="5" src="http://www.kr.co.id/images/pixel.gif" width="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="text" valign="top"><span class="date2">27/09/2011 08:43:24</span> <span style="margin-right: 5px; padding: 5px;">YOGYA
(KR) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
merasa lega setelah dipastikan pasangan Haryadi Suyuti-Imam Priyono
(Hati) memenangi Pemilukada Kota Yogyakarta 2011. Kemenangan tersebut
menjadi penebus dari kemenangan yang tertunda dari dua pemilukada
sebelumnya yaitu 2001 dan 2006 dimana paslon yang dipasang DPC PDI
Perjuangan Kota Yogya selalu kalah. Hal tersebut dikemukakan Ketua DPC
PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Sudjanarko kepada wartawan di Kantor DPC
PDIP Kota Yogya, Senin (26/9). Sudjanarko didampingi Ketua Desk Pilkada
DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada
DPC PDIP Kota Yogya Sutaryo dan Danang Rudiyatmoko. Hasil rekapitulasi
akhir yang dilakukan DPC PDI Perjuangan di seluruh TPS menunjukkan hasil
akhir 96.595 suara atau 48,59 persen, pasangan nomor urut 2 mendapatkan
41,68 persen atau sejumlah 82.852 suara dan pasangan nomor 1
mendapatkan 9,74 persen suara atau 19.358. “Jadi kalau dari hasil
sementara quick count kami kalah di dua kecamatan, hasil real count yang
kami lakukan kalah di tiga kecamatan yaitu Kotagede, Umbulharjo dan
Ngampilan,” kata Sutaryo. Eko Suwanto mengungkapkan ucapan terimakasih
secara spesial juga diberikan kepada keluarga besar Kraton Yogyakarta
dan Pura Pakualaman. Kemenangan Hati semakin meneguhkan perjuangan untuk
penetapan. PDIP juga berkomitmen untuk mengawal pengelolaan kekuasaan
pasca terpilihnya Hati. (Apw)-a </span></td>
</tr>
</tbody></table>
<img height="21" src="http://www.kr.co.id/images/pixel.gif" width="1" /><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> </span></dd></div>
<div align="justify">
<br />
<dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> </span><br />
</dd></div>
<div align="left" style="padding-left: 20px; padding-right: 20px;">
<div align="left" class="title_article clear">
Hindari kecurangan tim paslon kawal rekapitulasi suara</div>
<div class="under_title_article">
<div align="left" class="datetime2" style="float: left;">
Tribun Jateng - Senin, 26 September 2011 13:14 WIB</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" style="float: right; padding-bottom: 10px;">
<a class="addthis_button_compact at300m" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=ioezhe"><span class="at300bs at15nc at15t_compact"></span>Share</a>
<span class="addthis_separator">|</span>
<a class="addthis_button_facebook at300b" href="http://jateng.tribunnews.com/2011/09/26/hindari-kecurangan-tim-paslon-kawal-rekapitulasi-suara#" title="Send to Facebook"><span class="at300bs at15nc at15t_facebook"></span></a>
<a class="addthis_button_myspace at300b" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ioezhe&source=tbx-250&lng=en-US&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fjateng.tribunnews.com%2F2011%2F09%2F26%2Fhindari-kecurangan-tim-paslon-kawal-rekapitulasi-suara&title=Hindari%20kecurangan%20tim%20paslon%20kawal%20rekapitulasi%20suara%20-%20Tribunjateng.com&ate=AT-ioezhe/-/-/4e815f5aed2ee3a7/1&frommenu=1&uid=4e815f5af53c0806&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dnewssearch%26cd%3D1%26ved%3D0CCIQqQIwAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fjateng.tribunnews.com%252F2011%252F09%252F26%252Fhindari-kecurangan-tim-paslon-kawal-rekapitulasi-suara%26rct%3Dj%26q%3DProblem%2520pilkada%2520kota%26ctbm%3Dnws%26ei%3DRV-BTpHxE8fRrQe5uuCUDg%26usg%3DAFQjCNH3IjXgeqgtPTQPYNgdF0Yc4xNzbg&tt=0" target="_blank" title="Send to MySpace"><span class="at300bs at15nc at15t_myspace"></span></a>
<a class="addthis_button_google at300b" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ioezhe&source=tbx-250&lng=en-US&s=google&url=http%3A%2F%2Fjateng.tribunnews.com%2F2011%2F09%2F26%2Fhindari-kecurangan-tim-paslon-kawal-rekapitulasi-suara&title=Hindari%20kecurangan%20tim%20paslon%20kawal%20rekapitulasi%20suara%20-%20Tribunjateng.com&ate=AT-ioezhe/-/-/4e815f5aed2ee3a7/2&frommenu=1&uid=4e815f5a7478b676&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dnewssearch%26cd%3D1%26ved%3D0CCIQqQIwAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fjateng.tribunnews.com%252F2011%252F09%252F26%252Fhindari-kecurangan-tim-paslon-kawal-rekapitulasi-suara%26rct%3Dj%26q%3DProblem%2520pilkada%2520kota%26ctbm%3Dnws%26ei%3DRV-BTpHxE8fRrQe5uuCUDg%26usg%3DAFQjCNH3IjXgeqgtPTQPYNgdF0Yc4xNzbg&tt=0" target="_blank" title="Send to Google"><span class="at300bs at15nc at15t_google"></span></a>
<a class="addthis_button_twitter at300b" href="http://jateng.tribunnews.com/2011/09/26/hindari-kecurangan-tim-paslon-kawal-rekapitulasi-suara#" title="Tweet This"><span class="at300bs at15nc at15t_twitter"></span></a>
</div>
</div>
<div style="float: right; padding-bottom: 10px; padding-left: 20px; width: 249px;">
<div>
<img alt="KPU.jpg" height="300" src="http://jateng.tribunnews.com/foto/bank/images/KPU.jpg" width="249" /></div>
</div>
<div align="left" class="text_article">
Laporan Wartawan Tribun Jogya/ Rina Eviana<br />
<br />
TRIBUNJATENG.COM
YOGYA,– Proses rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Yogyakarta masih akan dilakukan secara berjenang dari
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menghindari peluang kecurangan rekap suara tim ketiga pasangan calon
melakukan pengawalan selama proses rekap hasil perhitungan suara
selesai.<br />
<br />
Ardianto, selaku Ketua Tim Sukses pasangan nomor urut 1,
Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Bastian mengatakan, meskipun perolehan
pasangan 1 cukup jauh dibawah perolehan pasangan lain, namun akan tetap
melakukan pengawalan hingga proses akhir rekap suara. Tim pasangan
Zuhrif-Reza menerjunkan saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS), di
tingkat PPK hingga kota. “Sekalipun jumlah perolehan suara pasangan
calon kami cukup jauh tapi komitmen kami akan mengawal proses
perhitungan suara sampai selesai sehingga rekapitulasi suara berjalan
bersih hingga akhir,” jelas Ardianto, Senin (26/8/2011).<br />
<br />
<br />
Ketua
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
menuturkan belum menemukan adanya kecurangan maupun hal-hal yang
berpotensi menimbulkan kecurangan selama proses perhitungan suara
berjalan. “Secara detail kami belum mendapatkan hasil dari saksi. Nanti
menunggu rekap berita acara di tiap PPK,” ujarnya.<br />
<br />
<br />
<br />
Ardianto
mengutarakan jika nantinya dari seluruh berita acara ditemukan problem
yang sama akan menjadi pencermatan dan pendalaaman. “Kalau hanya
ditemukan kejadian sedikit itu kan tidak bisa jadi generalisasi
kecurangan sistemik. Kalau ada kejadian serupa dan banyak itu akan jadi
pencermatan,” tegasnya.<br />
<br />
<br />
<br />
Tim pasangan nomor urut 2, Ahmad
Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji (FITRI) juga melakukan pengawalan selama
proses rekapitulasi suara. Heroe Purwadi, Ketua Tim Sukses FITRI
mengatakan, kemarin malam usai penghitungan suara, timnya melakukan
briefing untuk saksi-saksi di PPK. “Saksi ini yang akan mengawal proses
rekapitulasi suara,” kata Heroe.<br />
<br />
<br />
<br />
Terlebih, katanya,
perolehan suara antara pasangan calon nomor 2 dan 3 tidak terlampau
jauh. “Kemarin baru kite cermati secara kualitatif. Tapi secara
kuantitatif belum detail,” ujarnya.<br />
<br />
<br />
<br />
Heroe juga
mengatakan timnya masih melakukan pencermatan terhadap suara syah yang
ada. Sebab dari hasil evaluasi yang dilakukan timnya, hasil survey real
count dari berbagai sumber terdapat suara syah yang berbeda. “Kita
terjunkan saksi karena kami cermati ada jumlah suara syah yang beda
antara 9000 hingga 10.000 suara,” katanya.<br />
<br />
<br />
<br />
Sujanarko,
Tim Sukses pasangan nomor 3 Haryadi Suyuti-Imam Priyono mengatakan
pengurus structural partai mendampingi masing-masing saksi di PPK selama
proses rekap dilakukan. Selain itu satgas-satgas juga turut membantu
mengawal rekap suara hingga selesai. “Ini supaya tidak ada celah
potensi-potensi kecurangan saat proses rekapitulasi suara dilakukan,”
jelas Koko.<br />
<br />
<br />
<br />
Proses pemungutan suara di Pilkada
Yogyakarta Minggu (25/9) kemarin telah dilaksanakan. Hasil rekapitulasi
sementara di Komisi pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta Minggu (25/9) malam
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Haryadi
Suyuti-Imam Priyono (HATI) sementara masih mengungguli dua rival
lainnya. Keduanya mendapat perolehan suara sebanyak 67.793 suara atau
49,04 persen dari 70 persen tempat pemungutan suara (TPS) di 14
kecamatan.<br />
<br />
<br />
<br />
Diurutan nomor dua diduduki pasangan nomor
urut 2, Ahmad Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji (FITRI) mendapat perolehan
suara sebanyak 56.937 suara atau 41,18 persen. Sedang Zuhrif
Hudaya-Aulia Reza Bastian pemilik nomor urut 1 berada diurutan ketiga
dengan perolehan suara sementara 13.518 suara atau 9,87 persen. Pasangan
HATI rata-rata unggul di 12 kecamatan. Sementara FITRI mengungguli HATI
di Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede.</div>
<br />
<div align="left" class="font11">
Editor : budi_pras</div>
<div align="left" class="font11">
</div>
<div align="left" class="font11">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" class="judul">Analisis==> Memenangkan Pemilukada Oleh : Drs Suranto</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="judul"><img height="5" src="http://www.kr.co.id/images/pixel.gif" width="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="text" valign="top"><span class="date2">26/09/2011 11:11:29</span> <span style="margin-right: 5px; padding: 5px;">Pesta
demokrasi lokal dalam bentuk Pemilu Kepala Daerah di Kota Yogyakarta
bakal digelar Minggu 25 September 2011 ini. Tiga pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah pun, telah ditetapkan sebagai peserta
yang diusung oleh koalisi partai-partai baik yang memiliki kursi di DPRD
maupun yang tidak. Maka suasana kompetisi pun memasuki fase yang
semakin menghangat, mengingat semua pasangan calon telah mempersiapkan
diri untuk menggapai kemenangan. Fenomena in logis mengingat pemilukada
merupakan salah satu bagian dari aktivitas politik praktis, yang dalam
terminologi akademik, politik diartikan secara sederhana sebagai seni
untuk mendapatkan kekuasaan serta mempertahankannya. * Bersambung hal 10
kol 5 Dengan demikian ajang pertarunganpun tidak hanya melibatkan calon
pasangan baru yang akan ikut memperebutkan kekuasaan, namun juga
pasangan calon incumbent yang ingin mempertahankannya. Tulisan ini
mencoba mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang bisa menentukan
kemenangan dalam Pemilukada dengan berdasarkan pada fakta empirik yang
pernah terjadi baik dalam skop nasional maupun lokal. Banyak kalangan
memandang bahwa persoalan memenangkan Pilkada hanya terletak pada sisi
finansial belaka. Pendapat itu tidak sepenuhnya benar, karena memang
faktor finansial itu penting, namun tidak yang paling menentukan.
Berdasarkan pengalaman empirik pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu di
Indonesia, dapat disarikan adanya Faktor 4-M yang menentukan kemenangan
pasangan calon dalam pertarungan di Pilkada, yaitu sebagai berikut:
Faktor 4-M yang pertama adalah Mesin Politik. Yang dimaksud dengan mesin
politik adalah sarana atau perangkat sistemik struktural yang sangat
efektif untuk melakukan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik,
rekrutmen sampai penggalangan partisipasi konstituen untuk menggolkan
pasangan yang diusungnya. Kendaraan politik mapan ditandai dengan
kuatnya dukungan basis massa, sistem yang sudah solid, serta pengalaman
yang cukup. Semakin kuat mesin sebuah politik, maka semakin mudah dalam
mempermulus jalan calon memenangkan pilkada, karena mesin politik akan
mudah menggarap, membentuk opini massa dengan jaringan yang telah ada.
Tak ayal fenomena koalisi antar beberapa parpol mapan akan sangat
memperkuat mesin politik yang ada. Namun, keberadaan mesin politik
biasanya hanya menguntungkan bagi calon yang menggunakan pencalonan
melalui jalur partai, dan tidak berlaku bagi calon jalur independen.
Bagi calon yang diusung partai, maka mesin politik sudah terbangun dan
tinggal menggerakannya. Sementara bagi calon independen yang biasanya
hanya mengandalkan aspek popularitas sulit untuk memanfaatkan mesin
politik mapan yang ada. Akibatnya dari beberapa pengalaman praktik
Pilkada di Indonesa, hanya ada sedikit pemenang Pilkada yang terpilih
melalui jalur independen, yaitu aktor Dicky Chandra yang terpilih
sebagai Wakil Bupati Garut, yang saat ini telah mengundurkan diri.
Selanjutnya faktor M yang kedua adalah Mass communication (komunikasi
massa). Tak diragukan lagi bahwa komunikasi massa sangat efektif
menentukan kemenangan calon, mengingat kemampuannya untuk membentuk
opini dan pencitraan kepada publik. Gaya komunikasi Presiden SBY
barangkali bisa dijadikan contoh. Politik pencitraan yang dikemasnya
telah menarik para pemilih untuk menjatuhkan pilihan kepadanya, karena
kesuksesan komunikasi massa yang digalang tim suksesnya. Citra SBY yang
kalem, gagah, berbicara teratur dan seolah tidak ada cacat telah
berhasil membius sebagian besar warga untuk mendaulatnya sebagai
presiden RI. Faktor M yang ketiga adalah Momentum. Pengertian momentum
secara sederhana adalah peristiwa sesaat yang sangat strategis bagi
calon untuk menarik keuntungan waktu. Momentum bisa terjadi secara
alami, namun bisa juga direkayasa atau diciptakan. Kemunculan Megawati
sebagai presiden RI tentunya tak lepas dari momentum dikuyo-kuyo dirinya
oleh Pemerintah Orde Baru yang terkenal dengan peristiwa Kerusuhan 27
Juli. Peristiwa pengrusakan Kantor DPP PDI oleh sekelompok oknum saat
itu telah mengangkat pamor Megawati menjadi calon yang dinistakan.
Contoh lain adalah munculnya SBY sebagai presiden pada periode pertama
juga tak lepas dari momentum dikuyo-kuyonya SBY oleh Taufik Kiemas yang
menyatakan SBY sebagai kekanak-kanakan saat mundur dari kabinet Mega
untuk berlaga melawan Mega. Kasus melodrama yang dilakukan kedua tokoh
tersebut tampak memunculkamn simpati pada para pemilih yang merasa iba
dengan tokoh yang dinistakan. Barangkali momentum ini juga bisa
dilakukan di skop yang lebih kecil di daerah. Faktor M terakhir adalah
Materi. Tak disangkal bahwa berlaga di ajang pilkada yang membutuhkan
mesin politik dan komunikasi massa memerlukan adanya dukungan materi
yang kuat. Bahkan untuk calon independen malah akan lebih berat
mengingat harus mengumpulkan dukungan 4% dari total penduduk. Apabila
setiap KTP dukungan harus dialokasikan sejumlah materi, maka betapa
besar materi yang harus dialokasikan. Apalagi pada saat kampanye,
kebutuhan akan lebih besar lagi mengingat konstituen dan tim sukses
membutuhkan dukungan logistik yang cukup. Di samping Faktor 4 M
tersebut, sebenarnya masih ada faktor yang lebih menentukan yaitu faktor
tangan Tuhan, karena kendati telah didukung semua faktor 4 M di atas,
namun apabila Tuhan berkehendak lain maka semuanya akan berantakan. Oleh
sebab itu, hendaknya semua calon bersikap sabar dan menerima hasil
apapun setelah semua upaya dilakukan, karena hasil akhir adalah berada
di tangan Nya. Dengan demikian jika semua pihak bisa melakukannya, maka
Pemilukada akan kondusif, aman dan damai. Selamat menggunakan hak pilih
warga kota Yogyakarta ! Identitas Penulis: (Penulis adalah Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan UMY)-f </span></td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
<div align="justify">
<br />
<dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> </span><br />
</dd></div>
<div align="justify">
<br />
<dd><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"><b><span style="font-size: xx-small;"><br /></span></b></span><span style="color: black; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> </span></dd></div>
EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-30136727215594772112011-06-20T13:50:00.000+07:002011-06-20T13:50:21.947+07:00Tragedi Ruyati<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpb09WfTBNC1hvdqewFx78P2uJobCDOzRr5mRyS6WwJdpgPVA1eh30K_Jo6HiZLT9UdXNEN4V0AH6TRGyZRFbOrmi-f5FfocYzokyFh8UPMJEW3A6CGzTrMTfeluRJ63IrVxWbn3wOKNc/s1600/miskin+3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpb09WfTBNC1hvdqewFx78P2uJobCDOzRr5mRyS6WwJdpgPVA1eh30K_Jo6HiZLT9UdXNEN4V0AH6TRGyZRFbOrmi-f5FfocYzokyFh8UPMJEW3A6CGzTrMTfeluRJ63IrVxWbn3wOKNc/s400/miskin+3.jpg" width="312" /></a></div><br />
<b>TRAGIS</b> nian nasib yang menimpa Ruyati binti Satubi. Tragis karena warga Desa Sukaderma, Kecamatan Sukatani, Bekasi, itu tewas di tangan algojo Kerajaan Arab Saudi. Janda berusia 54 tahun itu dieksekusi hukum pancung pada 18 Juni gara-gara membunuh majikannya. <br />
<br />
Lebih tragis lagi, Ruyati yang meninggalkan tiga anak itu dipancung tidak sampai seminggu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di Konferensi International Labour Organization (ILO), Jenewa, Swiss. ILO memberi kesempatan kepada Presiden Yudhoyono untuk berpidato pada 14 Juni karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil meratifikasi Undang-Undang Buruh Migran. <br />
<br />
Dalam pidato yang disambut <i>standing applause</i> itu, Presiden Yudhoyono mengatakan di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap pembantu rumah tangga migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya. <br />
<br />
Tentu saja pidato itu menyejukkan dan menjanjikan sehingga disambut dengan tepuk tangan gegap gempita. Akan tetapi, buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika tersiar kabar ke seluruh dunia bahwa Ruyati dihukum pancung tanpa ada pembelaan berarti dari negara. Pidato itu semakin meneguhkan kenyataan jauh panggang kata dari api perbuatan para pemimpin. <br />
<br />
Ada semacam paradoks yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Di satu sisi mereka dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menyumbangkan devisa bagi negara. Di sisi lain, negara sama sekali tidak memberikan perhatian serius terhadap tenaga kerja bermasalah di luar negeri. Diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul. <br />
<br />
Eksekusi mati terhadap Ruyati merupakan bentuk paling nyata keteledoran diplomasi untuk melindungi pembantu rumah tangga migran Indonesia. Publik di Tanah Air sama sekali tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. <br />
<br />
Keteledoran itulah juga yang terjadi pada kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, pembantu rumah tangga migran Indonesia asal Cianjur. Menurut Migrant Care, hingga kini jenazah Yanti bahkan belum bisa dipulangkan ke Tanah Air sekalipun keluarga telah memintanya. <br />
<br />
Pemerintah tidak boleh berpangku tangan untuk memperjuangkan harkat dan martabat pembantu rumah tangga migran Indonesia, apalagi berpuas diri setelah mengumbar pidato di forum internasional. Saat ini, berdasarkan data yang dipublikasikan Migrant Care, terdapat sekitar 23 warga negara Indonesia tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi. <br />
<br />
Tindakan nyata Presiden Yudhoyono sangat dinantikan. Misalnya, mengevaluasi kinerja, bila perlu mencopot semua pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus Ruyati. <br />
<br />
Pejabat yang perlu dievaluasi ialah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. <br />
<br />
Tidak kalah penting ialah memprotes pemerintah Arab Saudi. Protes bisa dilakukan hingga tingkat memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. <br />
<br />
Hanya perbuatan nyata itulah yang kini ditunggu masyarakat. Rakyat sudah bosan dengan pidato berbuih tanpa tindakan.EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-39481268026617576312011-06-08T13:34:00.000+07:002011-06-08T13:34:37.270+07:00Menggugat DPRPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipCENYJnDcXZcnMWutslbFq36CiIT6Q1_ddmRJWsIov8HJdVcSk-fAaUKYGdrTBaVioybgOzOkvVNEUIVeew3LhvNBYLRAvEd6pel5hMDQLidCzyeTQtKKFuxXZVpp4RGtd9mZl3N96Mw/s1600/FOTO+BIKINI+TAMARA+BLESZYNSKI+PAYUDARA.2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipCENYJnDcXZcnMWutslbFq36CiIT6Q1_ddmRJWsIov8HJdVcSk-fAaUKYGdrTBaVioybgOzOkvVNEUIVeew3LhvNBYLRAvEd6pel5hMDQLidCzyeTQtKKFuxXZVpp4RGtd9mZl3N96Mw/s320/FOTO+BIKINI+TAMARA+BLESZYNSKI+PAYUDARA.2.jpg" width="320" /></a></div><br />
KREDIBILITAS Dewan Perwakilan Rakyat terus diuji. Sebabnya tidak lain karena antara mereka yang mewakili dan yang diwakili oleh DPR ada jarak yang amat panjang seperti langit dan bumi. <br />
<br />
Formalitas memang menempatkan para anggota DPR menyandang predikat hebat sebagai wakil rakyat. Tetapi realitas ternyata menunjukkan fakta yang kontradiktif. Sebagian warga mengaku tidak terwakili oleh DPR. <br />
<br />
Fakta itu didukung kesimpulan survei yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Maret silam. Survei dilakukan di tiga wilayah di Jakarta, yakni Cilincing, Tebet, dan Pasar Minggu. <br />
<br />
Dari total 564 responden, 93% menyatakan tidak terwakili oleh anggota DPR periode 2009-2014 dan hanya 7% yang mengaku terwakili. Mayoritas responden juga mengaku tidak ingat dengan wakil mereka yang berkantor di Senayan. <br />
<br />
Apakah Anda kaget dengan hasil survei itu? Sesungguhnya itulah cermin DPR di masa reformasi. Publik tidak merasa terwakili karena DPR tidak menggunakan kekuasaan besar yang dimiliki untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau partai mereka. <br />
<br />
Peran DPR di bidang perundang-undangan, anggaran, pengawasan, dan perwakilan membuat lembaga itu begitu perkasa. Celakanya, tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki hak untuk mengawasi DPR. <br />
<br />
Jelas, ada yang <i>error</i> dalam sistem ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif memang sudah terwujud, tetapi mekanisme <i>checks and balances</i> di antara ketiga lembaga belum tertata secara berimbang. <br />
<br />
Itu sebabnya, pengawasan terhadap DPR hanya datang dari publik. Jadi, kekuasaan yang besar di tangan DPR tanpa diimbangi pengawasan memadai. <br />
<br />
Tidak mengherankan jika DPR kerap bertindak sesuka hati. Mereka menaikkan gaji sendiri kemudian merumuskan berbagai fasilitas yang harus didapat. Semua mulus terwujud tanpa ada hambatan. <br />
<br />
Ironisnya, dengan kekuasaan yang begitu besar minus pengawasan, kinerja DPR malah masuk kategori buruk. Tengok, misalnya, kinerja DPR yang hanya mampu menghasilkan 16 undang-undang dari 70 undang-undang yang ditargetkan pada 2010. <br />
<br />
Di bidang pengawasan pun <i>idem ditto</i>. DPR hanya hebat di awal, tapi loyo di bagian akhir. Meski kerap rapat dengan mitra pemerintah, toh ujung-ujungnya tidak tuntas. Nuansa transaksional sangat kental dalam setiap jejak parlemen. Kasus Century salah satu contohnya. <br />
<br />
Selain berkinerja buruk, DPR pun terkenal sebagai lembaga yang korup. Sejumlah anggota dewan digiring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke bui. Sebagian lain sedang menjalani persidangan. Tetapi DPR tidak pernah jera. Kini muncul lagi calo-calo anggaran yang juga diduga melibatkan para wakil rakyat itu. <br />
<br />
Publik sudah lelah dengan perangai buruk DPR. Tugas utama DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat sudah lama terhenti dan menjelma menjadi makelar. Barangkali menjadi calo jauh lebih menguntungkan<br />
(kliping EMI/Jumat, 27 Mei 2011 00:01 WIB)EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-71213889701318582762011-06-08T13:25:00.000+07:002011-06-08T13:25:09.759+07:00Vonis Bebas Agusrin Bukti Kalo Rezim DEMOKRAT Jadi Mentor KoruptorPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicQPA7wWVPaO4lHHOq1wKLXH0UMQLGf0ceapf1aKH3018drHBnaHk-QtQDWVfEwzbhkKAzhPEmE8yfUEA9xu3wMn54OV4zVmaANjkdLS2EaillWiINzL49qa1pOR54l7RX2fUODmda-6g/s1600/AgusrinNajamuddin.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicQPA7wWVPaO4lHHOq1wKLXH0UMQLGf0ceapf1aKH3018drHBnaHk-QtQDWVfEwzbhkKAzhPEmE8yfUEA9xu3wMn54OV4zVmaANjkdLS2EaillWiINzL49qa1pOR54l7RX2fUODmda-6g/s1600/AgusrinNajamuddin.jpg" /></a></div><br />
<b>ADAKAH</b> keadilan jika terdakwa korupsi divonis bebas, sedangkan pencuri-ayam mati dihajar massa? Pertanyaan klasik ini sepertinya kembali menggema menyusul vonis bebas atas Gubernur Bengkulu (nonaktif) Agusrin M Najamuddin. <br />
<br />
Banyak orang terhenyak atas vonis bebas itu. Terhenyak karena ekspektasi publik atas pemberantasan korupsi yang sudah berurat berakar di negeri ini begitu melambung. <br />
<br />
Ekspektasi itu makin melambung ketika publik menyaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menghunus pedang untuk memimpin langsung perang melawan korupsi. <br />
<br />
Agusrin didakwa menilap dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu sekitar Rp21 miliar. Jaksa menuntutnya 4,5 tahun penjara. <br />
<br />
Akan tetapi, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Agusrin. Majelis hakim berargumentasi terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti didakwakan jaksa. <br />
<br />
Sejak awal, masyarakat Bengkulu memang sudah wanti-wanti jangan sampai politik mengangkangi hukum dalam perkara Agusrin. Maklum, Agusrin adalah kader Partai Demokrat, partai berkuasa saat ini. <br />
<br />
Publik seperti sudah mencium tanda-tanda itu. Agusrin yang sudah berstatus tersangka sejak Agustus 2008, tetap dilantik sebagai Gubernur Bengkulu untuk kedua kalinya pada 2010. Juga, persidangan Agusrin baru digelar dua tahun setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Dengan berbagai argumentasi, Partai Demokrat ketika itu pun tak kunjung menindak Agusrin. <br />
<br />
Supaya berlangsung adil dan jujur seperti diharapkan publik, persidangan Agusrin digelar di Jakarta. Harapan masyarakat bagi penegakan keadilan kembali membuncah. <br />
<br />
Apalagi, dalam persidangan awal, majelis hakim menolak keberatan kuasa hukum Agusrin sehingga persidangan tetap dilanjutkan. Keterangan sejumlah saksi di persidangan juga memberatkan Agusrin. <br />
<br />
Maka, publik pun terhenyak dan limbung ketika majelis hakim memvonis bebas Agusrin. Publik lantas mengaitkan vonis bebas itu dengan status Agusrin sebagai kader Partai Demokrat. <br />
<br />
Publik pun mempertanyakan kesungguhan SBY untuk tidak tebang pilih ketika menebaskan pedang keadilannya bagi para pelaku korupsi, termasuk jika pelakunya adalah kader Partai Demokrat. <br />
<br />
Adalah wajar jika publik menduga-duga adanya campur tangan politik dalam vonis bebas Agusrin. Betul Partai Demokrat dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah menindak Muhammad Nazaruddin. <br />
<br />
Akan tetapi, kita masih menanti apakah Nazaruddin yang disebut-sebut terlibat korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games juga akan diperlakukan sama di muka hukum. <br />
<br />
Oleh karena itu, adalah tepat langkah Komisi Yudisial yang turun tangan menyelidiki apakah ada main mata dalam persidangan Agusrin. Hasil penyelidikan KY sungguh kita tunggu-tunggu agar tidak terjadi dusta dan curiga di antara sesama anak bangsa.<br />
(kliping EMI/Kamis, 26 Mei 2011 00:00 WIB)EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-42079475461041738312011-06-08T13:17:00.000+07:002011-06-08T13:17:15.723+07:00Nyanyian Nazaruddin utk DEMOKRAT?PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTL8zuOHIhM8PUpWNicFyi3mmbMRhAc4AZMSyKoyL1tzDpM9ynzrIJouECtDma9cllEhw8dVi9d3JZhyQdRBzO10niBnK3bG-i3WspPx6eiIyRqKA03cRRsDKLbNGxtiqp_XqK0hZnLCQ/s1600/favorite-wallpapers20.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTL8zuOHIhM8PUpWNicFyi3mmbMRhAc4AZMSyKoyL1tzDpM9ynzrIJouECtDma9cllEhw8dVi9d3JZhyQdRBzO10niBnK3bG-i3WspPx6eiIyRqKA03cRRsDKLbNGxtiqp_XqK0hZnLCQ/s320/favorite-wallpapers20.jpg" width="320" /></a></div><br />
<b>SUARA</b> Muhammad Nazaruddin semakin nyaring dan kencang. Bagai satria bergitar, Bendahara Umum Partai Demokrat yang baru saja diberhentikan Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu malah lebih garang mendendangkan lirik yang menusuk ke mana-mana. <br />
<br />
Pemecatannya itu tidak membuatnya gentar dan tutup mulut. Dia melancarkan jurus pendekar mabuk, menebas kiri kanan, tak peduli kawan atau lawan terkena sabetannya. <br />
<br />
Dia mengumbar aneka borok berbagai pihak. Tidak hanya kebobrokan di luar partainya, tetapi dia juga membidik sesama kader Demokrat. Nazaruddin misalnya menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melakukan fitnah soal pemberian uang persahabatan 120 ribu dolar Singapura (Rp830 juta) kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar. <br />
<br />
Ke internal partai, Nazaruddin seolah melancarkan politik bumi hangus. Dia membuka aib menteri dan elite Partai Demokrat. Misalnya dia menyebutkan bahwa semua proyek di sebuah kementerian dikendalikan kerabat sang menteri. Nazaruddin juga menyentil bahwa banyak kader Demokrat melanggar etika. Ada yang menjual nama Partai Demokrat tatkala beperkara di Mahkamah Agung. Dia mengaku memiliki sejumlah amunisi tentang kebobrokan kader-kader Demokrat yang siap diledakkan. <br />
<br />
Apresiasi memang patut diberikan kepada Partai Demokrat yang telah mengambil tindakan terhadap Nazaruddin terkait dengan kasus dugaan suap Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram dalam proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang serta misteri uang persahabatan 120 ribu dolar Singapura. <br />
<br />
Namun, langkah itu dinilai tidak cukup. Partai Demokrat dianggap tidak sepenuh hati karena tidak sekaligus mencopot Nazaruddin dari keanggotaan DPR. <br />
<br />
Nazaruddin tentu tidak sembarangan bernyanyi nyaring dan kencang. Kita ingatkan bahwa Nazaruddin menyimpan banyak informasi penting tentang banyak masalah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus secepatnya memberi perlindungan kepada Nazaruddin. <br />
<br />
Juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kita mendesak agar segera memeriksa Nazaruddin. Bukan mustahil Nazaruddin bisa menjelaskan banyak hal, tidak hanya kasus dugaan suap di Kemenpora, tetapi juga skandal di tempat lain. <br />
<br />
Sejumlah pihak memang meragukan Nazaruddin yang mengaku memiliki bukti kebobrokan kader Demokrat. Namun, kita percaya, Nazaruddin tidak sembarang bicara, sebab dia bukan sembarang orang. Dia bendahara umum partai berkuasa, sebuah jabatan yang sangat terhormat dalam hierarki partai. <br />
<br />
Wahai Nazaruddin, teruslah bernyanyi! Publik yakin kau masih memiliki banyak judul lagu baru. Bernyanyilah satu per satu. KPK pasti merekam suaramu dan mendengarkannya kembali suatu hari nanti. <br />
(kliping EMI/Rabu, 25 Mei 2011 00:00 WIB)EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-1972731628002921102011-06-08T13:07:00.000+07:002011-06-08T13:07:27.321+07:00Calo Anggaran di ParlemenPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNfR5pze95fLW9S7O0PVgjpdvv56rwetV5jyCwwqcffBbE4veAZxXd50CtQgLs_ndidt23akMKJIZQVML9sCE9jFJrJzwF62Zbbg8W3ij-5uBwwmiOs06nP7-Mnhi2Wv__faTTcO7ovZg/s1600/aksiicw2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNfR5pze95fLW9S7O0PVgjpdvv56rwetV5jyCwwqcffBbE4veAZxXd50CtQgLs_ndidt23akMKJIZQVML9sCE9jFJrJzwF62Zbbg8W3ij-5uBwwmiOs06nP7-Mnhi2Wv__faTTcO7ovZg/s320/aksiicw2.jpg" width="320" /></a></div><br />
<b>ISU</b> calo anggaran di DPR selama ini bagaikan angin, terasa ada, tapi tak tampak. Kini faktanya semakin terkuak setelah anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati membuka kebusukan para koleganya. <br />
<br />
Wa Ode Nurhayati membeberkan bahwa hampir semua anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7%-15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Dari dana untuk daerah itu, menurut Wa Ode Nurhayati, anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta. <br />
<br />
Akibat praktik percaloan itu, 120 kabupaten kota dan 10 provinsi yang seharusnya mendapat anggaran DPID akhirnya tidak kebagian. Padahal, kata Wa Ode Nurhayati, anggaran itu telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah (menteri keuangan) dan Badan Anggaran DPR. <br />
<br />
Bayangkan, 120 kabupaten kota dan 10 provinsi tak kebagian dana penyesuaian infrastruktur daerah 2011. Celakanya, tidak seorang pun anggota DPR dari daerah pemilihan di 120 kabupaten kota dan 10 provinsi itu yang protes. <br />
<br />
Semuanya diam. Mengapa? Pertama, wakil rakyat dari daerah itu tidak peduli dengan daerah pemilihannya. Kedua, mereka termasuk yang mendapat uang calo. Ketiga, gabungan semua itu. <br />
<br />
Untunglah masih ada Wa Ode Nurhayati yang berani bernyanyi perihal kelakuan koleganya yang menjadi calo anggaran di Badan Anggaran DPR. Nyanyian Wa Ode Nurhayati itu sangat penting, sekalipun belum ada bukti hukum yang bisa menyeret anggota DPR yang menjadi calo anggaran itu ke meja hijau. Namun, mengingat banyaknya kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR, sangat sulit untuk mengabaikan begitu saja kicauan Wa Ode. <br />
<br />
Apalagi, Wa Ode Nurhayati menyatakan ia siap dengan bukti jika ada anggota Badan Anggaran DPR yang ingin buka-bukaan soal uang percaloan itu. Sebuah tantangan yang mestinya menggerakkan KPK atau kejaksaan untuk segera mengusutnya. <br />
<br />
Perlu dicatat Wa Ode Nurhayati bukan anggota DPR pertama yang membuka kebusukan koleganya sesama anggota DPR. Sebelumnya, Agus Condro Prayitno telah melakukannya. <br />
<br />
Agus-lah yang mengungkap kasus dugaan suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang menyebabkan 26 anggota DPR dan mantan anggota DPR ditangkap KPK, termasuk Agus Condro sendiri. <br />
<br />
Wa Ode Nurhayati tentu tahu betul kisah Agus Condro. Agus hanyalah maling yang teriak maling yang kemudian dituntut 1,5 tahun penjara. <br />
<br />
Kita mendukung sepenuhnya posisi Wa Ode Nurhayati untuk mengungkap tuntas kasus percaloan anggaran di DPR. Kita juga mendorong pihak berwajib untuk proaktif menindaklanjuti nyanyian Wa Ode Nurhayati. <br />
<br />
Tangkaplah siapa pun anggota DPR yang menjadi calo itu, tidak peduli apa partainya, apa bulunya, sekalipun berakibat DPR kosong melompong karena lebih banyak anggotanya yang masuk penjara. Di penjara, biarkan mereka bersidang pleno dengan agenda tunggal menyesali diri.EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-49973823965537292512011-05-10T13:24:00.000+07:002011-05-10T13:24:40.632+07:00BELAJAR JADI KORUPTOR DI NTT???PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb35mhHb9mO4bgYzWu-EVPVGXiz1AzfBrmqMwgjHxlP3_7xB96zos0nDVPoKaYm5rY33iLLjrEXESc0koLTnMY4K40A9kiUavaSUIWIPaxJmyYto7bcSYlQPKX-NkwMYwt5iSiMqdJqc4/s1600/miskin+5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb35mhHb9mO4bgYzWu-EVPVGXiz1AzfBrmqMwgjHxlP3_7xB96zos0nDVPoKaYm5rY33iLLjrEXESc0koLTnMY4K40A9kiUavaSUIWIPaxJmyYto7bcSYlQPKX-NkwMYwt5iSiMqdJqc4/s320/miskin+5.jpg" width="320" /></a></div> <br />
<br />
Beberapa waktu yang silam, Kompas mewartakan (pada headlinenya) dengan judul "BELAJAR JADI KORUPTOR DI NTT".. warta tersebut, tentu saja beralasan, karena banyak koruptor di NTT yang tdk bisa diseret di pengadilan dan dimasukan di rumah tahanan. Fenomena ini seakan terus berlanjut...<br />
Berikut data-data tentang perilaku korupsi di seluruh wilayah NTT:<br />
<table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr><td class="contentheading" width="100%">PIAR: Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak di Rote Ndao, Paling Sedikit di Sumba Timur; Kerugian Negara Rp 217 Miliar </td> <td align="right" class="buttonheading" width="100%"> </td> <td align="right" class="buttonheading" width="100%"> </td> <td align="right" class="buttonheading" width="100%"> </td> </tr>
</tbody></table><table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr> <td colspan="2" valign="top" width="70%"> <span class="small"> Ditulis oleh Hans </span> </td> </tr>
<tr> <td class="createdate" colspan="2" valign="top"> </td> </tr>
<tr> <td colspan="2" valign="top"> <strong>Korupsi di NTT Terbanyak di Sektor Pemerintahan Disusul Sektor Pendidikan</strong><br />
<strong>Laporan Alex Dimoe</strong><br />
Kupang, NTT Online - Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) mengatakan selama tahun 2008 jumlah kasus dugaan korupsi terbanyak terdapat di kabupaten Rote Ndao disusul kabupaten Kupang, sedangkan jumlah kasus paling sedikit terdapat di kabupaten Sumba Timur.<br />
Pada tahun 2008 PIAR NTT melakukan pemantauan terhadap 108 (Seratus Delapan) kasus dugaan korupsi yang terjadi di 13 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi.<br />
Wilayah dimaksud meliputi Kab. Belu, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Alor, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Flores Timur dan Kab. Sumba Timur.<br />
Hasil pantauan PIAR NTT menunjukan bahwa Sebaran kasus per wilayah cukup merata dan berkisar 2 – 14 kasus. Terbanyak di Kab. Rote Ndao 14 kasus, Kota Kupang 13 Kasus, Level Prov NTT 12 kasus, kab. Kupang 11 kasus, Kab. TTS 9 kasus, Kab. Sikka 9 Kasus, Kab. Manggarai 7 kasus, Kab. Ende 6 kasus, Kab. Ngada 5 kasus, Kab. Alor 4 kasus, Kab. Belu 3 kasus, Kab. Sumba Timur 2 kasus. <br />
Pemantauan korupsi yang dilakukan oleh PIAR NTT ini berbasiskan pada; <br />
Pertama, kasus korupsi yang diadvokasi oleh PIAR NTT dan jaringannya. <br />
Kedua, data korupsi Kejaksaan Tinggi NTT (Data kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT selama tahun 2008). <br />
Ketiga, media Massa (Media Cetak, Media Elektronik dan Media On-Line). <br />
Hasil pemantauan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kecenderungan penanganan kasus-kasus korupsi di NTT di NTT pada umumnya dan khususnya yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT dan tidak untuk mewakili perkembangan kasus per kasus.<br />
<strong>Fenomena Korupsi di NTT</strong><br />
Kasus yang dipantau oleh PIAR NTT ini jika dilihat dari usia kasus, dapat dipilah menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Kasus Lama dan Kasus Baru. <br />
Kasus Lama adalah Kasus korupsi usaianya lebih dari 2 (dua) tahun (Kasus yang terjadi dari tahun 2000 S/D 2006), sedangkan Kasus Baru ialah Kasus korupsi usaianya belum mencapai dari 2 (dua) tahun (Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008).<br />
Dengan pengkategorian seperti ini, maka terdapat 93 (85%) kasus yang merupakan Kasus Lama dan Kasus Baru sebanyak 16 (15%) kasus. <br />
Sektor Pemerintahan............................... 41 (37%) kasus<br />
Sektor pendidikan................................... 12 (11%) kasus<br />
Sektor Pengembangan kecamatan............. 10 (9%) kasus<br />
Sektor Air Bersih...................................... 7 (6%) kasus<br />
Sektor Perikanan & Kelautan...................... 6 (6%) kasus<br />
sektor Perhubungan & Transportasi............. 4 (4%) kasus<br />
Sektor Perumahan dan pertanahan.............. 3 (3%) kasus<br />
Sektor Perikanan & Kelautan........................3 (3%) kasus<br />
Sektor Energi & Listrik................................ 3 (3%) kasus<br />
Sektor PEMILU/PILKADA............................ (2%) kasus<br />
Sektor lainnya sebanyak.............................. 17 (16%) kasus<br />
Dari 108 kasus korupsi yang dipantau oleh PIAR NTT, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 217.070.432.044,00 (dua ratus tujuh belas milyar tujuh puluh Juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) dengan pelaku bermasalah sebanyak 352.<br />
Dari 352 pelaku bermasalah/aktor ini terdapat 68 orang yang melakuakan pengulangan tindak korupsi.<br />
Para Pelaku bermasalah/aktor dari 108 kasus dugaan korupsi yang dipantau oleh PIAR;<br />
Anggota DPR............................ 172 (56%) orang<br />
Pejabat pemda.......................... 65 orang<br />
Pelaku swasta............................ 38 orang<br />
PIMPRO/BENPRO........................ 16 orang<br />
Pelaksanan Program PPK/Dana Bantuan Lainnya........... 9 orang<br />
Pejabat PDAM masing-masing......... 9 orang<br />
Bupati ........................................6 orang<br />
Panitia Tender............................. 6 orang<br />
Pelaksana Pemilu/Pilkada................ 6 orang<br />
Pejabat Bank............................... 3 orang<br />
Peneliti, anggota parpol, camat, kades........................18 orang. <br />
Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku bermasalah dalam tindak korupsi dapat diperincikan sebagai berikut;<br />
Manipulasi ..................................33 Kasus<br />
Mark-Up.....................................30 kasus<br />
Penggelapan...............................25 kasus<br />
Penyimpangan anggaran...............14 kasus<br />
Penciptaan Mata anggaran Baru......4 kasus<br />
Mark-Down..................................2 kasus.<br />
<strong>Kinerja Jajaran Kejaksaan</strong><br />
Sepanjang tahun 2008 jajaran Kejaksaan di Nusa Tenggara Timur telah menangani 96 (Sembilan Puluh Enam) kasus korupsi dan 36 (Tiga Puluh Enam) Kasus diantaranya “telah dimajukan” untuk disidangkan.<br />
Kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT sebagaimana yang tertera dalam tabel menunjukan bahwa dari 14 Kejari di NTT, empat kejari sama sekali belum membawa satu perkara korupsi pun ke pengadilan. Selain itu, ada dua dari empat kacabjari yang juga prestasinya nol.<br />
Itu berarti, ada empat kejari dan dua Kacabjari di NTT yang tidak memenuhi indikator kinerja kejaksaan yang mengharuskan agar setiap jajaran kejaksaan di Indonesia harus mampu menangani kasus korupsi sampai ke ruang Persidangan (Tahap penuntutan) dengan pola 5-3-1 (NB: lima perkara korupsi untuk tingkat Kejati, tiga untuk Kejari dan satu untuk Kacabjari). <br />
Indikator Kinerja kejaksaan ini telah dipadukan dengan 11 indikator lainnya dan ditetapkan di Ciloto tanggal 7 Desember 2005 dan telah dibakukan dengan Surat JAMPIDSUS No. B-11/FD/F.1/02/2006 tanggal 10 Februari 2006. <br />
Dari data tabel ini, dapat dilihat juga bahwa sebenarnya 36 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT sampai ke proses persidangan ini patut diuji kebenarannya. Karena dalam satu kasus korupsi di NTT bisanya dipecah-pecah (SPLIT) dalam beberapa berkas perkara terpisah dengan alasan untuk memudahkan penyidikan. <br />
Hasil pantauan PIAR NTT menunjukan bahwa Split Kasus yang dilakukan oleh Aparat Hukum di NTT diduga cendrung melindungi pejabat/petinggi yang terindikasi melakukan tindak korupsi. <br />
Buktinya Berkas Perkara Gubernur NTT dalam kasus proyek pengadaan SARKES tahun 2003 masih di tangani oleh pihak POLDA NTT dengan status tersangka, sedangkan Benediktus Tuluk, PIMPRO Sarkes, sudah divonis penjara sejak tahun 2005. <br />
Begitu juga dengan pihak Kejari Kupang yang hanya mampu menyidangkan berkas Sandra Lumi, Koordinator pelaksana Firma Antares Jakarta, dalam kasus yang sama, yakni SARKES.<br />
Sedangkan berkas perkara dari 4 (empat) pelaku bermasalah lainnya yang sudah memperoleh satatus tersangka semakin tidak jelas perkembangan penanganannya. <br />
Hal yang sama juga terjadi dalam Kasus Dana Beasiswa Biro Kepegawaian Prov NTT tahun 2003. Dalam kasus yang ditangani oleh pihak Kejari Kupang ini, terdapat 3 (tiga) pelaku bermasalah. <br />
Dalam proses penegakan hukumnya, Arnold Nitjano (BENPPRO) sudah divonis bersalah sejak 7 Agustus 2006 dengan hukuman penjara selama 1 tahun, denda Rp.10 juta, subsider 4 Bulan.<br />
Sedangkan berkas Perkara dari Anton Sanga (PIMPRO) baru dilimpahkan ke-PN Kupang pada tanggal 17 Januari 2008 dan telah divonis bersalah dan sekarang mengajukan banding.<br />
Berkas perkara dari pelaku bermasalah dengan status tersangka dari Kasus Dana Beasiswa Biro Kepegawaian Prov NTT tahun 2003 masih dibiarkan mengendap.<br />
Persoalan lain berkaitan dengan penerapan pola 5-3-1 yang mewajibkan kejati menyelesaikan lima kasus korupsi, kejari tiga kasus, dan cabjari satu kasus adalah kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT terkesan hanya sekedar mengejar target pemenuhan kuantitas.<br />
Walaupun demikian, secara kuantitas jajaran kejaksaan di NTT patut mendapat “Rapor Merah”, sebab jika mempergunakan indikator 5-3-1, maka jajaran kejaksaaan di NTT seharusnya ada 51 kasus yang ditangani sampai ke ruang Persidangan (Tahap penuntutan), bukannya 36 kasus. Pembenaran lain berkaiatan dengan kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT terkesan hanya sekedar pemenuhan kuantitas, yakni sampai dengan saat ini uang negara yang berhasil diselamatkan tidak juga dipublikasikan. <br />
Hasil pantauan PIAR NTT di Rote Ndao menunjukan bahwa terdapat 14 kasus dugaan korupsi yang sangat menarik perhatian publik karena sudah “berulang tahun” dan diduga melibatkan “Top Leader”. Ironisnya, yang ditangani oleh pihak Kejari Rote Ndao hanya 7 kasus dan hanya 2 kasus yang masuk ke proses persidangan.<br />
Itupun, dalam proses penegakan hukumnya belum berani menyentuh secara berarti para “Top Leader”.<br />
Realitas seperti ini menunjukan bahwa jajaran kejaksaan di NTT masih “tebang-pilih” dalam penuntasan kasus.<br />
Indikator selanjutnya yang harus dicermati dalam mengukur kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT adalah target penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara paling lambat 6 bulan dan indikator yang mengharuskan semua tunggakan perkara korupsi yang ada di Kejati dan Kejari agar dituntaskan selama 3 bulan.<br />
Indikator ini patut diduga tidak di “Gubris” oleh jajaran kejaksaan di NTT, sebab fakta yang terjadi di NTT banyaknya kasus dugaan korupsi yang “berulang tahun”. <br />
Hal ini dipertegas dengan temuan PIAR NTT dalam pemantauannya terhadap 108 kasus, dimana terdapat 93 (85%) kasus yang merupakan Kasus Lama atau Kasus yang terjadi dari tahun 2000 S/D 2006 dan 60%-nya ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT. <br />
Jajaran kejaksaan juga dalam salah satu indikatornya yang dipakai untuk menilai keberhasilannya, diharuskan untuk meningkatkan kerjasama dengan Polda dan instansi lainnya. <br />
Pertemuan reguler antara instansi terkait paling sedikit 6 kali/setahun, adanya MoU dengan Polda dan instansi terkait, terbentuknya forum komunikasi antar instansi. <br />
PIAR NTT dalam pemantauannya menemukan bahwa Jajaran kejaksaan di NTT telah melakukan MoU dengan pihak POLDA dan BPKP. Bahkan jajaran kejaksaan di NTT sudah menjalin kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br />
Namun dalam implementasinya harus dikatakan bahwa belum berjalan maksimal. Sebagai contoh: BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur sampai dengan periode Agustus 2008 telah melimpahkan ke pihak Kejaksaan sebanyak 65 laporan dengan nilai kerugian negara Rp. 32.161.685.135,23,- namun pihak jajaran kejaksaaan di Nusa Tenggara Timur belum menindaklanjuti semua hasil temuan BPKP ini. <br />
Contoh yang sejenis juga terjadi ketika jajaran Kepolisian di NTT dan Jajaran Kejaksaan di NTT terkesan saling rebutan untuk menangani kasus dugaan korupsi seperti yang terjadi pada saat proses penegakan hukum kasus korupsi APBD sumba Timur TA.2007 dan Kasus 20 proyek pembangunan perkantoran di Kab. Kupang.<br />
</td></tr>
</tbody></table> Baca pada Link berikut:<br />
<span class="tl"></span><br />
<h3 class="r"><a class="l" href="http://www.infokorupsi.com/id/korupsi.php/?&p=YThE="><em>Korupsi</em></a> </h3><h3 class="r">Manggarai - Ketua DPRD <em>Kabupaten Manggarai</em>, Nusa Tenggara Timur, Ongge Yohanes ditahan <b>...</b> Setelah menuntaskan kasus <em>korupsi</em> penggunaan <em>dana BOS</em>, Rabu (10/12) mendatang PN <b>...</b> Centre of Information and <em>Data</em> for Anti Corruption (CIDAC) <b>.</b><span class="f"><cite>www.info<b>korupsi</b>.com/id/<b>korupsi</b>.php/?&p=YThE=</cite> -</span></h3><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article%3B&catid=39%3Akriminal&id=4529%3Ajaksa-tetapkan-kasek-smpn-1-borong-jadi-tersangka&format=pdf&option=com_content">Jaksa Tetapkan Kasek SMPN 1 Borong Jadi Tersangka</a><span class="tl"></span><span class="f"></span> <br />
15 Sep 2009 <b>...</b> Santas diduga kuat melakukan <em>korupsi</em> dana biaya operasional <b>...</b> penyimpangan <em>dana BOS</em> tahun 2008 di sekolah tersebut," kata <b>...</b> penyelidikan telah dilakukan, temasuk mengambil alat bukti seperti surat-surat <em>daftar</em> murid dan bukti lain. <b>...</b> siswa miskin <em>Kabupaten</em> Matim dengan kuota 225 orang periode <b>...</b><span class="f"><cite>nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article%3B...id...</cite></span><br />
<span class="tl"></span><br />
<h3 class="r"><a class="l" href="http://maumere.hpkomputer.com/keyword/jaksa-minta-data-penerima-bos/">Jaksa Minta <em>Data</em> Penerima <em>Bos</em> | maumere.hpkomputer.com</a></h3>20 Apr 2011 <b>...</b> Jaksa Minta <em>Data</em> Penerima <em>Bos</em> maumere.hpkomputer.com <b>...</b> 3 Warna Flotim Larantuka Ende Ruteng <em>Manggarai</em> Mbay Solor Adonara Lembata <b>...</b> Singkat tentang <em>Kabupaten</em> Sikka <b>...</b> dan puldata kasus dugaan <em>korupsi dana</em> bansos Rp 10,7 miliar. <b>...</b> DPRD Sikka telah membentuk Pansus menangangi kasus <em>dana</em> bansos <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>maumere.hpkomputer.com/.../jaksa-minta-<b>data</b>-penerima-<b>bos</b>/</cite> - </span><br />
<span class="f"></span><br />
<span class="tl"></span><br />
<h3 class="r"><a class="l" href="http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=36214">Kepsek SMPN I Borong Tersangka - Timor Express - Cerdas dan Konsisten</a> </h3><h3 class="r">12 Sep 2009 <b>...</b> Angglus diduga menggelapkan <em>dana BOS</em> untuk item beasiswa siswa miskin (BSM) <b>...</b> Penyidik sudah mengamankan barang bukti seperti dokumen administrasi, <em>daftar</em> murid dan alat bukti lainnya. <b>...</b> siswa dan jumlah dana untuk beasiswa siswa miskin <em>Kabupaten Manggarai</em> <b>...</b> Tiga Terdakwa <em>Korupsi</em> Divonis Bebas <b>.</b><cite>www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=36214</cite> -</h3><ol id="rso"><li class="g w0" style="margin-bottom: 8px;"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=271&l=kabupaten-manggarai"><em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">9 Mei 2011 <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em>. <em>Korupsi</em> Pengadaan Bodi Kapal, Kadishutbun Manggarai <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><span class="bc">www.infokorupsi.com › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/index.php&rct=j&sa=X&ei=RtbITfeZDcfYrQemyqGRBQ&ved=0CBsQ6QUoADAA&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNEnfJqh5CWB4chX0JbxM8YD6C5mmQ">Beranda</a> › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D27%26l%3Dnusa-tenggara-timur&rct=j&sa=X&ei=RtbITfeZDcfYrQemyqGRBQ&ved=0CBwQ6QUoATAA&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNGIZPdpaR3NfRxpmqT41A7REUb9jg">Nusa Tenggara Timur</a></span></cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Dnak9yTf-EUJ:www.infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D271%26l%3Dkabupaten-manggarai+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0" style="margin-bottom: 8px;"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=273&l=kabupaten-manggarai-barat"><em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Barat - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">8 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Barat <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><span class="bc">www.infokorupsi.com › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/index.php&rct=j&sa=X&ei=RtbITfeZDcfYrQemyqGRBQ&ved=0CCQQ6QUoADAB&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNEnfJqh5CWB4chX0JbxM8YD6C5mmQ">Beranda</a> › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D27%26l%3Dnusa-tenggara-timur&rct=j&sa=X&ei=RtbITfeZDcfYrQemyqGRBQ&ved=0CCUQ6QUoATAB&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNGIZPdpaR3NfRxpmqT41A7REUb9jg">Nusa Tenggara Timur</a></span></cite> - <span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0" id="mbb3"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=532&l=kabupaten-sumba-tengah"><em>Korupsi di Kabupaten</em> Sumba Tengah - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">9 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten</em> Sumba Tengah <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><span class="bc">www.infokorupsi.com › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/index.php&rct=j&sa=X&ei=RtbITfeZDcfYrQemyqGRBQ&ved=0CC0Q6QUoADAC&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNEnfJqh5CWB4chX0JbxM8YD6C5mmQ">Beranda</a> › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D27%26l%3Dnusa-tenggara-timur&rct=j&sa=X&ei=RtbITfeZDcfYrQemyqGRBQ&ved=0CC4Q6QUoATAC&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNGIZPdpaR3NfRxpmqT41A7REUb9jg">Nusa Tenggara Timur</a></span></cite> - <span class="gl"></span></span></div></div><div class="mbl"><div class="bl"><span class="ch" id="mbl3" style="display: inline-block;"><a class="mblink" href="http://www.google.co.id/search?sclient=psy&hl=id&site=&source=hp&q=Data+Korupsi+dana+BOS+&btnG=Penelusuran+Google#">Tampilkan hasil lainnya dari infokorupsi.com</a></span></div></div><div id="mbf3" style="padding-top: 0px;"><span></span></div></li>
<li class="g w0"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://wartakorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=529&l=kabupaten-manggarai-timur"><em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Timur - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">8 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Timur <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>warta<b>korupsi</b>.com/id/geo-<b>korupsi</b>.php?...<b>kabupaten</b>-<b>manggarai</b>...</cite> -<span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php?ac=531&l=kabupaten-sumba-barat-daya"><em>Korupsi di Kabupaten</em> Sumba Barat Daya - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">8 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten</em> Sumba Barat Daya <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Barat <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>info<b>korupsi</b>.org/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=531&l=<b>kabupaten</b>...</cite> -<span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/58333/kejari-ruteng-endus-4-kasus-korupsi">Kejari Ruteng Endus 4 Kasus <em>Korupsi</em> - Pos Kupang</a></h3></span><div class="s">24 Feb 2011 <b>...</b> Kejari Ruteng Endus 4 Kasus <em>Korupsi</em>. Laporan Kanis Lina Bana <b>...</b> dugaan <em>korupsi</em>, kolusi dan nepotisme (KKN) di <em>Kabupaten Manggarai</em> dan Manggarai Timur. <b>...</b> dan mendalami beberapa <em>data</em> terkait dugaan KKN empat kasus. <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>kupang.tribunnews.com/.../kejari-ruteng-endus-4-kasus-<b>korupsi</b></cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EsALKNBSNjIJ:kupang.tribunnews.com/read/artikel/58333/kejari-ruteng-endus-4-kasus-korupsi+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=127864">PILKADA DANA PILKADA Ketua KPUD <em>Manggarai</em> Dinilai Cukup - Suara <b>...</b></a></h3></span><div class="s">21 Nov 2005 <b>...</b> Sebab, Ketua KPUD Manggarai Fransikus Aci dan anggotanya Florentius Deby <b>...</b> <em>data</em> terkait dugaan <em>korupsi</em> dana pilkada <em>Kabupaten Manggarai</em>. <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.suarakarya-online.com/news.html?id=127864</cite> -<span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://korupsiriau.com/id/geo-korupsi.php?ac=527&l=kabupaten-ende&p=YQ%3D%3D="><em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">7 Mei 2011 <b>...</b> Dugaan <em>Korupsi</em>: Pinjaman di APBD Kabupaten Ende NTT Diminta Diproses Hukum <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> · <em>Korupsi di Kabupaten</em> <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><b>korupsi</b>riau.com/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=527...<b>kabupaten</b>...</cite> <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hw8zIJWg7lwJ:korupsiriau.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D527%26l%3Dkabupaten-ende%26p%3DYQ%253D%253D%3D+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id"></a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://wartakorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=269&l=kabupaten-sikka"><em>Korupsi di Kabupaten</em> Sikka</a></h3></span><div class="s">6 Mei 2011 <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Sikka. Terkait Kasus <em>Korupsi</em> Dana Bansos, Bupati Mutasi Tiga Pejabat Sikka <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>warta<b>korupsi</b>.net/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=269&l=<b>kabupaten</b>...</cite> -</span></div><ol id="rso"><li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/484/id">Penyelidikan Kasus Pencemaran Nama Baik Sebaiknya Ditunda</a></h3></span><div class="s">24 Mar 2011 <b>...</b> Gunakan tool ini untuk mencari <em>data</em> Ombudsman, sesuai kebutuhan Anda <b>....</b> dugaan <em>korupsi</em> dalam proyek ubi aldira di <em>Kabupaten Manggarai</em> <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/484/id</cite> - <span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://frans-anggal.blogspot.com/2011/02/di-balik-catut-nama-kajari.html">FRANS ANGGAL: Di Balik Catut Nama Kajari</a></h3></span><div class="s">27 Feb 2011 <b>...</b> <em>Data</em> Indonesia Procurment Watch (IPW) sepanjang 2001- 2006 memperlihatkan, setiap tahun hampir 60% <b>...</b> Padahal, <em>Manggarai</em> Timur itu <em>kabupaten</em> baru. Namanya juga sistemik dan endemik, <em>korupsi</em> tidak kenal lama dan baru. <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>frans-anggal.blogspot.com/2011/.../di-balik-catut-nama-kajari.html</cite> -<span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=28022">Kasus <em>Korupsi</em> Dilaporkan ke KPK - Timor Express - Cerdas dan Konsisten</a></h3></span><div class="s">25 Nov 2008 <b>...</b> RUTENG, Timex - Tiga kasus <em>korupsi di Kabupaten Manggarai</em> <b>...</b> murni akibat tidak lengkapnya <em>data</em> sehingga dinilai polisi tidak menangani. <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=28022</cite> -<span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=1154&Itemid=1">Website Pemerintah Provinsi NTT - OMBUDSMAN TUNDA PENYELIDIKAN <b>...</b></a></h3></span><div class="s">14 Jan 2011 <b>...</b> "Tindakan saudara Matheus Hamsi dengan melaporkan dugaan <em>korupsi</em> dalam proyek ubi aldira di <em>Kabupaten Manggarai</em> Barat adalah sejalan dengan <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content...</cite> -<span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.facebook.com/pages/Kabupaten-Manggarai-Timur/105704109462147"><em>Kabupaten Manggarai</em> Timur | Facebook</a></h3></span><div class="s"><em>Kabupaten Manggarai</em> Timur - ayo buat semua orang maritim gabung kesini | Facebook. <b>...</b> LOWONGAN KERJA <em>DATA</em> ENTRY.. Dibutuhkan karyawan untuk bekerja part time <b>...</b> bui krn tersandung kasus <em>korupsi</em>. kenapa mereka <em>korupsi</em>? kurang kah gaji <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.facebook.com/.../<b>Kabupaten</b>-<b>Manggarai</b>.../105704109462147</cite> - <span class="gl"><a href="http://www.google.co.id/search?hl=id&biw=1366&bih=578&q=related:www.facebook.com/pages/Kabupaten-Manggarai-Timur/105704109462147+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&tbo=1&sa=X&ei=kdbITZPrJMvRrQfEvfCNBQ&ved=0CDkQHzAFOAo"></a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc vso"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=270&l=kabupaten-ngada"><em>Korupsi di Kabupaten</em> Ngada - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">9 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten</em> Ngada <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Barat <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>info<b>korupsi</b>.net/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=270&l=<b>kabupaten</b>...</cite> <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jiuATHcZ6SIJ:infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D270%26l%3Dkabupaten-ngada+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=17&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id"></a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=562&l=provinsi-nusa-tenggara-timur&p=YQ%3D%3D="><em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">5 Mei 2011 <b>...</b> Kejari Ruteng Manggarai Ukir Prestasi sebagai Institusi Bebas <em>Korupsi</em> <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> · <em>Korupsi di Kabupaten</em> <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>info<b>korupsi</b>.net/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=562&l...nusa...</cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SvXI-ZtiBIYJ:infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D562%26l%3Dprovinsi-nusa-tenggara-timur%26p%3DYQ%253D%253D%3D+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id"></a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php?ac=268&l=kabupaten-flores-timur"><em>Korupsi di Kabupaten</em> Flores Timur - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">6 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten</em> Flores Timur <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Barat <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>info<b>korupsi</b>.org/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=268&l=<b>kabupaten</b>...</cite> </span></div><div class="s"><span class="f"> </span></div><div class="s"><span class="f"> </span><a class="l" href="http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article&id=1825%3Apiar-kasus-dugaan-korupsi-terbanyak-di-rote-ndao-paling-sedikit-di-sumba-timur-kerugian-negara-rp-217-miliar&option=com_content&Itemid=50">PIAR: Kasus Dugaan <em>Korupsi</em> Terbanyak di Rote Ndao, Paling Sedikit <b>...</b></a><ol id="rso"><li class="g w0 knavi" value="2"><div class="vsc"><span class="tl"></span><div class="s">20 Jan 2009 <b>...</b> TTS 9 kasus, Kab. Sikka 9 Kasus, <em>Kab</em>. <em>Manggarai</em> 7 kasus, Kab. <b>...</b> Kedua, <em>data korupsi</em> Kejaksaan Tinggi NTT (<em>Data</em> kasus <em>korupsi</em> yang <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><span class="bc">www.nttonlinenews.com › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://www.nttonlinenews.com/ntt/&rct=j&sa=X&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&ved=0CCAQ6QUoADABOBQ&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNH6bnQPvheQrd7cAMKPV3zvdXy79w">Home</a> › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D3%26Itemid%3D50&rct=j&sa=X&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&ved=0CCEQ6QUoATABOBQ&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNE7JdE9BXK8QSCcmlYIzrNDZmAbvQ">Head Line News</a></span></cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TeIn3iSgKY4J:www.nttonlinenews.com/ntt/index.php%3Fview%3Darticle%26id%3D1825%253Apiar-kasus-dugaan-korupsi-terbanyak-di-rote-ndao-paling-sedikit-di-sumba-timur-kerugian-negara-rp-217-miliar%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D50+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=22&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=125955">PILKADA AUDIT DANA PILKADA KPUD Bantah Temuan Banwas - Suara Karya <b>...</b></a></h3></span><div class="s">1 Nov 2005<b>...</b> dugaaan <em>korupsi</em> dana bagi penyelengaraan pilkada <em>Kabupaten Manggarai</em>, <b>...</b> pihak menjadi <em>data</em> awal terhadap dugaan KKN di KPUD Manggarai. <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.suarakarya-online.com/news.html?id=125955</cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DutQ14po5XYJ:www.suarakarya-online.com/news.html%3Fid%3D125955+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=23&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.komhukum.com/kriminal-feed-787">KOMHUKUM.com ::: Penyelidikan Kasus Pencemaran Nama Baik Sebaiknya <b>...</b></a></h3></span><div class="s">13 Jan 2011 <b>...</b> "Tindakan saudara Matheus Hamsi dengan melaporkan dugaan <em>korupsi</em> dalam proyek ubi aldira di <em>Kabupaten Manggarai</em> Barat adalah sejalan dengan <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.komhukum.com/kriminal-feed-787</cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NY4dGKfbe40J:www.komhukum.com/kriminal-feed-787+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=24&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php?ac=562&l=provinsi-nusa-tenggara-timur&p=OQ%3D%3D="><em>Korupsi</em> di Provinsi Nusa Tenggara Timur - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">8 Mei 2011<b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>info<b>korupsi</b>.org/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=562&l...nusa...</cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MVDKjyYfIH4J:infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D562%26l%3Dprovinsi-nusa-tenggara-timur%26p%3DOQ%253D%253D%3D+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=262&l=kabupaten-sumba-timur"><em>Korupsi di Kabupaten</em> Sumba Timur - <em>Korupsi</em> Di Indonesia</a></h3></span><div class="s">6 Mei 2011 <b>...</b> Sejak 01 April 2009. <em>Korupsi di Kabupaten</em> Sumba Timur <b>...</b> <em>Korupsi di Kabupaten</em> Lembata · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> · <em>Korupsi di Kabupaten Manggarai</em> Barat <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>info<b>korupsi</b>.net/id/geo-<b>korupsi</b>.php?ac=262&l=<b>kabupaten</b>...</cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a_nP5vaMpxQJ:infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D262%26l%3Dkabupaten-sumba-timur+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=26&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.satuportal.net/node/2600">Tuntaskan <em>Korupsi</em> Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia | Satu Portal</a></h3></span><div class="s">26 Apr 2010 <b>...</b> LOGIN BOX <em>DAFTAR</em> BARU <b>...</b> untuk pertambangan di <em>Kabupaten Manggarai</em> Barat dan <em>Kabupaten Manggarai</em>, Nusa Tenggara Timur; Kasus dugaan <em>korupsi</em> <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><span class="bc">www.satuportal.net › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://www.satuportal.net/og&rct=j&sa=X&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&ved=0CEEQ6QUoADAGOBQ&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNFV0DoHQJn6oLwYAWdVs_woHZpkAg">Groups</a> › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://www.satuportal.net/groups/ekonomi-kerakyatan&rct=j&sa=X&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&ved=0CEIQ6QUoATAGOBQ&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNFc95kNBj5pKcM45_1_ESUk0MRNmw">Ekonomi Kerakyatan</a></span></cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RtZzDclUOowJ:www.satuportal.net/node/2600+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=27&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="b w xsm">[PPT]</span> <span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.watchterminal.net/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,42/Itemid,1/lang,id/">Download - Watch Terminal</a></h3></span><div class="s"><span class="f">Jenis Berkas:</span> Microsoft Powerpoint - <a class="fl" href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TOVie1nkGWMJ:www.watchterminal.net/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,42/Itemid,1/lang,id/+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=28&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Versi HTML</a><br />
<em>Data</em> BPS NTT Tahun 2006, menunjukan bahwa di NTT terdapat 952.508 RT yang mana 75,45% <b>...</b> Kab. Alor. 13. Kab. TTU. 6. Kab. Belu. 12. <em>Kab</em>. <em>Manggarai</em>. 5. Kab. TTU <b>...</b> Ngada, Kasus Proyek Pemeliharaan jalan di Kab. Sika, Kasus <em>Korupsi</em> Dana <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.watchterminal.net/component/option,com_docman/task.../lang,id/</cite><span class="gl"></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.kiara.or.id/beranda/analisa/item/evaluasi-kinerja-kabinet-sby-boediono-dalam-pengelolaan-aset-alam-dan-penanggulangan-bencana">Evaluasi Kinerja Kabinet SBY-Boediono dalam Pengelolaan Aset Alam <b>...</b></a></h3></span><div class="s">Minimnya kesejahteraan masyarakat dikuatkan dengan <em>data</em> dimana ada 5,5 juta <b>...</b> dan <em>Kabupaten Manggarai</em>, Nusa Tenggara Timur; Kasus dugaan <em>korupsi</em> pada SP3 <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.kiara.or.id/.../evaluasi-kinerja-<b>kab</b>inet-sby-boediono-dalam-<wbr></wbr>pengelolaan-aset-alam-dan-penanggulangan-bencana</cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vgeuhumnLfUJ:www.kiara.or.id/beranda/analisa/item/evaluasi-kinerja-kabinet-sby-boediono-dalam-pengelolaan-aset-alam-dan-penanggulangan-bencana+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=29&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
<li class="g w0 knavi"><div class="vsc"><span class="tl"><h3 class="r"><a class="l" href="http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=617&l=kejari-manggarai-pertimbangkan-permohonan-pinjam-mobil-sitaan">Kejari <em>Manggarai</em> Pertimbangkan Permohonan Pinjam Mobil Sitaan</a></h3></span><div class="s">12 Sep 2006 <b>...</b> Ruteng - Permohonan Pemerintah <em>Kabupaten Manggarai</em>, di Pulau Flores, Nusa Tenggara <b>...</b> Sentra Informasi dan <em>Data</em> untuk Anti <em>Korupsi</em> (SIDAK) <b>...</b><br />
<span class="f"><cite><span class="bc">infokorupsi.com › ... › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D27%26l%3Dnusa-tenggara-timur&rct=j&sa=X&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&ved=0CFMQ6QUoADAJOBQ&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNHUeoBtal5XpqPf6JOSnq0mZlTcCw">Nusa Tenggara Timur</a> › <a href="http://www.google.co.id/url?url=http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D271%26l%3Dkabupaten-manggarai&rct=j&sa=X&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&ved=0CFQQ6QUoATAJOBQ&q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&usg=AFQjCNElLtT8iB2eQQdgvHVBUy1PWvHEfA">Kabupaten Manggarai</a></span></cite> - <span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NyouE12YscEJ:infokorupsi.com/id/korupsi.php%3Fac%3D617%26l%3Dkejari-manggarai-pertimbangkan-permohonan-pinjam-mobil-sitaan+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=30&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id">Tembolok</a></span></span></div></div></li>
</ol><div id="botstuff"> </div><span id="xjs"> <div id="navcnt"> <table id="nav" style="border-collapse: collapse; direction: ltr; margin: 17px auto 0; text-align: left;"><tbody>
<tr valign="top"> <td class="b navend"> <a class="pn knavi" href="http://www.google.co.id/search?q=Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&hl=id&biw=1366&bih=578&prmd=ivns&ei=PdjITf_DE8fPrQeSx7yPBQ&start=10&sa=N" id="pnprev" style="text-decoration: none;"> <span class="csb ch" style="background-position: 0 0; float: right; width: 53px;"></span> <span style="clear: right; display: block; margin-right: 35px; text-decoration: underline;"> </span></a></td></tr>
</tbody></table></div></span></div><div class="s"><span class="f"> </span></div><div class="s"><span class="f"> </span></div><div class="s"><span class="f"> </span></div><div class="s"><span class="f"><span class="gl"></span></span></div><div class="s"><span class="f"><span class="gl"><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UD1uc2CXK3cJ:infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php%3Fac%3D268%26l%3Dkabupaten-flores-timur+Data+Korupsi+di+Kabupaten+Manggarai&cd=19&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id"></a></span></span></div></div></li>
</ol><div class="s"><span class="f"><span class="gl"></span></span></div></div></li>
</ol><span class="f"></span>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-87125207065877486562011-05-07T14:22:00.000+07:002011-05-07T14:22:24.170+07:00EBOOK,POLITIK. GRATIS.COMPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1XBjSUve-nW9eOHZZEPGjR2wL6BQNrFKkIG9jaAhDyU1Ule5aOiHiY_MRJXxThzs7qLaWJ8nnyqHJqQMC-H14tMOYPnpKxox1rhNkdzQ7W72zbNpldgpZm9CUCiXp0jW9SmjFCuqIC9g/s1600/wpid-AuraKasihPamerDBppHeheheeBbDikit_1250662891.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1XBjSUve-nW9eOHZZEPGjR2wL6BQNrFKkIG9jaAhDyU1Ule5aOiHiY_MRJXxThzs7qLaWJ8nnyqHJqQMC-H14tMOYPnpKxox1rhNkdzQ7W72zbNpldgpZm9CUCiXp0jW9SmjFCuqIC9g/s320/wpid-AuraKasihPamerDBppHeheheeBbDikit_1250662891.jpg" width="163" /></a></div><br />
<br />
silahkan download ebook politik.<br />
<ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/94rcOmoi/DIMENSI-EKONOMI-POLITIK-PEMBAN.htm" target="_blank">DIMENSI-EKONOMI-POLITIK-PEMBANGUNAN-INDONESIA.pdf</a> </li>
</ul><ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/3pPpQM9O/Mengenal_Budaya_Politik_Indone.htm" target="_blank">Mengenal Budaya Politik Indonesia.pdf</a></li>
</ul><ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/q4SSNaRg/perkembangan_budaya_politik_di.htm" target="_blank">Perkembangan budaya politik di indonesia.doc</a></li>
<li><a href="http://www.4shared.com/document/BSg4iktF/Membedah_Kembar_Siam_Penguasa_.htm" target="_blank">Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi di Indonesia-George Junus Aditjondro.pdf</a></li>
</ul><ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/les81yRk/PETA_POLITIK_SASTRA_INDONESIA_.htm" target="_blank">PETA_POLITIK_SASTRA_INDONESIA_Asep_Samboja-FIB UI.pdf</a></li>
</ul><ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/LVPLidoV/Sistem_Sosial_Politik_Indonesi.htm" target="_blank">Sistem Sosial Politik Indonesia 2007.doc</a> <a href="http://www.4shared.com/document/J-YQLg3L/MANIFESTO_POLITIK_NEGARA_ISLAM.htm" target="_blank">MANIFESTO POLITIK NEGARA ISLAM INDONESIA.doc</a></li>
</ul><div class="fname" style="width: 490px;"><ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/u6BnR_33/Politik_Gender_di_Indonesia.htm" target="_blank">Politik_Gender_di_Indonesia.pdf</a> </li>
</ul></div><div class="fname" style="width: 490px;"><ul><li><a href="http://www.4shared.com/document/rtJKqWfb/IDEOLOGI_POLITIK_DI_INDONESIA.htm" target="_blank">IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA.rtf</a></li>
</ul><h1></h1><div class="fname" style="width: 490px;"> </div><h1> </h1></div>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-21219332721365621512011-05-07T12:18:00.000+07:002011-05-07T12:18:28.048+07:00Pidato SBY pada Pembukaan KTT ke-18 ASEANPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIkkEF77KbJfL7nWaA61xLDOb7XIdxlaHGdJXQX2ORGymzIPoiE0m3V03kF6TluF6ts1AKz2-f89mlgIt1m3BUKCa7C7z57h7-5fiVKx0LTTC1SPrxHt4lJAQoe8XlsSBc2QD-HR-Vrx8/s1600/sby29.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIkkEF77KbJfL7nWaA61xLDOb7XIdxlaHGdJXQX2ORGymzIPoiE0m3V03kF6TluF6ts1AKz2-f89mlgIt1m3BUKCa7C7z57h7-5fiVKx0LTTC1SPrxHt4lJAQoe8XlsSBc2QD-HR-Vrx8/s320/sby29.jpg" width="320" /></a></div><br />
Bismillahirrahmanirrahim. <br />
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. <br />
Salam sejahtera untuk kita semua. <br />
Yang Mulia Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, <br />
Yang saya hormati Sekretaris Jenderal ASEAN dan para Menteri ASEAN, <br />
Yang saya hormati para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia, <br />
Yang saya hormati para Pimpinan Parlemen ASEAN, representasi organisasi <br />
Civil Society dan representasi Pemuda Negara-negara ASEAN, <br />
Yang Mulia para Duta Besar Negara sahabat, dan Pimpinan Organisasi Internasional, <br />
Para anggota delegasi dan hadirin sekalian yang saya hormati, <br />
<br />
Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari yang bersejarah ini, kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya muliakan. <br />
<br />
Sejarah mencatat, sebagai salah satu pelopor integrasi kawasan di dunia, ASEAN dibentuk berdasarkan keinginan untuk menciptakan perdamaian, membangun konsensus, dan memajukan stabilitas, melalui integrasi dan kerjasama kawasan. Kita menyadari, bahwa untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur, ASEAN harus terlebih dahulu mampu <br />
menjamin perdamaian di kawasannya sendiri. <br />
<br />
ASEAN berkewajiban untuk merespon dinamika konflik, yang dapat mempengaruhi citra ASEAN dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Jika terjadi konflik, ASEAN juga harus mampu memfasilitasi forum diplomatik dan dialog terbuka, dengan tujuan menciptakan perdamaian bersama. Semua upaya itu, sudah kita gariskan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Kewajiban kita tinggalah melaksanakan komitmen dan kesepakatan <br />
bersama tersebut. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya hormati. <br />
<br />
Saat ini dan ke depan, kita juga menghadapi masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dalam situasi global saat ini, populasi penduduk dunia diproyeksikan tumbuh pesat dari tujuh milyar saat ini, menjadi sembilan miliar pada tahun 2045. Bangsa-bangsa di muka bumi akan menghadapi kompetisi, untuk memperoleh sumber-sumber penghidupan yang terbatas. Kompetisi untuk energi, untuk pangan, dan untuk air yang bersih dan dapat diminum, menjadi bagian dari kompetisi global. <br />
<br />
Tidak perlu terlalu jauh, untuk memproyeksikan apa yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, saat ini saja kita sedang menghadapi harga pangan dan energi yang sangat fluktuatif, yang cenderung terus meningkat di pasar dunia. Ketahanan pangan merupakan tantangan yang sangat besar bagi ASEAN. <br />
<br />
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama ASEAN yang nyata dan efektif, untuk lebih menekankan program yang berorientasi pada kesiapan menjamin ketersediaan pangan rakyat. <br />
<br />
Salah satu langkah cepat yang harus kita ambil adalah pelaksanaan ASEAN Integrated Food Security Framework secara komprehensif, utamanya dalam penelitian dan pengembangan, serta investasi dalam bidang pangan. Dan secara khusus, yang perlu diperhatikan adalah memformulasikan sistem cadangan pangan di ASEAN, yang juga dapat memungkinkan terbantunya para petani kita untuk keluar dari kemiskinan. <br />
<br />
ASEAN harus memperkuat kerja sama kawasan dalam pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan energi alternatif, termasuk hydro-power dan panas bumi. Salah satu caranya, kita harus memajukan pembangunan pusat-pusat penelitian dan pengembangan energi terbarukan di kawasan kita. <br />
<br />
Kita mesti memberikan perhatian yang amat serius untuk kerja sama dan upaya nyata mengatasi gejolak harga pangan dan energi dunia, karena dampaknya yang buruk bagi kesejahteraan rakyat kita. Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan dan energi, akan langsung mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang miskin. Sedangkan kita sangat tahu dan <br />
merasakan, bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan adalah sesuatu yang <br />
tidak mudah. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya muliakan. <br />
<br />
Selain masalah pangan dan energi, kita juga tidak menutup mata dengan masih terjadinya konflik-konflik bersenjata di berbagai penjuru dunia. Konflik di Libya, belum mereda. Pergolakan politik di Timur Tengah masih terus berlangsung, disertai dengan meluasnya kekerasan. Di perairan internasional, pembajakan dan perompakan di laut semakin rawan. Dan kita <br />
juga dihadapkan pada sindikat kejahatan dan terorisme internasional. <br />
<br />
Dalam penanganan bencana alam, saya berpandangan bahwa terdapat dua hal utama yang perlu kita perhatikan. <br />
<br />
Pertama, kita perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi regional, melalui pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). <br />
<br />
Dan yang kedua, melaksanakan latihan bersama penanganan bencana alam, seperti yang telah dilaksanakan dalam ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise di Manado bulan Maret lalu, yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Jepang. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya muliakan. <br />
<br />
Untuk itulah, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia menetapkan tiga prioritas utama yang mesti kita sukseskan bersama. <br />
<br />
Pertama, kita harus dapat memastikan tercapainya kemajuan-kemajuan penting dalam membangun Komunitas ASEAN; Kedua, kita harus memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan, antara lain melalui KTT Asia Timur dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN; dan Ketiga, kita harus mensukseskan pembahasan mengenai perlunya visi "ASEAN pasca 2015", yaitu peran Komunitas ASEAN di <br />
antara Komunitas Global Bangsa-Bangsa. <br />
<br />
Ini berarti, pada saat, insya Allah Komunitas ASEAN terbentuk pada tahun 2015, kita telah siap untuk meningkatkan peran ASEAN, dalam menjawab tantangan-tantangan global yang membentang di depan kita tantangan yang dapat menyulitkan kehidupan generasi mendatang. <br />
<br />
Kita memperjuangkan tiga prioritas tadi, berdasarkan premis bahwa seluruh daya upaya kita akan bersifat kerakyatan (people centred). Seluruh lapisan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN mesti dilibatkan, agar mereka semua mempunyai rasa kepemilikan dan keinginan yang kuat untuk berpartisipasi. Mereka akan menjadi yang pertama, dan yang paling utama <br />
mendapatkan keuntungan dari inisiatif kita. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya muliakan. <br />
<br />
Tahun ini, ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN, bersama-sama kita telah membuat kemajuan yang berarti, dalam mewujudkan ketiga prioritas yang saya kemukakan tadi. Di tengah perubahan arsitektur kawasan, saya berharap KTT ASEAN kali ini dapat menyepakati langkah-langkah menuju Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, yang diharapkan akan memiliki kontribusi lebih jauh bagi pemajuan lingkungan kawasan yang stabil dan damai, serta mendatangkan kemakmuran bersama. Tentu tidak hanya sampai di situ. <br />
<br />
Masih banyak yang harus kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama. Kita harus memastikan bahwa Master Plan on ASEAN Connectivity dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam kaitan ini, Indonesia tengah menyelesaikan Master Plan Percepatan dan Perluasan <br />
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), guna mempercepat pem-bangunan enam <br />
koridor ekonomi di Indonesia. <br />
<br />
Saya yakin, apa yang Indonesia lakukan ke depan ini, di samping akan mengembangkan pereko-nomian nasional dan konektivitas intra-Indonesia, juga akan lebih membangkitkan perekonomian ASEAN, sekaligus mempercepat terbangunnya konektivitas ASEAN. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya muliakan. <br />
<br />
Di kawasan ASEAN yang dinamis ini, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, masih banyak yang perlu kita lakukan. Kita harus bekerja keras untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil dan menengah. Kita perlu lebih mengembangkan perdagangan, investasi dan pariwisata intra ASEAN. Dan kita pun harus lebih meningkatkan kerja sama kita dengan mitra wicara ASEAN agar dapat lebih bermanfaat. <br />
<br />
Kita perlu meluncurkan lebih banyak lagi, upaya untuk memajukan interaksi antar masyarakat (people-to-people). Dialog Para Pemimpin ASEAN dengan Majelis Antar Parlemen ASEAN, para wakil dari kalangan masyarakat sipil, dan para pemuda selama KTT ini berlangsung, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi <br />
dan berpusat pada masyarakat. Itulah cita-cita kita. Itulah harapan kita. Harapan baru bagi komunitas ASEAN. <br />
<br />
Hadirin sekalian yang saya muliakan. <br />
<br />
Saat ini, mata dunia sedang tertuju ke kawasan ASEAN, tempat kita tumbuh, berkembang, dan maju bersama. Kenyataan ini, harus menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja lebih keras; mencapai Komunitas ASEAN tahun 2015, dan menjadikan hubungan kemitraan di antara kita semakin bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah global. <br />
<br />
Sekali lagi, mari kita tingkatkan kerja sama kita. Mari kita libatkan rakyat kita dalam membangun kawasan ASEAN, agar kehidupan rakyat di kawasan ini menjadi lebih aman, lebih tentram, lebih damai, lebih harmonis, dan lebih sejahtera. Karena itulah, saya sungguh berharap Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun ini, dapat menjadi jembatan menuju keberhasilan yang <br />
kita harapkan bersama. Sekali lagi, mari kita wujudkan : <br />
ASEAN : Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas. <br />
ASEAN : One Vision, One Identity, One Community. <br />
Terima kasih. <br />
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakatuh <br />
Jakarta, 7 Mei 2011 <br />
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA <br />
<br />
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO <br />
<br />
(Sumber: Antara/OL-9)EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-85176868603867475682011-05-07T12:06:00.000+07:002011-05-07T12:06:52.393+07:00TKI sbg BAMPERS Rasa Malu NKRIPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcqCkmGgmlotzzUbiVqb-7fYFiLFRlAA738UHd52UVyltGXlqHqN9o81j3SNB-VtfB7kFyFFuV8PKjpRlDJIJ80n4GMzw74I4z06SuLNiClGy_BK7F9vXLFdsJks9wSdMHPH8Mk7dXbdI/s1600/miskin+3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcqCkmGgmlotzzUbiVqb-7fYFiLFRlAA738UHd52UVyltGXlqHqN9o81j3SNB-VtfB7kFyFFuV8PKjpRlDJIJ80n4GMzw74I4z06SuLNiClGy_BK7F9vXLFdsJks9wSdMHPH8Mk7dXbdI/s320/miskin+3.jpg" width="249" /></a></div><br />
<b>RIBUAN</b> tenaga kerja Indonesia (TKI), yang telantar di Arab Saudi, akhirnya kembali ke Tanah Air. Sebagian dari mereka dipulangkan dengan menggunakan kapal laut dan sebagian lainnya dengan pesawat udara. <br />
<br />
Pada Rabu (4/5) lalu, KM Labobar milik PT Pelni yang mengangkut 2.349 TKI tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan 55 TKI lainnya, pada hari yang sama, juga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. <br />
<br />
Semua TKI yang dipulangkan dari Arab Saudi itu bermasalah. Umumnya izin tinggal mereka sudah kedaluwarsa dan tak punya uang untuk kembali ke Tanah Air sehingga hidup menggelandang. <br />
<br />
Kepulangan TKI itu jelas hasil upaya keras pemerintah. Pemerintah telah menunjukkan sebagian tanggung jawabnya terhadap anak bangsanya sendiri. <br />
<br />
Namun, kepulangan para TKI itu tak otomatis membuat mereka bebas dari berbagai persoalan. Satu perkara sudah jelas mereka akan menjadi penganggur di negeri sendiri. <br />
<br />
Persoalan lain menyangkut derita ibu dan anak seumur hidup. Bayangkan, dari ribuan TKI yang dipulangkan itu, 123 di antaranya dalam keadaan hamil. Bahkan, tiga dari mereka terpaksa melahirkan di kapal. Padahal, ketika mereka berangkat ke Arab Saudi sebagian berstatus gadis atau kalaupun sudah menikah mereka tidak membawa suami ke Arab Saudi. Jadi, kehamilan mereka jelas akibat perlakuan tidak senonoh di Arab Saudi. <br />
<br />
Kekerasan seksual hanyalah sebagian penderitaan yang dialami TKI. Penderitaan lainnya gaji tidak dibayar, diperas, disiksa, hingga dibunuh. Celakanya, kisah pilu TKI itu terus berulang. <br />
<br />
Yang konyol, negara tetap membiarkan TKI berbondong-bondong ke Arab Saudi sekalipun pemerintah setempat menolak untuk membuat perjanjian yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja asing. <br />
<br />
Lebih celaka lagi, negara seperti tidak berdaya memberikan perlindungan terhadap TKI yang mengalami beragam penderitaan itu. Padahal, basis yuridis sudah dibuat begitu hebat seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. <br />
<br />
Dalam Pasal 5 ayat 1, misalnya, disebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Lalu, pada Pasal 6 ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. <br />
<br />
Sayangnya, kehebatan pasal-pasal itu cuma di atas kertas, tapi tidak di realitas. Buktinya, petaka kemanusiaan yang dialami TKI terus berkepanjangan. <br />
<br />
Setidaknya ada dua perihal rasa malu yang harus diajukan mengenai TKI ini. Pertama, mengapa pemerintah tidak malu, mengekspor TKI yang kemudian pulang dalam keadaan hamil dan membawa anak tanpa ayah? <br />
<br />
Kedua, mengapa pemerintah tidak malu gagal menciptakan lapangan kerja? <br />
<br />
Bukankah menciptakan lapangan kerja tanggung jawab negara? <br />
<br />
<br />
(Klipin Editorial MI)<br />
<br />
Silahkan Download data-data TKI disini:<br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbanking.blog.gunadarma.ac.id%2Fperaturan-BI%2FBoks1SurveiTKI.pdf&rct=j&q=data%20TKI&ei=m9DETe_pO8rNrQelvITHBA&usg=AFQjCNHoWKNfPF-yZkSfegWJTXbkf-_Ubg&cad=rja">Boks 1 Hasil Survei Nasional Pola Remitansi <em>TKI</em> di Nusa Tenggara Barat</a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.jatimprov.go.id%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_bankdata%26task%3Ddownload%26bd_id%3D3196%26Itemid%3D94&rct=j&q=data%20TKI&ei=m9DETe_pO8rNrQelvITHBA&usg=AFQjCNGrUlu5z4ayJEMQgP6UyVEbAPagZA&cad=rja"> <em>DATA</em> PENEMPATAN <em>TKI</em> MENURUT PJTKI, JABATAN DAN NEGARA TUJUAN <b>.</b></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CFMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kbrikualalumpur.org%2Fweb%2Fdownload%2Fkonsuler%2F2010-04-laporan-bulanan.pdf&rct=j&q=data%20TKI&ei=m9DETe_pO8rNrQelvITHBA&usg=AFQjCNFMAjxc_xaj0VYNB4Xm5PbPbOz9rQ&cad=rja">NO I. II <em>DATA</em> BULANAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI/<em>TKI</em> KBRI <b>.</b></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fditpolkom.bappenas.go.id%2Fbasedir%2FPolitik%2520Luar%2520Negeri%2F4%29%2520Perlindungan%2520dan%2520Pelayanan%2520WNI%2520di%2520Luar%2520Negeri%2F1%29%2520TKI%2520di%2520Luar%2520Negeri%2FKebijakan%2520dan%2520Strategi%2520Penempatan%2520TKI%2520di%2520LN.pdf&rct=j&q=Data%20TKI%20diluar%20negeri&ei=mNHETeKPM8frrQfEhqi5BA&usg=AFQjCNHzzTvLePmAJt_pwfWCgipSwqxn0g&cad=rja">Kebijakan dan Strategi Penempatan <em>Tenaga Kerja Indonesia di Luar</em> <b>.</b></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=13&ved=0CCoQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fejournal.unud.ac.id%2Fabstrak%2F_5_%2520naskah%2520irwan.pdf&rct=j&q=Data%20TKI%20diluar%20negeri&ei=v9HETYfZGsPOrQeEq-jCBA&usg=AFQjCNE9FXNMxUf-cOmdEWLaBUiasaD9KA&cad=rja">PENGIRIMAN <em>TENAGA KERJA INDONESIA</em> (<em>TKI</em>) KE MALAYSIA MELALUI KOTA <b>..</b></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.depsos.go.id%2Fmodules.php%3Fname%3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D225&rct=j&q=UU%20tentang%20tki&ei=VdLETZLCDcforAfG_9HGBA&usg=AFQjCNF5Ow1EiYuQp3oHWx8SNkPxvlGJjA&cad=rja"><em>UU</em> Penempatan dan Perlindungan <em>TKI</em> di Luar Negeri</a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.denpasarkota.go.id%2Finstansi%2Ffile%2F%3FUU%2520RI%2520NO%252039%2520TAHUN%25202004%2520TENTANG%2520PENEMPATAN%2520DAN%2520PERLINDUNGAN%2520TENAGA%2520KERJA%2520INDONESIA%2520DI%2520LUAR%2520NEGERI.pdf&rct=j&q=UU%20tentang%20tki&ei=VdLETZLCDcforAfG_9HGBA&usg=AFQjCNFGsEdJ3YqGmbvTTHWK24TUwvmQLQ&cad=rja"><em>UNDANG-UNDANG</em> REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG <b>.</b></a><span class="tl"></span><span class="tl"></span><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hukor.depkes.go.id%2Fup_prod_uu%2FUU%2520No.%252013%2520Th%25202003%2520ttg%2520Ketenagakerjaan.pdf&rct=j&q=UU%20tentang%20tenagakerja&ei=89HETYLcCcHHrQfR97HMBA&usg=AFQjCNE-_b55um-qY3MJqwR0I-_enNdPjQ&cad=rja"><em>UNDANG-UNDANG</em> REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERAAN <b>.</b></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.bnn.go.id%2Fportalbaru%2Fportal%2Fkonten.php%3Fnama%3DPerundangan%26op%3Ddl_uu%26namafile%3D13%2520ttg%2520ketenagakerjaan.pdf&rct=j&q=UU%20tentang%20tenagakerja&ei=89HETYLcCcHHrQfR97HMBA&usg=AFQjCNFYiAn4zKEnDqIoIsVjMOyqb_0gzw&cad=rja"><em>Undang-Undang Ketenagakerjaan</em></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <em>UU</em> 14/1969, KETENTUAN KETENTUAN POKOK MENGENAI <em>TENAGA KERJA</em><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Flegislasi.mahkamahagung.go.id%2Fdocs%2FUU%2F1969%2FUU%2520NO%252014%2520TH%25201969.pdf&rct=j&q=UU%20tentang%20tenagakerja&ei=89HETYLcCcHHrQfR97HMBA&usg=AFQjCNFysT-4_VL28dpO6O51CjJaQtNwOw&cad=rja">Bentuk </a><br />
<br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://naker.tarakankota.go.id/produkhukum.php?op=detil&mid=83">KEPPRES NO</a><span class="tl"><button class="vspib"></button></span><span class="f"></span>KEDUDUKAN, <em>TUGAS</em>, DAN FUNGSI. Pasal 1. 1. <em>Badan</em> Koordinasi <em>penempatan Tenaga Kerja Indonesia</em>, yang selanjutnya dalam Keputusan. Presiden ini disebut BKPTKI, <b>.</b><br />
<span class="b w xsm">[PPT]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.depkeu.go.id%2FInd%2Fothers%2Fbakohumas%2FRamianySinaga%2CSH%255CKelembagaanBNP2TKI.ppt&rct=j&q=TUGAS%20Badan%20Penempatan%20TKI&ei=BNPETY6vLszorQe7u_TNBA&usg=AFQjCNHxWDR_0OlZ2RCiTeR7tsu1AEJiJw&cad=rja">BAHAN CERAMAH KELEMBAGAAN BNP2TKI</a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CEwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.portalhr.com%2Fgudang%2Fperaturan%2Fpdf_peraturan%2F1204255851.pdf&rct=j&q=TUGAS%20Badan%20Penempatan%20TKI&ei=BNPETY6vLszorQe7u_TNBA&usg=AFQjCNHyhCNeRoDVcEpEcPFtJs2yv5NwcQ&cad=rja">KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG</a><span class="tl"></span><h3 class="r"><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FBadan_Nasional_Penempatan_dan_Perlindungan_Tenaga_Kerja_Indonesia&rct=j&q=TUGAS%20Badan%20Penempatan%20TKI&ei=BNPETY6vLszorQe7u_TNBA&usg=AFQjCNEJjSbkd9ry-GE3sqLcd0M0r09LRQ&cad=rja"><em>Badan</em> Nasional <em>Penempatan</em> dan Perlindungan <em>Tenaga Kerja Indonesia</em> </a></h3><span class="tl"></span><br />
<h3 class="r"><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bnp2tki.go.id%2Fberita-mainmenu-231%2F4401-kepala-bnp2tki-jumlah-wnitki-dipulangkan-2349-orang.html&rct=j&q=data%20TKI&ei=m9DETe_pO8rNrQelvITHBA&usg=AFQjCNGyyPzCHpdGnJXdxg2O3F3ZdATpIQ&cad=rja">Kepala BNP2TKI: <em>Jumlah</em> WNI/<em>TKI</em> Dipulangkan 2.349 Orang</a></h3>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-39577694301801052432011-05-06T10:52:00.000+07:002011-05-06T10:52:39.975+07:00Dinamika KORUPSI di KEMENPORA/ Pencopotan Dua PengacaraPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdbt1x6X2yyAOAWylE_xFjwgwsnxHtrbgmAdetcEAE0TLfCgR9RaH4BiuPhdZe4Dp3aVurxGWjkSPWEP9y5guGNi_k0o4I8kDMjF2ZCqL5AW6x2itdH2Xew6K-GmX-6CdKXI5U7-b0WKI/s1600/786618_vb.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdbt1x6X2yyAOAWylE_xFjwgwsnxHtrbgmAdetcEAE0TLfCgR9RaH4BiuPhdZe4Dp3aVurxGWjkSPWEP9y5guGNi_k0o4I8kDMjF2ZCqL5AW6x2itdH2Xew6K-GmX-6CdKXI5U7-b0WKI/s320/786618_vb.jpg" width="320" /></a></div> <br />
<b>SEORANG</b> pesakitan hukum berhak memilih atau bahkan mengganti pengacaranya. Akan tetapi, mendepak pembela yang sedang menangani perkara besar akan menuai sejuta spekulasi. <br />
<br />
Itulah yang terjadi dalam skandal dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Kasus itu merambat ke banyak penjuru hingga menyentuh Partai Demokrat. <br />
<br />
Mulanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang yang berperan sebagai perantara, serta Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris pada Kamis (21/4). Di lokasi kejadian KPK menyita cek senilai Rp3,2 miliar. Tak hanya itu. KPK juga memungut ribuan dolar dari tempat sampah di ruangan Wafid. <br />
<br />
Semua fulus itu disebut-sebut sebagai suap terkait dengan pembangunan Wisma Atlet untuk sarana SEA Games di Kompleks Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. Proyek yang dibangun PT Duta Graha Indah itu menelan dana sekitar Rp200 miliar. <br />
<br />
Wafid, Rosa, dan Idris sudah menjadi tersangka. Rosa menunjuk Kamaruddin Simanjuntak sebagai pengacara dan Wafid menggandeng mantan Menpora Adhyaksa Dault sebagai salah satu pembelanya. Belakangan Rosa mendepak Kamaruddin dan Wafid mencabut kuasa hukum Adhyaksa. <br />
<br />
Spekulasi pun berkembang liar tak terbendung. Apalagi sebelum kuasa hukumnya dicabut, Kamaruddin bersuara nyaring yang menohok elite Partai Demokrat. Kamaruddin menyingkap bahwa atasan Rosa adalah politikus dari partai berkuasa, anggota Komisi III DPR, dan bendahara umum partai itu. <br />
<br />
Kamarudin kemudian diancam dibunuh. Sekelompok orang mencegatnya di depan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, seusai membesuk Rosa dan memintanya bungkam serta mundur sebagai pembela Rosa. <br />
<br />
Lalu Adhyaksa? Wafid menggusur mantan menpora itu sebagai pengacaranya dengan alasan tak ingin mengganggu Adhyaksa yang sedang sibuk menyiapkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. <br />
<br />
Cuma itu? Tidak juga. Pengacara Wafid yang lain, Erman Umar, keceplosan bahwa pencabutan kuasa hukum Adhyaksa itu juga berurusan dengan Partai Demokrat. <br />
<br />
Tentu saja elite Partai Demokrat membantah semua tudingan itu. Namun, Partai Demokrat kian tersudut karena Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng adalah Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. <br />
<br />
Masih ada pertanyaan tersisa. Mengapa PT Duta Graha Indah mundur sebagai peserta tender proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,138 triliun hanya gara-gara Idris ditahan? Ada apakah gerangan? <br />
<br />
Kita percaya KPK mampu mengurai tuntas gurita skandal suap di Kantor Kemenpora itu. Apalagi Menpora Andi Mallarangeng menyatakan siap diperiksa KPK kapan pun. <br />
<br />
Partai Demokrat tentu saja tidak ingin ikut ternoda, baik sebagai pesakitan hukum maupun politik dalam skandal itu. Namun, kita ingatkan KPK bahwa segala gemuruh pembelaan diri dan silang pendapat harus dituntaskan di depan pengadilan. Hanya pengadilan tempat memutihkan diri dari semua tuduhan, bukan diselesaikan secara adat di luar persidangan.<br />
<br />
(Kliping Editorial MI )EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-45264364248467190812011-05-05T11:57:00.000+07:002011-05-05T11:57:58.383+07:00Mahalnya LegislasiPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinC5GMva8_bi2GAJ3aneQJn2JFH0z4Vg6v2-2-LaKQ1sz57X59eQLH_msnUlqxHQu-t6KL4x79uJXhWrwWIuaOJGmgcNie0QKBsI5CJP-jnxgDSH5gxe75yEwF-M-gvuvGwgTplgXxbRo/s1600/k4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinC5GMva8_bi2GAJ3aneQJn2JFH0z4Vg6v2-2-LaKQ1sz57X59eQLH_msnUlqxHQu-t6KL4x79uJXhWrwWIuaOJGmgcNie0QKBsI5CJP-jnxgDSH5gxe75yEwF-M-gvuvGwgTplgXxbRo/s200/k4.jpg" width="200" /></a></div><br />
<strong>DEWAN</strong> Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar tak pernah puas untuk terus menggerus uang rakyat. Bila dilakukan pemeriksaan otak, boleh jadi isinya didominasi oleh 'kreativitas' untuk menangguk anggaran. <br />
<br />
Setelah <i>ngotot</i> membangun gedung baru senilai Rp1,138 triliun, yang paling mutakhir adalah menaikkan anggaran pembuatan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR dari Rp6,7 miliar pada tahun ini menjadi Rp8,47 miliar tahun depan. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya 1.500% dari anggaran 2005 yang hanya Rp560 juta. <br />
<br />
Mengapa anggaran legislasi itu melejit begitu tinggi? Jawabnya, antara lain, dalam rangka pembahasan RUU inisiatif itu diperlukan studi banding ke luar negeri. <br />
<br />
Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2012 anggaran studi banding ke mancanegara untuk sebuah RUU diusulkan Rp3,4 miliar, naik 100% dibanding tahun ini. <br />
Sebagai orang terhormat, anggota DPR tak pantas lagi dijatah tiket pesawat kelas bisnis. Mumpung yang dipakai uang rakyat, mumpung gratis, mereka menuntut kelas eksekutif. <br />
<br />
Anggota dewan kerap pula membahas rancangan undang-undang di hotel-hotel, padahal di gedung DPR tersedia ruang rapat yang cukup dan negara pun menyediakan wisma DPR di Kopo, Bogor, Jawa Barat, yang cenderung tidak dimanfaatkan demi kepentingan tugas DPR. <br />
<br />
Semua itu hanyalah penghamburan uang rakyat. Studi banding itu hanyalah kedok untuk pelesiran. Rapat di hotel itu hanyalah hedonisme. Tidak ada kualitas kognitif yang meningkat, apalagi kualitas afektif. <br />
<br />
Sebaliknya, praktik jual beli maupun barter pasal rancangan undang-undang ditengarai semakin marak dilakukan anggota DPR justru di hotel-hotel. Sedemikian kuat politik transaksional itu sampai-sampai tidak mengindahkan konstitusi. <br />
<br />
Buktinya, sejak 2003 hingga akhir 2010, sebanyak 320 undang-undang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan 57 di antaranya dibatalkan. <br />
<br />
Begitulah, hukum di negeri ini merupakan urusan yang sangat mahal telah dimulai dari hulu, dari pembuatan rancangan undang-undang, dari fungsi legislasi yang merupakan tugas DPR. Semakin ke hilir, ke ranah penegakan hukum yang merupakan tugas polisi, jaksa dan hakim, hukum itu semakin mahal harganya. <br />
<br />
Di negeri ini tidak berlaku adagium klasik, yaitu hukum akan ditegakkan sekalipun langit runtuh dan dengan biaya yang semurah-murahnya. Yang berlaku justru adagium mafioso, yaitu hukum dapat dibeli semahal-mahalnya bahkan sampai ke ujung langit. <br />
<br />
(Kliping Editorial MI)<br />
<br />
Download dan baca juga data berikut:<br />
<span class="tl"></span><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.koran-jakarta.com%2Fberita-detail.php%3Fid%3D81661&rct=j&q=biaya%20penyusunan%20UU&ei=cy3CTfLsDcTHrQek5MT2Aw&usg=AFQjCNEshw-T2dTgGfTT4yYKCVgBMFO8Zw&cad=rja"><em>Biaya</em> Pembuatan Sebuah <em>UU</em> Rp8,5 Miliar</a><br />
<a class="l noline" href="http://www.kbr68h.com/berita/nasional/5804-formappi-biaya-pembuatan-uu-tak-sebanding-dengan-kualitas">Formappi: <em>Biaya</em> Pembuatan <em>UU</em> Tak Sebanding dengan Kualitas</a><span class="tl"><button class="vspib"></button></span><br />
<div class="s">3 Mei 2011 <b>...</b> Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kenaikan anggaran pembuatan rancangan <em>undang-undang</em> di DPR sebesar lebih dari <b>...</b><br />
<span class="f"><cite>www.kbr68h.com/.../5804-formappi-<b>biaya</b>-pembuatan-<b>uu</b>-tak-sebanding-<wbr></wbr>dengan-kualitas</cite> -</span></div><span id="knavm" style="padding-top: 0px;" title="Gunakan tombol arah atas dan bawah untuk memilih setiap hasil. Tekan Enter untuk membuka pilihan."></span><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/makalah_Kebijakan_Penyusunan_Prolegnas_RUU_Prioritas_Tahun_2011.pdf">KEBIJAKAN PENYUSUNAN <em>PROLEGNAS</em> RUU PRIORITAS TAHUN <em>2011</em></a><span class="tl"></span><span class="f"></span><br />
14 Okt 2010 <b>...</b> menambahkan 31 RUU Baru dalam <em>Prolegnas</em> prioritas tahun <em>2011</em>. Adapun terhadap <em>daftar</em> judul RUU yang disampaikan, masih <b>...</b><span class="f"><cite>www.dpr.go.id/../makalah_Kebijakan_Penyusunan_<b>Prolegnas</b>_RUU_<wbr></wbr>Prioritas_Tahun_<b>2011</b>.pdf</cite></span><br />
<span class="f"><cite></cite></span><a class="l noline" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhileud.com%2Finilah-daftar-ruu-prioritas-2011.html&ei=gSzCTbPcG8n5rAf4xfXhAQ&usg=AFQjCNHhIOrrOMdHYImRQeb6T2H785j7JA">Inilah <em>Daftar</em> RUU Prioritas <em>2011</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button></span><br />
<h3 class="tbpr" id="tbpr_1" style="display: none;"><a href="http://www.google.co.id/search?q=daftar+prolegnas+2011&hl=id&biw=1366&bih=545&prmd=ivns&tbm=dsc&tbo=u&sa=X&ei=gSzCTbPcG8n5rAf4xfXhAQ&sqi=2&ved=0CCQQmAcwAA"><span class="micon" style="background-position: 0pt -125px;"></span>Dapatkan hasil diskusi lainnya</a></h3><span id="knavm" style="padding-top: 0px;" title="Gunakan tombol arah atas dan bawah untuk memilih setiap hasil. Tekan Enter untuk membuka pilihan."></span><span class="b w xsm">[PDF]</span><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.alrc.gov.au%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdfs%2FCFV%252019%2520Attachment%2520ACCI%25201.pdf&rct=j&q=model%20of%20legislation&ei=QivCTZ-TJILwrQer6IDXAw&usg=AFQjCNEg7ItbMrAull1UrNeVffEBYEZc_Q&cad=rja"><em> model</em> OHS <em>legislation</em></a><br />
<em></em><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.e-p-a-p.com%2Fdlib%2F9788883980466%2Fart16.pdf&rct=j&q=model%20of%20legislation&ei=QivCTZ-TJILwrQer6IDXAw&usg=AFQjCNGtbz7ovwVspPB1uPX3XBZHCZVsig&cad=rja">Standard <em>Models</em> for <em>Legislation</em> – The Cost of Compliance</a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a class="fl" href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.e-p-a-p.com/dlib/9788883980466/art16.pdf&ei=QivCTZ-TJILwrQer6IDXAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CF4Q7gEwBw&prev=/search%3Fq%3Dmodel%2Bof%2Blegislation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f"></span><br />
standard models for legislation. Although there is wide agreement that legislation <b>...</b> <em>Models of legislation</em> are representations one or more of these dimen- <b>...</b><span class="f"><cite>www.e-p-a-p.com/dlib/9788883980466/art16.pdf</cite></span><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.jurix.nl/pdf/j04-02.pdf">XML Retrieval <em>Models</em> for <em>Legislation</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a class="fl" href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.jurix.nl/pdf/j04-02.pdf&ei=vyvCTdHyMcTPrQewiu3pAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCUQ7gEwATgK&prev=/search%3Fq%3Dmodel%2Bof%2Blegislation%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f"></span><br />
<span class="f">oleh MF Moens</span> - <a class="fl" href="http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&lr=&cites=10430892282932835095&um=1&ie=UTF-8&ei=vyvCTdHyMcTPrQewiu3pAw&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=2&ved=0CCcQzgIwATgK">Dinyatakan dengan 6</a> - <a class="fl" href="http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&lr=&q=related:FzOTHkT5wZAJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=vyvCTdHyMcTPrQewiu3pAw&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=2&ved=0CCgQzwIwATgK">Artikel terkait</a><br />
Marie-Francine Moens, 'XML Retrieval <em>Models</em> for <em>Legislation</em>' in T. Gordon (ed.), Legal Knowledge and Information Systems. Jurix <b>...</b><span class="f"><cite>www.jurix.nl/pdf/j04-02.pdf</cite></span><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.iuhpe.org/uploaded/Publications/Books_Reports/tobacco_manual_final.pdf"><em>Model Legislation</em> for Tobacco Control</a><span class="tl"></span><br />
<em>Model Legislation</em> for Tobacco Control: A Policy Development and Legislative. Drafting Manual. International Union for Health Promotion and Education <b>...</b><span class="f"><cite> www.iuhpe.org/uploaded/Publications/.../tobacco_manual_final.pdf</cite></span><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span> <a class="l" href="http://www.basel.int/pub/modlegis.pdf"><em>Model</em> National <em>Legislation</em> on the Management of Hazardous …</a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a class="fl" href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.basel.int/pub/modlegis.pdf&ei=vyvCTdHyMcTPrQewiu3pAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGAQ7gEwCDgK&prev=/search%3Fq%3Dmodel%2Bof%2Blegislation%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><div class="s"><span class="f"></span>The objective of any such future <em>model legislation</em> would be to provide for a comprehensive regime for liability and for adequate and prompt compensation, <b>...</b><span class="f"><cite>www.basel.int/pub/modlegis.pdf</cite><span class="gl"></span></span></div>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-37910730119571826592011-05-04T19:40:00.000+07:002011-05-04T19:40:27.410+07:00TEORI POLITIKPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<h2>DEMOCRATS' NEW SOLUTIONS FOR A NEW CENTURY??</h2><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcS-ggf9gcmMZut4a3erU0UDRrbZK04vWgx5L_qNPO8V82IUPwbXeyD2se6rTzKzVlCC_aZp5mWdn8Fq57v1A9kzeXln0-8lBFKw3UPE12IJl9bP9VWAdIashKpHK7VejSWqlHyNy3x0A/s1600/FOTO+BIKINI+TAMARA+BLESZYNSKI+PAYUDARA.2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcS-ggf9gcmMZut4a3erU0UDRrbZK04vWgx5L_qNPO8V82IUPwbXeyD2se6rTzKzVlCC_aZp5mWdn8Fq57v1A9kzeXln0-8lBFKw3UPE12IJl9bP9VWAdIashKpHK7VejSWqlHyNy3x0A/s320/FOTO+BIKINI+TAMARA+BLESZYNSKI+PAYUDARA.2.jpg" width="320" /></a></div><h2> Baca dan Download sesukamu...</h2><div class="document_body"><h4 class="document_title notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/22170017/Reconfiguring-religion-race-and-the-female-body-politic-in-American-fiction-by-women-1859-1911">1.Reconfiguring religion, race, and the female body politic in American fiction...</a> </h4><h4 class="document_title notranslate">University <strong>of</strong> Arizona, 2008 ... as “sophisticated interpreters” <strong>of</strong> religion, “not merely dupes, apologists, or victims <strong>of</strong> missionary colonialism” (17, 18). Following the <strong>model of</strong> .. </h4><h4 class="document_title notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/22155033/Validation-of-a-mass-casualty-model">2. Validation of a mass casualty model</a></h4></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">University <strong>of</strong> Arizona, 2007 ... her interests or desires. In sum, role-duties generally conform to Hart’s <strong>model of</strong> obligatory social rules. ... conventional moral duty, like a r ... </div></div><div class="document_body"><h4 class="document_title notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/25128066/Development-validation-and-clinical-application-of-the-finite-element-model-of-human-pelvis">3. Development, validation and clinical application of the finite element model ...</a></h4><div class="document_description notranslate">University <strong>of</strong> Toledo , 2008 ... who believes these national <strong>political</strong> polls are giving you facts is a gullible fool. Any editors <strong>of</strong> ... salesmen <strong>of</strong> falsehoods. This is because t .. </div><div class="document_description notranslate"><br />
</div><div class="document_description notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/19124940/A-model-of-the-development-of-epistemic-and-ontologic-cognition">4. A model of the development of epistemic and ontologic cognition</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">UNIVERSITY <strong>OF</strong> MARYLAND, COLLEGE PARK, 2007 ... on the assumption that firms would charge the same prices in subsequent periods. In a <strong>model</strong> which allowed firms to charge a differe ... </div><div class="document_description notranslate"><br />
</div><div class="document_description notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/26690701/Politics-in-Georgia">5. Politics in Georgia</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">In keeping with the state's major demographic upheavals <strong>of</strong> recent decades, Georgia <strong>politics</strong> ... poorly in measures <strong>of</strong> poverty, education, and voter turnout. <strong>Politics</strong><span>//From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/UGAPress">UGAPress</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/22163876/The-sociopolitical-construction-of-identity-A-multidimensional-model-of-disability">6. The sociopolitical construction of identity: A multidimensional model of disa...</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">University <strong>of</strong> Arizona, 2008 ... THE SOCIOPOLITICAL CONSTRUCTION <strong>OF</strong> IDENTITY: A MULTIDIMENSIONAL <strong>MODEL OF</strong> DISABILITY by Amanda Kraus ... we certify that we have read the disserta ...<span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/18928829/A-comprehensive-model-for-the-compressive-behavior-of-asphalt-concrete">7. A comprehensive model for the compressive behavior of asphalt concrete</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">UNIVERSITY <strong>OF</strong> MARYLAND, COLLEGE PARK, 2006 ... include armed robberies, kidnappings for ransom, harassment, the killing <strong>of</strong> persons involved in the <strong>political</strong> ... by some senior o ...<span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/25079459/An-integrative-model-of-exposure-to-violence-aggression-and-violent-offending">8. An integrative model of exposure to violence, aggression, and violent offending</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">Michigan State, 2008 ... AN INTEGRATIVE <strong>MODEL OF</strong> EXPOSURE TO VIOLENCE, AGGRESSION, AND VIOLENT OFFENDING By Kaye Irene Marz ... Eisenhower Parkway PO Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a></div><div class="document_attribution"><br />
</div></div></div><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/22358078/A-decision-theoretic-control-synthesis-model-for-distributed-systems">9. A decision-theoretic control synthesis model for distributed systems</a><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">Rutgers University, 2007 ... Search for the Center, or Celebration <strong>of</strong> Chaos? Dictionary as a <strong>Model of</strong> National Dissolution Male ... the literary and cultural <strong>model</strong>. Multifaceted interventions <strong>of</strong> ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"> <a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/18955180/Presenting-a-conceptual-model-for-the-systems-development-life-cycle">10. Presenting a conceptual model for the systems development life cycle</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">UNIVERSITY <strong>OF</strong> MARYLAND, BALTIMORE COUNTY, 2007 ... Approval Sheet Title <strong>of</strong> Thesis: Presenting a conceptual <strong>model</strong> for the systems development life ... to 6/12/1997 1505 Universit ...<span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/45341500/Theory-of-Politics-9-13-docx">11. Theory of Politics 9-13.docx</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">This document can also be found at: "http://www.notehall.com/uconn/notes/<strong>theory-of-politics</strong>-9-13.docx/179804" ... <strong>theory</strong> -State of Nature Individuals are born with natu <span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/Notehall">Notehall</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/22730904/The-Political-Theory-of-The-Federalist">12. The Political Theory of The Federalist</a><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/UChicagoPress">UChicagoPress</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/23597489/The-Emergence-of-Dialectical-Theory-Philosophy-and-Political-Inquiry">13. The Emergence of Dialectical Theory: Philosophy and Political Inquiry</a><span>// From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/UChicagoPress">UChicagoPress</a> </div><div class="document_body"><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/19155311/Sociability-and-its-enemies-Political-theory-and-literature-in-West-Germany-after-1945">14. Sociability and its enemies: Political theory and literature in West Germany ...</a></div><div class="document_attribution">PRINCETON UNIVERSITY, 2008 ... SOCIABILITY AND ITS ENEMIES <strong>POLITICAL</strong> <strong>THEORY</strong> AND LITERATURE IN WEST GERMANY AFTER 1945 JAKOB ... and Preview ...143 The <strong>Political</strong> <strong>Theo</strong> ... <span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/25081436/Necessitous-men-are-not-free-men-The-political-theory-of-the-New-Deal">15. Necessitous men are not free men: The political theory of the New Deal</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">Rutgers, 2008 ... is no longer available. <strong>Theory</strong> and research from both social and behavioral psychology suggest ... would promote generalization on their own. If a behavior becomes associated w ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/17510129/Political-Competition-Theory-and-Applications">16. Political Competition: Theory and Applications</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">John Roemer presents a unified and rigorous <strong>theory of political</strong> competition between parties and he models the <strong>theory</strong> ...<span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/harvard_press">harvard_press</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/40259199/Understanding-Global-Politics">17. Understanding Global Politics </a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution"><strong>Theories</strong> on global <strong>politics</strong> are discussed - Visit notehall.com for more great study guides, lecture ... notes, and academic resources. This document can also be found at: "http://www.n <span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/Notehall">Notehall</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/22170017/Reconfiguring-religion-race-and-the-female-body-politic-in-American-fiction-by-women-1859-1911">18. Reconfiguring religion, race, and the female body politic in American fiction...</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">University of Arizona, 2008 ... at Jesus”: Romantic Racialism and a Christ-Centered <strong>Theory</strong> of Salvation . . . . . . . ... an overt engagement with and criticisms ... <span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/ProQuestUMI">ProQuestUMI</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/39347808/Harvard-University-Press-Politics-Law-2010">19. Harvard University Press: Politics & Law 2010</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">an introduction to our latest scholarship in Philosophy & <strong>Theory of Politics</strong> & Law; Immigration; Public Policy; American Government & ... Harvard University Press's <strong>Politics</strong> & ..<span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/harvard_press">harvard_press</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/34098448/Political-Theologies">20. Political Theologies</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">from many disciplines--philosophy, <strong>political</strong> <strong>theory</strong>, anthropology, classics, and religious studies--seek to take the full measure ... secularization, as it appeared in the global spread of ...<span> </span></div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/FordhamUnivPress">FordhamUnivPress</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/34098968/The-Politics-of-Exodus">21. The Politics of Exodus</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">the place of Kierkegaard in contemporary thought and <strong>political</strong> <strong>theory</strong>, Dooley shows how powerfully postmodern and <strong>politically</strong> charged ... In The <strong>Politics</strong> of Exodus, Mark Dooley offers a live ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/FordhamUnivPress">FordhamUnivPress</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/36474189/Political-Science-Catalog-2010-11">22. Political Science Catalog 2010-11</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">Studies; Law & Legal Studies; Media and the Internet; <strong>Political</strong> <strong>Theory</strong>; Religion; Terrorism; ... This catalog highlights titles appropriate for use in undergraduate and graduate-level <strong>politic</strong> ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/RandomHouseAcademic">RandomHouseAcademic</a> </div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/19546918/Nonkilling-Global-Political-Science-by-Glenn-D-Paige">23. Nonkilling Global Political Science, by Glenn D. Paige</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">that killing is an inescapable part of the human condition that must be accepted in <strong>political</strong> <strong>theory</strong> ... This book is offered for consideration and critical reflection primarily by <strong>political</strong> ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/nonkilling">nonkilling</a></div><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/19135508/The-Anatomy-of-Disgust">24. The Anatomy of Disgust</a><div class="document_body"><div class="document_attribution">philosophy, history, <strong>political</strong> <strong>theory</strong>, and psychology to show how disgust animates our world. ... some of the implications of this research. Where should the nat ...<span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/harvard_press">harvard_press</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/16949277/Simple-Rules-for-a-Complex-World">25. Simple Rules for a Complex World</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">At a time when most Americans have come to distrust government at all levels, Richard Epstein shows how a consistent application of economic and <strong>political</strong> <strong>theory</strong><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/harvard_press">harvard_press</a> </div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/40313655/Political-Economy">26. Political Economy</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">and academic resources. This document can also be found at: "http://www.notehall.com/uga/notes/<strong>political</strong>-economy/160433" ... inteerst rates by Central Bank encourages i ...<span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/Notehall">Notehall</a></div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"> <a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/15451256/Learning-Organizations-and-General-Systems-Theory-in-Education">27. Learning Organizations and General Systems Theory in Education</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">The purpose of this research is to identify principles of <strong>theory</strong> relating ... to the art and practice of learning organizations. A critical analysis of complex organizations and the relatio/<span>From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/williammolnar">williammolnar</a></div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"> <a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/40061958/Political-Concepts-and-Theories-Gerald-f-GAUS">28. Political Concepts and Theories - Gerald f GAUS</a><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/molocea">molocea</a></div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/31427565/Two-Concepts-of-Liberty-Isaiah-Berlin">29. Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin</a></div><div class="document_description notranslate">Isaiah Berlin's inaugural lecture as Chichele Professor of Social and Political Theory at Oxford delivered in 1958. The essay, with its analytical approach to the definition of political ...</div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/jhayrocas">Jhay Rocas</a></div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/29870816/Afghanistan-Searching-for-Political-Agreement">30. Afghanistan: Searching for Political Agreement</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">Coalition strategy in Afghanistan has reached an impasse: tactical successes will not defeat the Taliban while Pakistan offers sanctuary, nor can security be “Afghanized” by a government tha ... </div><div class="document_attribution"><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/Carnegie%20Endowment%20for%20International%20Peace">Carnegie Endowment for International </a></div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/27063479/Political-Theories-and-Ideologies">31. Political Theories and Ideologies</a><span> From: </span><a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/peperetru345111">peperetru345111</a></div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution">by: Elsyarief Aryfa'id</div><div class="document_attribution"> 081328370083</div><div class="document_body"><br />
</div></div><br />
<div class="document_attribution"><br />
</div></div></div><br />
<div class="document_attribution"><br />
</div></div><br />
<div class="document_attribution"><br />
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br />
<div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><br />
</div><div class="document_attribution"><br />
</div></div><br />
<div class="document_attribution"><br />
</div></div></div>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-33484282102169577612011-05-04T18:50:00.000+07:002011-05-04T18:50:03.744+07:00BUKU POLITIK & DEMOKRASIPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<br />
BACA dan BACA eBOOK ... GRATIS...<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS7hX1Lnhash22erHJpcsFTYEwZcIN_RPXhMB3fBtnr0FB6-gWKkv3I5fDQf_HPC1164pezF-wTjMGvLodb_Ibw_Gb1mZGVvWLd3CtrUreQZZNah_7Y26lKE9ldvy-y98Kaf3u1l_y5X8/s1600/aurakasih.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS7hX1Lnhash22erHJpcsFTYEwZcIN_RPXhMB3fBtnr0FB6-gWKkv3I5fDQf_HPC1164pezF-wTjMGvLodb_Ibw_Gb1mZGVvWLd3CtrUreQZZNah_7Y26lKE9ldvy-y98Kaf3u1l_y5X8/s320/aurakasih.jpg" width="229" /></a></div> Selamat membaca, semoga bermanfaat...<br />
<br />
<a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/39352384/2011-MEPI-Leaders-for-Democarcy">1. 2011 MEPI-Leaders for Democarcy</a> :<br />
2011 MEPI-Leaders for <b>Democarcy</b> ... New York 1975. Wood, Elizabeth A. The Baba and the Comrade: Gender and <b>Politics</b> in Revolutionary Russia Indiana ... Marxist Internet Archive ... From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/naglaai">Naglaa Ibrahim</a><br />
<br />
<div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/50341326/Mid-Term-Study-Guide">2. Mid-Term Study Guide</a>:<br />
Easy to read, collective study guide of material up until the Mid-Term - Visit notehall.com for more great study guides, lecture notes, and academic resources. This document can also be foun ...From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/Notehall">Notehall</a><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/45684075/Smallworld">3. Smallworld</a></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate">Smallworld is like nothing you've ever read before... truly innovative speculative fiction from Hugo-nominated Brit SF writer Dominic Green. Mount Ararat, a world the size of an asteroid ye ... </div><div class="document_attribution">From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/fingerpress">Fingerpress - Book Publisher</a><br />
</div><div class="document_description notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/49236643/article">4. article POLITIC</a>:<br />
It is the chanel that government and people use in order for them to dessiminate information to society. Commuication among the citizens serves as an important <b>political</b> purpose. ... The ci ... </div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/rmetica">Ronseth Metica</a><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/24920609/UT-Dallas-Syllabus-for-govt3350-06a-06u-taught-by-Anca-Turcu-anca">5. UT Dallas Syllabus for govt3350.06a.06u taught by Anca Turcu (anca)</a>:<br />
UT Dallas syllabus for taught by ... Course Professor Term Meetings GOVT 3350 Section 06 A Comparative <b>Politics</b> Anca Turcu Summer 2006 ... other restrictions There are no prerequisites for th ... From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/utdallas">utdallas</a><br />
</div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/36442830/Readme">6. Readme Politic</a>:<br />
for new wealth is a bipartisan effort by both <b>political</b> parties. Note that the leading “Washington based” conservative think tank ... at 10:30 am we need to remove these two <b>political</b> parti ... From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/vignesh_ahoram">Vignesh Ahoram</a><br />
</div></div><div class="document_body"><div class="document_description notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/27287909/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82">7. Ελλάδα - διοικητική διαίρεση (φύλλο εργασίας)</a>:<br />
Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας - φύλλο εργασίας ... to memorialize their dead? My answer is “Yes”. 1 END OF A FRIENDSHIP – <b>Political</b> allies become competing lobbyists. THIS & THAT – The le ...From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/gregzer">gregzer</a><br />
</div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/49239891/Chaminda-CV">8. Chaminda CV</a>: dari jurnal ini adalah introducing the power, conflict and democracy, power conflict and <b>democarcy</b> ... the study of citizenship in Srilanka, Putting Democracy under an Ethnographic-lens: Un ... From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/nayanapriya123">Janaka Asiri Nayanapriya</a><br />
</div></div><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/36201667/Doha-Agenda">9. Doha Agenda</a>:<br />
by government projects aimed at fostering citizens’ <b>political</b> participation ... and other issues are still key factors in influencing our patterns of <b>political</b> involvement. From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/tabishnehal">tabishnehal</a><br />
<br />
<div class="document_description notranslate"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/19220289/Democracy-in-Malaysia">10. Democracy in Malaysia</a><b>:</b><br />
<b>Political</b> equality, popular consultation, and majority rule” Therefore <b>democarcy</b> ... from Wikipedia, “Democracy is a system of government by which <b>political</b> sovereignty</div><div class="document_body"><div class="document_attribution">From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/shahdhuan">shahdhuan</a><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/8540657/Artclculturalconflictforaffairs">11. Artclculturalconflictforaffairs</a>;<br />
Indian constitutional plural scheme and conflict ... of seats to Parliament) which is notorious for anti-Muslim sentiments and highly <b>politicized</b> State force opened fire at the Railway Station. O ...From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/skrazvi">skrazvi</a><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/36201493/The-Devastating-Pains-of-Rejection">12, The Devastating Pains of Rejection</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">Instituições Políticas. Participation, <b>political</b> institutions ... investigates how two Brazilian <b>political</b> institutions - The Presidency and The House of Representatives - From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/fniegas172">fniegas172</a></div></div> <a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/7010021/Alexis-de-Toqueville-Democracy-in-America-1">13. Alexis de Toqueville - Democracy in America 1</a><br />
<div class="document_body"><div class="document_attribution">In The United States......64 Chapter VII: <b>Political</b> Jurisdiction ... Of The Press In The United States......From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/api_user_11797_Biblioteca%20Digital%20do%20Orkut">api_user_11797_Biblioteca Digital do ...</a><br />
<br />
<a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/17311016/Democracy-in-America">14. Democracy in America</a></div></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">Democracy in America by Alexis de Tocqueville ... I By Alexis De Tocqueville Condition Of The States - III Chapter VI: Judicial Power In The United States Chapter VII: <b>Political</b> ... I By Alexi ...From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/eets">eets</a><br />
</div><div class="document_attribution"><a class="name_link" href="http://www.scribd.com/doc/10927805/Dive-Straight-in-CoastNet-Quick-Guide-to-Coastal-and-Marine-Education">15. Dive Straight in! - CoastNet Quick Guide to Coastal and Marine Education</a></div><div class="document_body"><div class="document_attribution">A dip-in resource for engaging the public in Coastal and Marine issues ... methods; Running a focus group; Running a survey www.westberks.gov.uk Click on ‘Council & <b>Democarcy</b>/ From: <a class="username notranslate" href="http://www.scribd.com/coastnet">coastnet</a><br />
<br />
(By: Elsyarief Aryfa'id) </div></div></div>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-61140345678292675402011-05-04T18:23:00.000+07:002011-05-04T18:23:43.906+07:00MODUL tentang PERSAINGAN USAHAPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
DOWNLOAD GRATIS....!!!<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYEEZPbJxWQtqWnl1XQP3rLFZ_YksPGs04Jf0-eZBnJEtfFKH5dzvMeOil2u2M2pAhuHNPfa01XnaLJ2p0S97SLOg5VXC53EG79BfSR-DQ7CpPw4aRXYkV4gzQj9DX7sOBuOBASVFKLzU/s1600/5j.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYEEZPbJxWQtqWnl1XQP3rLFZ_YksPGs04Jf0-eZBnJEtfFKH5dzvMeOil2u2M2pAhuHNPfa01XnaLJ2p0S97SLOg5VXC53EG79BfSR-DQ7CpPw4aRXYkV4gzQj9DX7sOBuOBASVFKLzU/s200/5j.jpg" width="200" /></a></div><br />
MAJALAH KPPU: <br />
<br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2006_04_april.pdf">April 2006<b>: </b></a><b>Muara Persaingan Sehat dari Dukungan Anti Korupsi</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2006_09_september.pdf">September 2006</a><b>:The 2nd Asean Conference on Competition Policy & Law</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2006_edisi03.pdf">Edisi 3 Tahun 2006: </a><b>Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b><br />
<b> </b><a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2006_edisi04.pdf">Edisi 4 Tahun 2006</a><b>Refleksi 2006: Tumbuhnya Kesadaran terhadap nilai persaingan<br />
usaha yang sehat</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2007_edisi09.pdf">Edisi 9 Tahun 2007: </a><b>Pergulatan Panjang Penegakan Hukum Persaingan</b><b> </b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2008_edisi10.pdf">Edisi 10 Tahun 2008</a><b>: TEMASEK Menuai Sanksi Persaingan Usaha</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2008_edisi11.pdf">Edisi 11 Tahun 2008: </a><b>Kartel dan Problematikanya</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2008_edisi12.pdf">Edisi 12 Tahun 2008: </a><b>Pengembangan Migas dari Sudut Persaingan Usaha</b><b> </b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2008_edisi13.pdf">Edisi 13 Tahun 2008</a><b>: Komitmen KPPU untuk Kepastian Hukum dalam Meningkatkan Budaya<br />
Persaingan Sehat</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi14.pdf">Edisi 14 Tahun 2009: </a><b>Benny Pasaribu, Ketua KPPU Periode 2009 - 2010</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi15.pdf">Edisi 15 Tahun 2009: </a><b>Aksi Edukasi KPPU: Menata Persaingan Sehat dalam Satu Dasawarsa</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi16.pdf">Edisi 16 Tahun 2009: </a><b>Kunjungan Kehormatan dan Pertemuan Bilateral antara KPPU dan KFTC</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi17.pdf">Edisi 17 Tahun 2009: </a><b>Peer Review atas Indonesia pada The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Export Meeting</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi18.pdf">Edisi 18 Tahun 2009</a><b>: Dukungan Mahkamah Agung terhadap Putusan KPPU</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi19.pdf">Edisi 19 Tahun 2009</a><b>: Jejak Langkah KPPU 2009</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2010_edisi20.pdf">Edisi 20 Tahun 2010</a><b>: Presiden: “KPPU Membuat Harga Menjadi Wajar”</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2010_edisi21.pdf">Edisi 21 Tahun 2010<b>: </b></a><b>Pertemuan Bilateral KPPU - Kementerian Pengairan dan Komisi Energi Tanzania</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2010_edisi22.pdf">Edisi 22 Tahun 2010</a><b>: Satu Dasawarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2010_edisi23.pdf">Edisi 23 Tahun 2010</a><b>: Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Merger dan Akuisisi</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2010_edisi24.pdf">Edisi 24 Tahun 2010</a><b>: PP Merger dan Akuisisi Disambut Positif</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2010_edisi25.pdf">Edisi 25 Tahun 2010: </a><b>Mempertimbangkan Kembali Kebijakan Proteksi</b><br />
<a href="http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2011_edisi26.pdf">Edisi 26 Tahun 2011: </a><b>KPPU & Iklim Investasi</b><b> </b><br />
<br />
<b> </b><b> </b>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-34315628897087284152011-05-04T18:09:00.000+07:002011-05-04T18:09:30.168+07:00REGULASI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTAPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
Download Data, GRATIS!!!<br />
<ul><li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/105-majalah-pkps"> Majalah PKPS</a> <span class="small"> (12) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/106-ppp-book"> PPP Book</a> <span class="small"> (1) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/107-peraturan-perundang-undangan-proses-kps"> Peraturan Perundang-undangan Proses KPS</a> <span class="small"> (8) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/108-peraturan-perundang-undangan-pengelolaan-resiko"> Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Resiko</a> <span class="small"> (2) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/109-peraturan-perundang-undangan-pengadaan-tanah"> Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Tanah</a> <span class="small"> (3) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/110-peraturan-perundang-undangan-organisasi-kkppi"> Peraturan Perundang-undangan Organisasi KKPPI</a> <span class="small"> (2) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/111-peraturan-perundang-undangan-otonomi-daerah"> Peraturan Perundang-undangan Otonomi Daerah</a> <span class="small"> (5) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/112-peraturan-perundang-undangan-sektor-air-minum"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Air Minum</a> <span class="small"> (2) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/113-peraturan-perundang-undangan-sektor-bandara"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Bandara</a> <span class="small"> (1) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/114-peraturan-perundang-undangan-sektor-jalan-tol"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Jalan Tol</a> <span class="small"> (4) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/115-peraturan-perundang-undangan-sektor-kereta-api"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Kereta Api</a> <span class="small"> (2) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/116-peraturan-perundang-undangan-sektor-listrik"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Listrik</a> <span class="small"> (4) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/117-peraturan-perundang-undangan-sektor-migas"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Migas</a> <span class="small"> (1) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/118-peraturan-perundang-undangan-sektor-panas-bumi"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Panas Bumi</a> <span class="small"> (2) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/119-peraturan-perundang-undangan-sektor-pelayaran"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Pelayaran</a> <span class="small"> (2) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/120-peraturan-perundang-undangan-sektor-persampahan"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Persampahan</a> <span class="small"> (1) </span> </li>
<li> <a class="category" href="http://pkps.bappenas.go.id/index.php/download/121-peraturan-perundang-undangan-sektor-telekomunikasi"> Peraturan Perundang-undangan Sektor Telekomunikasi</a> <span class="small"> (4) </span> </li>
</ul>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-9433324982396301142011-05-04T17:43:00.000+07:002011-05-04T17:43:23.826+07:00DATA REGULASI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA dalam BERBAGIA SEKTORDownload UU dan PP yang berkaiatan dengan pengelolaan sektor publik, seperti kerjasama pemerintah-swasta dalam pengelolaan MIGAS, INFRASTRUKTUR, DLL<br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpsdg.bgl.esdm.go.id%2Fkepmen_pp_uu%2FUU_27_2003.pdf&rct=j&q=UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2027%20TAHUN%202003&ei=sirBTYmNKM7orQex-PHkAw&usg=AFQjCNE0MaxM0odsK13_Ae60cy34WMB5dg&cad=rja"><i> UNDANG</i>-<i>UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2003</i> TENTANG PANAS <b>...</b></a><br />
<br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span><a class="l noline" href="http://www.esdm.go.id/regulasi/pp/doc_download/292-peraturan-pemerintah-no59-tahun-2007.html"><i> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007</i> <b>...</b></a>TENTANG. KEGIATAN USAHA PANAS BUM1PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<br />
<span class="b w xsm">[DOC]</span><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fstatic.depkominfo.go.id%2Fdata%2Fperundangan%2Ffile20080429142624351.doc&rct=j&q=UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2011%20TAHUN%202008&ei=zynBTfK7J4HTrQfF6azqAw&usg=AFQjCNETm6HREWRB7v-HQru4Z0Ga846_0g&cad=rja"><em> UU No</em>. <em>11 Tahun 2008</em> tentang Informasi dan - Depkominfo</a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span><a class="l" href="http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.postel.go.id%2Fcontent%2FID%2Fregulasi%2Ftelekomunikasi%2Fkepmen%2Frpm%2520tentang%2520perubahan%2520keenam%2520ftp%25202000.pdf&rct=j&q=Peraturan%20Menteri%20Komunikasi%20dan%20Informatika%20Nomor%2001%2F%20PER%20%2FM.Kominfo%2F01%2F2010&ei=dSnBTbTIMMzorQeA-ZHxAw&usg=AFQjCNFYkp0j1Z5LbfY9VfmOp27l31fdSg&cad=rja"><em> PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR</em> : /<em>PER</em>/M <b>..</b></a><br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span><a class="l noline" href="http://www.menlh.go.id/adipura/peraturan/UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah.pdf"><em>UNDANG</em>-<em>UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008</em> TENTANG <b>...</b></a><span class="tl"></span><span class="f"></span> TENTANG. PENGELOLAAN SAMPAH.<br />
<br />
<span class="b w xsm">[PDF]</span><a class="l" href="http://www.sulsel.go.id/indo/downlot.php?file=pp612009.pdf"><em> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2009</em> <b>...</b></a><span class="f"></span><em></em> TENTANG. KEPELABUHANAN <br />
<br />
<span class="b w xsm">PDF]</span><a class="l noline" href="http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/UU%2017%20Tahun%202008%20pelayaran.pdf"><em>UU 17 Tahun 2008</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button></span><div class="s"><span class="f"></span> TENTANG. P E L A Y A R A N.</div><b> </b><span class="tl"></span> <span class="tl"></span>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-66253150000271134662011-05-04T16:02:00.001+07:002011-05-04T16:02:49.255+07:00Pusat Strategi Kebijakan & Pengembangan Masyarakat (PSKPM): KERJASAMA PEMERINTAH & SWATA<a href="http://pskpm.blogspot.com/2011/05/kerjasama-pemerintah-swata.html">KERJASAMA PEMERINTAH & SWATA</a><br />PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br /><br /><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a href="http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Handbook_14955_chapter_1.pdf" class="l"><span style="font-weight: bold;"></span>Developing a <em>Government</em> Bond <em>Market</em>: An Overview - World Bank <em>Group</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Handbook_14955_chapter_1.pdf&ei=1BTBTfi3LYrtrAfDnvWrBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat - menting policies to support development of a <em>government</em> securities <em>market</em>. 1. 1. The <em>Working Group</em> on Capital Flows, one of three <em>working groups</em> established <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www1.worldbank.org/finance/.../Handbook_14955_chapter_1.pdf</cite><br /><br /></span><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a href="http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/58340.pdf" class="l"><span style="font-weight: bold;"></span>Report of <em>Working Group</em> On Screen Based Trading In <em>Government</em> <b>...</b></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/58340.pdf&ei=1BTBTfi3LYrtrAfDnvWrBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFIQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat -relating to further development of the <em>government</em> securities <em>market</em> to help bring <b>...</b> The original terms of reference for the <em>Working Group</em> were as under: <b>...</b><br /><span class="f"><cite>rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/58340.pdf</cite> </span><br /><br /><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a href="http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/Task-Force-Beschaeftigung/pedersen-soendergaard-task-force-en,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf" class="l"><em>Working Group</em> 4 on “Governance”</a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/Task-Force-Beschaeftigung/pedersen-soendergaard-task-force-en,property%3Dpdf,bereich%3Dbmwi,sprache%3Den,rwb%3Dtrue.pdf&ei=1BTBTfi3LYrtrAfDnvWrBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CFoQ7gEwBg&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]<br /></span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat -<em>Working Group</em> 4 on “Governance”. Labour <em>Market</em> Reforms - Incorporating the <b>...</b> of the <em>government</em> and labour <em>market</em> structure as a general background. <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www.bmwi.de/.../pedersen-soendergaard-task-force-en,property=pdf,bereich<wbr>=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf</cite></span><br /><span class="b w xsm"><br />[PDF]</span> <a href="http://www.oecd.org/dataoecd/14/30/42095493.pdf" class="l"><span style="font-weight: bold;"></span>OECD <em>Working Group</em> on Privatisation and Corporate Governance of <b>...</b></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.oecd.org/dataoecd/14/30/42095493.pdf&ei=cBXBTejOHs_xrQeakJHtAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ7gEwAjgK&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f"><br />Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat - 26 Jan 2009 <b>...</b> <em>government</em> did not intend to build an orthodox <em>market</em> economy, <b>......</b> Evidence from Chinese Corporate <em>Groups</em>", <em>Working</em> Paper, 2006. <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www.oecd.org/dataoecd/14/30/42095493.pdf</cite> - </span><br /><span class="b w xsm"><br />[PDF]</span><a href="http://ghtcoalition.org/files/AMC_policy_brief.pdf" class="l"> Exploring the role of the US <em>Government</em> in a future advance <em>market</em> <b>...</b></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ghtcoalition.org/files/AMC_policy_brief.pdf&ei=cBXBTejOHs_xrQeakJHtAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CD0Q7gEwAzgK&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]<br /></span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat -<br /><em>Government working group</em> to include the US. Department of Treasury, the Office of <b>....</b> negotiations for advance <em>market</em> commitments for the development of <b>...</b><br /><span class="f"><cite>ghtcoalition.org/files/AMC_policy_brief.pdf</cite></span><br /><span class="b w xsm"><br />[PDF]</span><a href="http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/pdf/ADR-Vol16-2-Srinivasan.pdf" class="l"> Comments on "<em>Government and Market</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/pdf/ADR-Vol16-2-Srinivasan.pdf&ei=cBXBTejOHs_xrQeakJHtAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q7gEwBTgK&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f"><br /></span><br />viii-ix), the <em>Working Group</em> concluded that. The IMF must have sufficient resources to remain capable of catalysing policy reform and restoration of <em>market</em> <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www.adb.org/documents/periodicals/.../ADR-Vol16-2-Srinivasan.pd</cite></span>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-67582696685485736162011-05-04T16:02:00.000+07:002011-05-04T16:02:47.841+07:00Pusat Strategi Kebijakan & Pengembangan Masyarakat (PSKPM): KERJASAMA PEMERINTAH & SWATA<a href="http://pskpm.blogspot.com/2011/05/kerjasama-pemerintah-swata.html">KERJASAMA PEMERINTAH & SWATA</a><br />PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br /><br /><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a href="http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Handbook_14955_chapter_1.pdf" class="l"><span style="font-weight: bold;"></span>Developing a <em>Government</em> Bond <em>Market</em>: An Overview - World Bank <em>Group</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Handbook_14955_chapter_1.pdf&ei=1BTBTfi3LYrtrAfDnvWrBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat - menting policies to support development of a <em>government</em> securities <em>market</em>. 1. 1. The <em>Working Group</em> on Capital Flows, one of three <em>working groups</em> established <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www1.worldbank.org/finance/.../Handbook_14955_chapter_1.pdf</cite><br /><br /></span><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a href="http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/58340.pdf" class="l"><span style="font-weight: bold;"></span>Report of <em>Working Group</em> On Screen Based Trading In <em>Government</em> <b>...</b></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/58340.pdf&ei=1BTBTfi3LYrtrAfDnvWrBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFIQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat -relating to further development of the <em>government</em> securities <em>market</em> to help bring <b>...</b> The original terms of reference for the <em>Working Group</em> were as under: <b>...</b><br /><span class="f"><cite>rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/58340.pdf</cite> </span><br /><br /><span class="b w xsm">[PDF]</span> <a href="http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/Task-Force-Beschaeftigung/pedersen-soendergaard-task-force-en,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf" class="l"><em>Working Group</em> 4 on “Governance”</a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/Task-Force-Beschaeftigung/pedersen-soendergaard-task-force-en,property%3Dpdf,bereich%3Dbmwi,sprache%3Den,rwb%3Dtrue.pdf&ei=1BTBTfi3LYrtrAfDnvWrBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CFoQ7gEwBg&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]<br /></span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat -<em>Working Group</em> 4 on “Governance”. Labour <em>Market</em> Reforms - Incorporating the <b>...</b> of the <em>government</em> and labour <em>market</em> structure as a general background. <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www.bmwi.de/.../pedersen-soendergaard-task-force-en,property=pdf,bereich<wbr>=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf</cite></span><br /><span class="b w xsm"><br />[PDF]</span> <a href="http://www.oecd.org/dataoecd/14/30/42095493.pdf" class="l"><span style="font-weight: bold;"></span>OECD <em>Working Group</em> on Privatisation and Corporate Governance of <b>...</b></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.oecd.org/dataoecd/14/30/42095493.pdf&ei=cBXBTejOHs_xrQeakJHtAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ7gEwAjgK&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f"><br />Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat - 26 Jan 2009 <b>...</b> <em>government</em> did not intend to build an orthodox <em>market</em> economy, <b>......</b> Evidence from Chinese Corporate <em>Groups</em>", <em>Working</em> Paper, 2006. <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www.oecd.org/dataoecd/14/30/42095493.pdf</cite> - </span><br /><span class="b w xsm"><br />[PDF]</span><a href="http://ghtcoalition.org/files/AMC_policy_brief.pdf" class="l"> Exploring the role of the US <em>Government</em> in a future advance <em>market</em> <b>...</b></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ghtcoalition.org/files/AMC_policy_brief.pdf&ei=cBXBTejOHs_xrQeakJHtAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CD0Q7gEwAzgK&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]<br /></span></span><span class="f">Jenis Berkas:</span> PDF/Adobe Acrobat -<br /><em>Government working group</em> to include the US. Department of Treasury, the Office of <b>....</b> negotiations for advance <em>market</em> commitments for the development of <b>...</b><br /><span class="f"><cite>ghtcoalition.org/files/AMC_policy_brief.pdf</cite></span><br /><span class="b w xsm"><br />[PDF]</span><a href="http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/pdf/ADR-Vol16-2-Srinivasan.pdf" class="l"> Comments on "<em>Government and Market</em></a><span class="tl"><button class="vspib"></button><span class="std nobr"> <span class="gl">-</span> [ <a href="http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/pdf/ADR-Vol16-2-Srinivasan.pdf&ei=cBXBTejOHs_xrQeakJHtAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q7gEwBTgK&prev=/search%3Fq%3DWORKING%2BGROUP%2B%2BGOVERNMENT%2BAND%2BMARKET%26start%3D10%26hl%3Did%26sa%3DN%26biw%3D1366%26bih%3D545%26prmd%3Divns" class="fl">Terjemahkan laman ini</a> ]</span></span><span class="f"><br /></span><br />viii-ix), the <em>Working Group</em> concluded that. The IMF must have sufficient resources to remain capable of catalysing policy reform and restoration of <em>market</em> <b>...</b><br /><span class="f"><cite>www.adb.org/documents/periodicals/.../ADR-Vol16-2-Srinivasan.pd</cite></span>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-30518116351921267182011-05-04T15:55:00.000+07:002011-05-04T15:55:36.257+07:00KERJASAMA PEMERINTAH & SWATAPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
Developing a Government Bond<br />
Market: An Overview<br />
<br />
1.1 Introduction<br />
The need to develop domestic securities markets has, following the recent international financial crises, increasingly attracted the attention of national and international policymakers.This has resulted in the issuance of a number of policy recommendations by various organizations, such as the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) collaborative Initiative on Development of Domestic Bond Markets. The issue of government debt management is intrinsically linked to government securities market development.<br />
Work is currently under way on this issue at the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, where guidelines have been developed to guide government actions as an issuer, thereby steering development of the government securities market.2 This handbook on government securities market development seeks to fill an existing gap between specific technical studies about securities market microstructure and publications that offer general policy recommendations about securities market<br />
development. The handbook integrates these two perspectives by outlining important issues confronting senior strategic policymakers or those implementing policies to support development of a government securities market.<br />
<br />
Developing Government Bond Markets<br />
<br />
Developing a government securities market is a complex undertaking that depends on the financial and market system development of each country. For many governments, this involves immense challenges, as<br />
the problems that inhibit securities market development run deep in the economy. For example, some governments rely on a few domestic banks for funding, which makes competition scarce and transaction costs high. In addition, a proliferation of government agencies issuing securities can fragment national government securities markets. Absence of a sound market infrastructure may make specific actions to develop a government securities market premature. A paucity of institutional investors, low domestic<br />
savings rates, and lack of interest from international investors can result in a small, highly homogeneous investor group, contrary to the heterogeneity needed for an efficient market. Furthermore, economic instability, often fed by high fiscal deficits, rapid growth of the money supply, and a deteriorating<br />
exchange rate, can weaken investor confidence and increase the risks associated with development of a market for government securities. This overview of the handbook on developing a government securities<br />
market examines some of the policy questions that arise for policymakers seeking to address these and other problems.<br />
<br />
untuk membaca lanjutan dan Handbook ini, silahkan<br />
Download pada link berikut...EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-65121460141096022842011-05-04T15:17:00.000+07:002011-05-04T15:17:36.485+07:00Pusat Strategi Kebijakan & Pengembangan Masyarakat (PSKPM): Rupiah Menguat: Simala Kama Rupiah Perkasa<a href="http://pskpm.blogspot.com/2011/05/rupiah-menguat-simala-kama-rupiah.html">Rupiah Menguat: Simala Kama Rupiah Perkasa</a><br /><br />PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br /><span class="list-berita-tanggal">Senin, 28-Februari-2011, 23:32 WIB</span> <span class="list-berita-category">Economic Challenges <img src="http://www.metrotvnews.com/images/video.png" /></span> <a href="http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/02/28/8353/Indonesia-Raja-Sawit-Dunia-Namun-Raja-Tanpa-Mahkota" class="list-berita-title"><h3>Indonesia Raja Sawit Dunia Namun Raja Tanpa Mahkota</h3></a><span class="list-berita-tanggal">Senin, 7-Maret-2011, 22:42 WIB</span> <span class="list-berita-category">Economic Challenges <img src="http://www.metrotvnews.com/images/video.png" /></span> <a href="http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/03/07/8411/Demam-Reshuffle" class="list-berita-title"><h3>Demam Reshuffle</h3><span class="list-berita-tanggal">Senin, 14-Maret-2011, 22:29 WIB</span> <span class="list-berita-category">Economic Challenges <img src="http://www.metrotvnews.com/images/video.png" /></span> </a><a href="http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/03/14/8460/Dibalik-Taktik-BBM-SBY" class="list-berita-title"><h3>Dibalik Taktik BBM SBY</h3></a><a href="http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/03/07/8411/Demam-Reshuffle" class="list-berita-title"><br /><br /></a>EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7448653434207350579.post-42739507657805539562011-05-04T14:24:00.000+07:002011-05-04T14:24:10.578+07:00Rupiah Menguat: Simala Kama Rupiah PerkasaPSKPM: “Your Common House for Capacity Building”<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj36D10s6gFhHZTvAxGY1ZW4HVbYrsJMtKiPY0jcaX2re-kbcH4twfTwryunMQhGkFDwDXHx7e-d8uDkKeIFCqWqMaPyWgMqK7q9uEiLrAKc4HlABxc9nRzCbNldTvydq499gBDOuh0RE/s1600/Uang-Kertas-100-Ribu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj36D10s6gFhHZTvAxGY1ZW4HVbYrsJMtKiPY0jcaX2re-kbcH4twfTwryunMQhGkFDwDXHx7e-d8uDkKeIFCqWqMaPyWgMqK7q9uEiLrAKc4HlABxc9nRzCbNldTvydq499gBDOuh0RE/s320/Uang-Kertas-100-Ribu.jpg" width="320" /></a></div><br />
<b>NILAI</b> tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan penguatan yang signifikan. Sejumlah analis memperkirakan rupiah bisa menembus 8.500 per dolar AS, bahkan mungkin menyentuh 8.000 per dolar AS. <br />
<br />
Sepanjang April 2011 rupiah berhasil menguat 145 poin atau 1,7% dari posisi akhir Maret yang masih bertengger di 8.708 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar itu sudah jauh menguat bila dibandingkan dengan asumsi nilai tukar yang dipatok APBN 2011 sebesar 9.250 per dolar AS. <br />
<br />
Posisi rupiah terhadap dolar AS saat ini bahkan merupakan yang terkuat dalam tujuh tahun terakhir. Namun, jangan buru-buru membusungkan dada. Sebab, penguatan rupiah itu sesungguhnya seperti buah simalakama. Dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah. <br />
<br />
Harus diakui, penguatan rupiah disebabkan perpaduan antara kinerja ekonomi makro yang stabil dan kebijakan suku bunga rendah di AS. Para pemodal tidak ragu-ragu lagi berinvestasi dalam mata uang lokal karena melihat cerahnya prospek ekonomi Indonesia ke depan. <br />
<br />
Penguatan rupiah terhadap dolar AS pasti membawa dampak positif bagi APBN. Sebab, setiap penguatan sebesar Rp100 dari asumsi APBN 2011 akan menghemat belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp400 miliar. <br />
<br />
Dampak positif lainnya, tekanan inflasi dari luar pasti berkurang. Pengusaha yang menggunakan barang impor diuntungkan karena biaya produksi bisa ditekan. <br />
<br />
Akan tetapi, dampak negatifnya, penguatan rupiah berpotensi menekan ekspor. Bisa jadi seluruh hasil produksi dalam negeri kalah bersaing di pasar internasional dengan produk sejenis dari negara lain. <br />
<br />
Itulah sebabnya, kalangan pengusaha mendesak otoritas moneter segera mengintervensi nilai tukar rupiah agar tidak terlalu kuat sehingga menghajar ekspor kita. <br />
<br />
Keresahan para pengusaha itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka meneken kontrak dagang pada saat rupiah masih di atas 9.000 per dolar AS. Begitu rupiah bertengger pada posisi 8.500 per dolar AS, itu artinya ada keuntungan yang hilang sedikitnya 5% dalam sekejap mata. <br />
<br />
Dampak negatif lainnya ialah penguatan rupiah juga membuat aktivitas impor naik, terutama dari China. Pada saat rupiah lemah saja barang asal China sudah membanjiri hingga ke pasar tradisional. Apalagi kalau rupiah menguat, serbuan barang asal China pasti tidak bisa dibendung lagi. <br />
<br />
Serbuan barang impor itu menyebabkan industri lokal terancam gulung tikar karena kalah bersaing di rumah sendiri. Para industrialis akhirnya beralih profesi menjadi pedagang. <br />
<br />
Remuknya industri lokal itu menambah pengangguran dan pengangguran berpotensi memicu kriminalitas. <br />
<br />
Maka, harus tegas dikatakan, pemerintah tidak boleh lengah terhadap fenomena rupiah perkasa. Itu adalah buah simalakama, madu sekaligus racun bagi perekonomian kita.EL- SYARIEFhttp://www.blogger.com/profile/06910216358646573996noreply@blogger.com0