10 Daerah Paling Tidak Sehat

Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) melansir sepuluh kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat terendah. Hal ini disampaikan oleh Triyono Sundoro, Staf Ahli Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan, pada acara Pencanangan Kegiatan Riset Operasional Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes), di Sepuluh kabupaten/kota tersebut adalah Mappi (Papua), Asmat (Papua), Seram Bagian Timur (Maluku), Yahukimo (Papua), Nias Selatan (Sumatera Utara), Paniai (Papua), Manggarai (Nusa Tenggara Timur), Puncak Jaya (Papua), Gayo Lues (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Pegunungan Bintang (Papua).

Kesepuluh daerah ini dikategorikan memiliki masalah kesehatan jika Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakatnya di bawah rata-rata nasional. "Indeks ini dirumuskan dari riset kesehatan dasar, pendataan sosial ekonomi, dan survei potensi daerah," tutur Triyono. Indeks digunakan sebagai salah satu acuan bagi pembangunan kesehatan berbasis bukti.

Tahap awal penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan akan diupayakan dengan melakukan pendampingan terhadap delapan propinsi yang tingkat daerah bermasalah kesehatannya di atas 50 persen, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Menurut Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, pendampingan tersebut telah dilakukan di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat. "Pendamping akan memberikan alternatif penanggulangan masalah," tutur Trihono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, usai acara. Daerah akan memilih alternatif program yang akan dijalankan
(Kliping Tempo/Kamis, 21 April 2011 | 13:40 WIB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Profil PSKPM

“Your Common House for Capacity Building”
Blog ini dikelola secara resmi oleh Syarief Arief'aid; sebagai
Staf pada lembaga:
Pusat Strategi Kebijakan dan Pengembangan Masyarakat - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (PSKPM-STPMD "APMD" Yogyakarta).

PSKPM-stpmd “apmd”
Melaksanakan berbagai aktifitas penelitian, pelatihan, workhsop dan konsultasi terkait dengan isu-isu kebijakan publik, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat

PSKPM melayani berbagai jasa untuk Sektor Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta, antaralian:
1) Jasa Penelitian
2) Jasa Pelatihan
3) Jasa Konsultan
4) Jasa Penerbitan

VISI:
Menjadi lembaga penelitian, pelatihan dan konsultan
yang berkualitas nasional di bidang peningkatan kapasitas
(pemerintahan, swasta, dan masyarakat)khususnya masyarakat lokal yang menjadi fondasi pembangunan nasional

MISI:
1) Menyediakan informasi dan analisis yang berkualitas mencakup isu-isu strategis pengembangan kapasitas
masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

2) Menyelenggarakan penelitian, pelatihan, workhsop dan seminar untuk meningkatkan kapasitas aktor dan lembaga dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai strategi kebijakan publik yang menitik beratkan pada isu-isupengembangan masyarakat dan optimalisasi potensi lokal

3) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga
nasional dan internasional sebagai sponsor maupun mitra kerja dalam pelaksanaan penelitian, pelatihan dan konsultasi
menuju PSKPM- sebagai lembaga yang berkualitas nasional

PSKPM telah bekerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah, dalam bentuk pelatihan(diklat) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah (eksekutif) serta kegiatan bimbingan teknis bagi anggota DPRD di seluruh Indonesia

Beberapa Program/Kegiatan PSKPM:
Kegiatan Penelitian:
1) Analisis peran NGO dalam mewujudkan demokratisasi desa; 2) Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan;3) Analisis peran kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; 4) Analisis kepemimpinan kepala desa dalam demokrasi dan pembangunan desa; 5) Analisis alih status desa menjadi kelurahan;6) Analisis Revisi UU No.22/1999 menjadi UU No.32/2004. dan lain-lain.

Kegiatan Workshop:
1) Workshop penguatan kapasitas pemerintahan desa,
2) Legal Drafting Perda Partisipatif ,
3) Pembentukan Sekolah Pembaharuan Desa,
4) Penyusunan APB Desa Partisipatif
5) Penyusunan APBD Partisipatif,
6) Revitalisasi peran dan fungsi DPRD dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah
7) Disparitas pendidikan;wilayah Indonesia Timur dan
Barat,evaluasi hasil UN 2010
8) Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah'
9) Laporan Kinerja Pemerintahan Desa,

Kegiatan Pelatihan/Diklat:
1) Manajemen Badan Usaha Milik
2) Desa Manajemen Keuangan Desa
3) Manajemen Pemerintahan Desa
4) Metode Analisis Sosial
5) Metode Survei Pilkada
6) Strategi Memenangkan Kandidat
7) Analisis Implementasi Good Governance di Kota Jogjakarta
8) Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
9) Penyusunan KUA dan PPAS APBD
10) Penyusunan RPJPD
11) Penyusunan RKPD
12) Penyusunan Program dan Kebijakan Publik RESNTRA
BAPPEDA
13) Penyusunan APBD Perubahan
14) Penyusunan Analisa Standar Belanja Pemda dan Pemdes
16) dan lain sebagainya...

PSKPM melayani permintaan jasa in-house training dengan menghadirkan pakar-pakar yang sesuai dengan kebutuhan keilmuan.

Struktur Organisasi
Board :
1. Dr. Riawan Tjandra, SH, M.Hum (UAJY)
2. Prof. Sustiawan (UGM)
3. Drs. Widyo Hari M. Si ( STPMD 'APMD')

Direktur : Drs. Sumardjono, M.Si
Wakil : Syarief Ariefa'id, S.IP

Manajer Bid. Konsultasi & Penyusunan Strategi:
Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si (STPMD 'APMD')

Manajer Bid. Pendampingan dan Pemberdayaan:
Ir. M. Barory (Dosen Ilmu Sosiatri)
Drs. Suryo Gunarso, M,Si (Dosen Ilmu Komunikasi)
Dra. Widati

Manajer Bid. DIKLAT:
Bagus Sarwono, S.Pd,. MAP.
Dra. Tridaya Rini. M,Si

Manajer Bid. Riset dan Publikasi :
Drs. Hasto Wiyono, M.Si
Agus Budiarta, S.IP
Novita Rini, S.IP

Manajer Keuangan:
Yuli Setiyowati, S.IP, M.Si

Kantor PSKPM:
Common Room Lt.1- Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta/ Jln. Timoho, No.317
Tlp: (0274) 7018798/561971
HP:081328370083/
Fax.(0274)515989/
e-mail:
pskpm-diklatcenter@yahoo.com
riffighter@yahoo.co.id

“Your Common House for Capacity Building”

Kamis, 21 April 2011