Selasa, 10 Mei 2011

BELAJAR JADI KORUPTOR DI NTT???

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”
       

Beberapa waktu yang silam, Kompas mewartakan (pada headlinenya) dengan judul "BELAJAR JADI KORUPTOR DI NTT".. warta tersebut, tentu saja beralasan, karena banyak koruptor di NTT yang tdk bisa diseret di pengadilan dan dimasukan di rumah tahanan. Fenomena ini seakan terus berlanjut...
Berikut data-data tentang perilaku korupsi di seluruh wilayah NTT:
PIAR: Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak di Rote Ndao, Paling Sedikit di Sumba Timur; Kerugian Negara Rp 217 Miliar
Ditulis oleh Hans   
Korupsi di NTT Terbanyak di Sektor Pemerintahan Disusul Sektor Pendidikan
Laporan Alex Dimoe
Kupang, NTT Online - Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) mengatakan selama tahun 2008 jumlah kasus dugaan korupsi terbanyak terdapat di kabupaten Rote Ndao disusul kabupaten Kupang, sedangkan jumlah kasus paling sedikit terdapat di kabupaten Sumba Timur.
Pada tahun 2008 PIAR NTT melakukan pemantauan terhadap 108 (Seratus Delapan) kasus dugaan korupsi yang terjadi di 13 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi.
Wilayah dimaksud meliputi Kab. Belu, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Alor, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Flores Timur dan Kab. Sumba Timur.
Hasil pantauan PIAR NTT menunjukan bahwa Sebaran kasus per wilayah cukup merata dan berkisar 2 – 14 kasus. Terbanyak di Kab. Rote Ndao 14 kasus, Kota Kupang 13 Kasus, Level Prov NTT 12 kasus, kab. Kupang 11 kasus, Kab. TTS 9 kasus, Kab. Sikka 9 Kasus, Kab. Manggarai 7 kasus, Kab. Ende 6 kasus, Kab. Ngada 5 kasus, Kab. Alor 4 kasus, Kab. Belu 3 kasus, Kab. Sumba Timur 2 kasus.
Pemantauan korupsi yang dilakukan oleh PIAR NTT ini berbasiskan pada;
Pertama, kasus korupsi yang diadvokasi oleh PIAR NTT dan jaringannya.
Kedua, data korupsi Kejaksaan Tinggi NTT (Data kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT selama tahun 2008).
Ketiga, media Massa (Media Cetak, Media Elektronik dan Media On-Line).
Hasil pemantauan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kecenderungan penanganan kasus-kasus korupsi di NTT di NTT pada umumnya dan khususnya yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT dan tidak untuk mewakili perkembangan kasus per kasus.
Fenomena Korupsi di NTT
Kasus yang dipantau oleh PIAR NTT ini jika dilihat dari usia kasus, dapat dipilah menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Kasus Lama dan Kasus Baru.
Kasus Lama adalah Kasus korupsi usaianya lebih dari 2 (dua) tahun (Kasus yang terjadi dari tahun 2000 S/D 2006), sedangkan Kasus Baru ialah Kasus korupsi usaianya belum mencapai dari 2 (dua) tahun (Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008).
Dengan pengkategorian seperti ini, maka terdapat 93 (85%) kasus yang merupakan Kasus Lama dan Kasus Baru sebanyak 16 (15%) kasus.
Sektor Pemerintahan............................... 41 (37%) kasus
Sektor pendidikan................................... 12 (11%) kasus
Sektor Pengembangan kecamatan............. 10 (9%) kasus
Sektor Air Bersih...................................... 7 (6%) kasus
Sektor Perikanan & Kelautan...................... 6 (6%) kasus
sektor Perhubungan & Transportasi............. 4 (4%) kasus
Sektor Perumahan dan pertanahan.............. 3 (3%) kasus
Sektor Perikanan & Kelautan........................3 (3%) kasus
Sektor Energi & Listrik................................ 3 (3%) kasus
Sektor PEMILU/PILKADA............................ (2%) kasus
Sektor lainnya sebanyak.............................. 17 (16%) kasus
Dari 108 kasus korupsi yang dipantau oleh PIAR NTT, terdapat indikasi kerugian negara sebesar  Rp. 217.070.432.044,00 (dua ratus tujuh belas milyar tujuh puluh Juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) dengan pelaku bermasalah sebanyak 352.
Dari 352 pelaku bermasalah/aktor ini terdapat 68 orang yang melakuakan pengulangan tindak korupsi.
Para Pelaku bermasalah/aktor dari 108 kasus dugaan korupsi yang dipantau oleh PIAR;
Anggota DPR............................ 172 (56%) orang
Pejabat pemda.......................... 65 orang
Pelaku swasta............................ 38 orang
PIMPRO/BENPRO........................ 16 orang
Pelaksanan Program PPK/Dana Bantuan Lainnya........... 9 orang
Pejabat PDAM masing-masing......... 9 orang
Bupati ........................................6 orang
Panitia Tender............................. 6 orang
Pelaksana Pemilu/Pilkada................ 6 orang
Pejabat Bank............................... 3 orang
Peneliti, anggota parpol, camat, kades........................18 orang.
Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku bermasalah dalam tindak korupsi dapat diperincikan sebagai berikut;
Manipulasi ..................................33 Kasus
Mark-Up.....................................30 kasus
Penggelapan...............................25 kasus
Penyimpangan anggaran...............14 kasus
Penciptaan Mata anggaran Baru......4 kasus
Mark-Down..................................2 kasus.
Kinerja Jajaran Kejaksaan
Sepanjang tahun 2008 jajaran Kejaksaan di Nusa Tenggara Timur telah menangani 96 (Sembilan Puluh Enam) kasus korupsi dan 36 (Tiga Puluh Enam) Kasus diantaranya “telah dimajukan” untuk disidangkan.
Kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT sebagaimana yang tertera dalam tabel menunjukan bahwa dari 14 Kejari di NTT, empat kejari sama sekali belum membawa satu perkara korupsi pun ke pengadilan. Selain itu, ada dua dari empat kacabjari yang juga prestasinya nol.
Itu berarti, ada empat kejari dan dua Kacabjari di NTT yang tidak memenuhi indikator kinerja kejaksaan yang mengharuskan agar setiap jajaran kejaksaan di Indonesia harus mampu menangani kasus korupsi sampai ke ruang Persidangan (Tahap penuntutan) dengan pola 5-3-1 (NB: lima perkara korupsi untuk tingkat Kejati, tiga untuk Kejari dan satu untuk Kacabjari).
Indikator Kinerja kejaksaan ini telah dipadukan dengan 11 indikator lainnya dan ditetapkan di Ciloto tanggal 7 Desember 2005 dan telah dibakukan dengan Surat JAMPIDSUS No. B-11/FD/F.1/02/2006 tanggal 10 Februari 2006.
Dari data tabel ini, dapat dilihat juga bahwa sebenarnya 36 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT sampai ke proses persidangan ini patut diuji kebenarannya. Karena dalam satu kasus korupsi di NTT bisanya dipecah-pecah (SPLIT) dalam beberapa berkas perkara terpisah dengan alasan untuk memudahkan penyidikan.
Hasil pantauan PIAR NTT menunjukan bahwa Split Kasus yang dilakukan oleh Aparat Hukum di NTT diduga cendrung melindungi pejabat/petinggi yang terindikasi melakukan tindak korupsi.
Buktinya Berkas Perkara Gubernur NTT dalam kasus proyek pengadaan SARKES tahun 2003 masih di tangani oleh pihak POLDA NTT dengan status tersangka, sedangkan Benediktus Tuluk, PIMPRO Sarkes, sudah divonis penjara sejak tahun 2005.
Begitu juga dengan pihak Kejari Kupang yang hanya mampu menyidangkan berkas Sandra Lumi, Koordinator pelaksana Firma Antares Jakarta, dalam kasus yang sama, yakni SARKES.
Sedangkan berkas perkara dari 4 (empat) pelaku bermasalah lainnya yang sudah memperoleh satatus tersangka semakin tidak jelas perkembangan penanganannya.
Hal yang sama juga terjadi dalam Kasus Dana Beasiswa Biro Kepegawaian Prov NTT tahun 2003. Dalam kasus yang ditangani oleh pihak Kejari Kupang ini,  terdapat 3 (tiga) pelaku bermasalah.
Dalam proses penegakan hukumnya, Arnold Nitjano (BENPPRO) sudah divonis bersalah sejak 7 Agustus 2006 dengan hukuman penjara selama 1 tahun, denda Rp.10 juta, subsider 4 Bulan.
Sedangkan berkas Perkara dari Anton Sanga (PIMPRO) baru dilimpahkan ke-PN Kupang  pada tanggal 17 Januari 2008 dan telah divonis bersalah dan sekarang mengajukan banding.
Berkas perkara dari pelaku bermasalah dengan status tersangka dari Kasus Dana Beasiswa Biro Kepegawaian Prov NTT tahun 2003 masih dibiarkan mengendap.
Persoalan lain berkaitan dengan penerapan pola 5-3-1 yang mewajibkan kejati menyelesaikan lima kasus korupsi, kejari tiga kasus, dan cabjari satu kasus adalah kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT terkesan hanya sekedar mengejar target pemenuhan kuantitas.
Walaupun demikian, secara kuantitas jajaran kejaksaan di NTT patut mendapat “Rapor Merah”, sebab jika mempergunakan indikator 5-3-1, maka jajaran kejaksaaan di NTT seharusnya ada 51 kasus yang ditangani sampai ke ruang Persidangan (Tahap penuntutan), bukannya 36 kasus. Pembenaran lain berkaiatan dengan kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT terkesan hanya sekedar pemenuhan kuantitas, yakni sampai dengan saat ini uang negara yang berhasil diselamatkan tidak juga dipublikasikan.
Hasil pantauan PIAR NTT di Rote Ndao menunjukan bahwa terdapat 14 kasus dugaan korupsi yang sangat menarik perhatian publik karena sudah “berulang tahun” dan diduga melibatkan “Top Leader”. Ironisnya, yang ditangani oleh pihak Kejari Rote Ndao hanya 7 kasus dan hanya 2 kasus yang masuk ke proses persidangan.
Itupun, dalam proses penegakan hukumnya belum berani menyentuh secara berarti para “Top Leader”.
Realitas seperti ini menunjukan bahwa jajaran kejaksaan di NTT masih “tebang-pilih” dalam penuntasan kasus.
Indikator selanjutnya yang harus dicermati dalam mengukur kinerja dari jajaran kejaksaan di NTT adalah target penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara paling lambat 6 bulan dan indikator yang mengharuskan semua tunggakan perkara korupsi  yang ada di Kejati dan Kejari agar dituntaskan selama 3 bulan.
Indikator ini patut diduga tidak di “Gubris” oleh jajaran kejaksaan di NTT, sebab fakta yang terjadi di NTT banyaknya kasus dugaan korupsi yang “berulang tahun”.
Hal ini dipertegas dengan temuan PIAR NTT dalam pemantauannya terhadap 108 kasus, dimana terdapat 93 (85%) kasus yang merupakan Kasus Lama atau Kasus yang terjadi dari tahun 2000 S/D 2006 dan 60%-nya ditangani oleh jajaran kejaksaan di NTT.
Jajaran kejaksaan juga dalam salah satu indikatornya yang dipakai untuk menilai keberhasilannya, diharuskan untuk meningkatkan kerjasama dengan Polda dan instansi lainnya.
Pertemuan reguler antara instansi terkait paling sedikit 6 kali/setahun, adanya MoU dengan Polda dan instansi terkait, terbentuknya forum komunikasi antar instansi.
PIAR NTT dalam pemantauannya menemukan bahwa Jajaran kejaksaan di NTT telah melakukan MoU dengan pihak POLDA dan BPKP. Bahkan jajaran kejaksaan di NTT sudah menjalin kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Namun dalam implementasinya harus dikatakan bahwa belum berjalan maksimal. Sebagai contoh: BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur sampai dengan periode Agustus 2008 telah melimpahkan ke pihak Kejaksaan sebanyak 65 laporan dengan nilai kerugian negara Rp. 32.161.685.135,23,- namun pihak jajaran kejaksaaan di Nusa Tenggara Timur belum menindaklanjuti semua hasil temuan BPKP ini.
Contoh yang sejenis juga terjadi ketika jajaran Kepolisian di NTT dan Jajaran Kejaksaan di NTT terkesan saling rebutan untuk menangani kasus dugaan korupsi seperti yang terjadi pada saat proses penegakan hukum kasus korupsi APBD sumba Timur TA.2007 dan Kasus 20 proyek pembangunan perkantoran di Kab. Kupang.
 Baca pada Link berikut:

Korupsi 

Manggarai - Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Ongge Yohanes ditahan ... Setelah menuntaskan kasus korupsi penggunaan dana BOS, Rabu (10/12) mendatang PN ... Centre of Information and Data for Anti Corruption (CIDAC) .www.infokorupsi.com/id/korupsi.php/?&p=YThE= -

[PDF]  Jaksa Tetapkan Kasek SMPN 1 Borong Jadi Tersangka
15 Sep 2009 ... Santas diduga kuat melakukan korupsi dana biaya operasional ... penyimpangan dana BOS tahun 2008 di sekolah tersebut," kata ... penyelidikan telah dilakukan, temasuk mengambil alat bukti seperti surat-surat daftar murid dan bukti lain. ... siswa miskin Kabupaten Matim dengan kuota 225 orang periode ...nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article%3B...id...

Jaksa Minta Data Penerima Bos | maumere.hpkomputer.com

20 Apr 2011 ... Jaksa Minta Data Penerima Bos maumere.hpkomputer.com ... 3 Warna Flotim Larantuka Ende Ruteng Manggarai Mbay Solor Adonara Lembata ... Singkat tentang Kabupaten Sikka ... dan puldata kasus dugaan korupsi dana bansos Rp 10,7 miliar. ... DPRD Sikka telah membentuk Pansus menangangi kasus dana bansos ...
maumere.hpkomputer.com/.../jaksa-minta-data-penerima-bos/ -


Kepsek SMPN I Borong Tersangka - Timor Express - Cerdas dan Konsisten 

12 Sep 2009 ... Angglus diduga menggelapkan dana BOS untuk item beasiswa siswa miskin (BSM) ... Penyidik sudah mengamankan barang bukti seperti dokumen administrasi, daftar murid dan alat bukti lainnya. ... siswa dan jumlah dana untuk beasiswa siswa miskin Kabupaten Manggarai ... Tiga Terdakwa Korupsi Divonis Bebas .www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=36214 -

  1. Korupsi di Kabupaten Manggarai - Korupsi Di Indonesia

    9 Mei 2011 ... Korupsi di Kabupaten Manggarai. Korupsi Pengadaan Bodi Kapal, Kadishutbun Manggarai ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
    www.infokorupsi.com › Beranda › Nusa Tenggara Timur - Tembolok

  2. Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat - Korupsi Di Indonesia

    8 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ...
    www.infokorupsi.com › Beranda › Nusa Tenggara Timur - 

  3. Korupsi di Kabupaten Sumba Tengah - Korupsi Di Indonesia

    9 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Sumba Tengah ...
    www.infokorupsi.com › Beranda › Nusa Tenggara Timur - 
    Tampilkan hasil lainnya dari infokorupsi.com

  4. Korupsi di Kabupaten Manggarai Timur - Korupsi Di Indonesia

    8 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Manggarai Timur ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
    wartakorupsi.com/id/geo-korupsi.php?...kabupaten-manggarai... -

  5. Korupsi di Kabupaten Sumba Barat Daya - Korupsi Di Indonesia

    8 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Sumba Barat Daya ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai · Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
    infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php?ac=531&l=kabupaten... -

  6. Kejari Ruteng Endus 4 Kasus Korupsi - Pos Kupang

    24 Feb 2011 ... Kejari Ruteng Endus 4 Kasus Korupsi. Laporan Kanis Lina Bana ... dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. ... dan mendalami beberapa data terkait dugaan KKN empat kasus. ...
    kupang.tribunnews.com/.../kejari-ruteng-endus-4-kasus-korupsi - Tembolok

  7. PILKADA DANA PILKADA Ketua KPUD Manggarai Dinilai Cukup - Suara ...

    21 Nov 2005 ... Sebab, Ketua KPUD Manggarai Fransikus Aci dan anggotanya Florentius Deby ... data terkait dugaan korupsi dana pilkada Kabupaten Manggarai. ...
    www.suarakarya-online.com/news.html?id=127864 -

  8. Korupsi Di Indonesia

    7 Mei 2011 ... Dugaan Korupsi: Pinjaman di APBD Kabupaten Ende NTT Diminta Diproses Hukum ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai · Korupsi di Kabupaten ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
    korupsiriau.com/id/geo-korupsi.php?ac=527...kabupaten... 

  9. Korupsi di Kabupaten Sikka

    6 Mei 2011 ... Korupsi di Kabupaten Sikka. Terkait Kasus Korupsi Dana Bansos, Bupati Mutasi Tiga Pejabat Sikka ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
    wartakorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=269&l=kabupaten... -

    1. Penyelidikan Kasus Pencemaran Nama Baik Sebaiknya Ditunda

      24 Mar 2011 ... Gunakan tool ini untuk mencari data Ombudsman, sesuai kebutuhan Anda .... dugaan korupsi dalam proyek ubi aldira di Kabupaten Manggarai ...
      www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/484/id - 

    2. FRANS ANGGAL: Di Balik Catut Nama Kajari

      27 Feb 2011 ... Data Indonesia Procurment Watch (IPW) sepanjang 2001- 2006 memperlihatkan, setiap tahun hampir 60% ... Padahal, Manggarai Timur itu kabupaten baru. Namanya juga sistemik dan endemik, korupsi tidak kenal lama dan baru. ...
      frans-anggal.blogspot.com/2011/.../di-balik-catut-nama-kajari.html -

    3. Kasus Korupsi Dilaporkan ke KPK - Timor Express - Cerdas dan Konsisten

      25 Nov 2008 ... RUTENG, Timex - Tiga kasus korupsi di Kabupaten Manggarai ... murni akibat tidak lengkapnya data sehingga dinilai polisi tidak menangani. ...
      www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=28022 -

    4. Website Pemerintah Provinsi NTT - OMBUDSMAN TUNDA PENYELIDIKAN ...

      14 Jan 2011 ... "Tindakan saudara Matheus Hamsi dengan melaporkan dugaan korupsi dalam proyek ubi aldira di Kabupaten Manggarai Barat adalah sejalan dengan ...
      nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content... -

    5. Kabupaten Manggarai Timur | Facebook

      Kabupaten Manggarai Timur - ayo buat semua orang maritim gabung kesini | Facebook. ... LOWONGAN KERJA DATA ENTRY.. Dibutuhkan karyawan untuk bekerja part time ... bui krn tersandung kasus korupsi. kenapa mereka korupsi? kurang kah gaji ...
      www.facebook.com/.../Kabupaten-Manggarai.../105704109462147 - 

    6. Korupsi di Kabupaten Ngada - Korupsi Di Indonesia

      9 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Ngada ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai · Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
      infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=270&l=kabupaten... 

    7. Korupsi Di Indonesia

      5 Mei 2011 ... Kejari Ruteng Manggarai Ukir Prestasi sebagai Institusi Bebas Korupsi ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai · Korupsi di Kabupaten ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
      infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=562&l...nusa... - 

    8. Korupsi di Kabupaten Flores Timur - Korupsi Di Indonesia

      6 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Flores Timur ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai · Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
      infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php?ac=268&l=kabupaten... 
       
       PIAR: Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak di Rote Ndao, Paling Sedikit ...
      1. 20 Jan 2009 ... TTS 9 kasus, Kab. Sikka 9 Kasus, Kab. Manggarai 7 kasus, Kab. ... Kedua, data korupsi Kejaksaan Tinggi NTT (Data kasus korupsi yang ...
        www.nttonlinenews.com › Home › Head Line News - Tembolok

      2. PILKADA AUDIT DANA PILKADA KPUD Bantah Temuan Banwas - Suara Karya ...

        1 Nov 2005... dugaaan korupsi dana bagi penyelengaraan pilkada Kabupaten Manggarai, ... pihak menjadi data awal terhadap dugaan KKN di KPUD Manggarai. ...
        www.suarakarya-online.com/news.html?id=125955 - Tembolok

      3. KOMHUKUM.com ::: Penyelidikan Kasus Pencemaran Nama Baik Sebaiknya ...

        13 Jan 2011 ... "Tindakan saudara Matheus Hamsi dengan melaporkan dugaan korupsi dalam proyek ubi aldira di Kabupaten Manggarai Barat adalah sejalan dengan ...
        www.komhukum.com/kriminal-feed-787 - Tembolok

      4. Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur - Korupsi Di Indonesia

        8 Mei 2011... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
        infokorupsi.org/id/geo-korupsi.php?ac=562&l...nusa... - Tembolok

      5. Korupsi di Kabupaten Sumba Timur - Korupsi Di Indonesia

        6 Mei 2011 ... Sejak 01 April 2009. Korupsi di Kabupaten Sumba Timur ... Korupsi di Kabupaten Lembata · Korupsi di Kabupaten Manggarai · Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
        infokorupsi.net/id/geo-korupsi.php?ac=262&l=kabupaten... - Tembolok

      6. Tuntaskan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia | Satu Portal

        26 Apr 2010 ... LOGIN BOX DAFTAR BARU ... untuk pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; Kasus dugaan korupsi ...
        www.satuportal.net › Groups › Ekonomi Kerakyatan - Tembolok
      7. [PPT]

        Download - Watch Terminal

        Jenis Berkas: Microsoft Powerpoint - Versi HTML
        Data BPS NTT Tahun 2006, menunjukan bahwa di NTT terdapat 952.508 RT yang mana 75,45% ... Kab. Alor. 13. Kab. TTU. 6. Kab. Belu. 12. Kab. Manggarai. 5. Kab. TTU ... Ngada, Kasus Proyek Pemeliharaan jalan di Kab. Sika, Kasus Korupsi Dana ...
        www.watchterminal.net/component/option,com_docman/task.../lang,id/

      8. Evaluasi Kinerja Kabinet SBY-Boediono dalam Pengelolaan Aset Alam ...

        Minimnya kesejahteraan masyarakat dikuatkan dengan data dimana ada 5,5 juta ... dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; Kasus dugaan korupsi pada SP3 ...
        www.kiara.or.id/.../evaluasi-kinerja-kabinet-sby-boediono-dalam-pengelolaan-aset-alam-dan-penanggulangan-bencana - Tembolok

      9. Kejari Manggarai Pertimbangkan Permohonan Pinjam Mobil Sitaan

        12 Sep 2006 ... Ruteng - Permohonan Pemerintah Kabupaten Manggarai, di Pulau Flores, Nusa Tenggara ... Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) ...
        infokorupsi.com › ... › Nusa Tenggara Timur › Kabupaten Manggarai - Tembolok
       
       
       
Diposting oleh EL- SYARIEF di 13.24 0 komentar

Sabtu, 07 Mei 2011

EBOOK,POLITIK. GRATIS.COM

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”


silahkan download ebook politik.

 

Diposting oleh EL- SYARIEF di 14.22 0 komentar

Pidato SBY pada Pembukaan KTT ke-18 ASEAN

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Mulia Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara-Negara ASEAN,
Yang saya hormati Sekretaris Jenderal ASEAN dan para Menteri ASEAN,
Yang saya hormati para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia,
Yang saya hormati para Pimpinan Parlemen ASEAN, representasi organisasi
Civil Society dan representasi Pemuda Negara-negara ASEAN,
Yang Mulia para Duta Besar Negara sahabat, dan Pimpinan Organisasi Internasional,
Para anggota delegasi dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari yang bersejarah ini, kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Sejarah mencatat, sebagai salah satu pelopor integrasi kawasan di dunia, ASEAN dibentuk berdasarkan keinginan untuk menciptakan perdamaian, membangun konsensus, dan memajukan stabilitas, melalui integrasi dan kerjasama kawasan. Kita menyadari, bahwa untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur, ASEAN harus terlebih dahulu mampu
menjamin perdamaian di kawasannya sendiri.

ASEAN berkewajiban untuk merespon dinamika konflik, yang dapat mempengaruhi citra ASEAN dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Jika terjadi konflik, ASEAN juga harus mampu memfasilitasi forum diplomatik dan dialog terbuka, dengan tujuan menciptakan perdamaian bersama. Semua upaya itu, sudah kita gariskan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Kewajiban kita tinggalah melaksanakan komitmen dan kesepakatan
bersama tersebut.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saat ini dan ke depan, kita juga menghadapi masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dalam situasi global saat ini, populasi penduduk dunia diproyeksikan tumbuh pesat dari tujuh milyar saat ini, menjadi sembilan miliar pada tahun 2045. Bangsa-bangsa di muka bumi akan menghadapi kompetisi, untuk memperoleh sumber-sumber penghidupan yang terbatas. Kompetisi untuk energi, untuk pangan, dan untuk air yang bersih dan dapat diminum, menjadi bagian dari kompetisi global.

Tidak perlu terlalu jauh, untuk memproyeksikan apa yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, saat ini saja kita sedang menghadapi harga pangan dan energi yang sangat fluktuatif, yang cenderung terus meningkat di pasar dunia. Ketahanan pangan merupakan tantangan yang sangat besar bagi ASEAN.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama ASEAN yang nyata dan efektif, untuk lebih menekankan program yang berorientasi pada kesiapan menjamin ketersediaan pangan rakyat.

Salah satu langkah cepat yang harus kita ambil adalah pelaksanaan ASEAN Integrated Food Security Framework secara komprehensif, utamanya dalam penelitian dan pengembangan, serta investasi dalam bidang pangan. Dan secara khusus, yang perlu diperhatikan adalah memformulasikan sistem cadangan pangan di ASEAN, yang juga dapat memungkinkan terbantunya para petani kita untuk keluar dari kemiskinan.

ASEAN harus memperkuat kerja sama kawasan dalam pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan energi alternatif, termasuk hydro-power dan panas bumi. Salah satu caranya, kita harus memajukan pembangunan pusat-pusat penelitian dan pengembangan energi terbarukan di kawasan kita.

Kita mesti memberikan perhatian yang amat serius untuk kerja sama dan upaya nyata mengatasi gejolak harga pangan dan energi dunia, karena dampaknya yang buruk bagi kesejahteraan rakyat kita. Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan dan energi, akan langsung mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang miskin. Sedangkan kita sangat tahu dan
merasakan, bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan adalah sesuatu yang
tidak mudah.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Selain masalah pangan dan energi, kita juga tidak menutup mata dengan masih terjadinya konflik-konflik bersenjata di berbagai penjuru dunia. Konflik di Libya, belum mereda. Pergolakan politik di Timur Tengah masih terus berlangsung, disertai dengan meluasnya kekerasan. Di perairan internasional, pembajakan dan perompakan di laut semakin rawan. Dan kita
juga dihadapkan pada sindikat kejahatan dan terorisme internasional.

Dalam penanganan bencana alam, saya berpandangan bahwa terdapat dua hal utama yang perlu kita perhatikan.

Pertama, kita perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi regional, melalui pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Dan yang kedua, melaksanakan latihan bersama penanganan bencana alam, seperti yang telah dilaksanakan dalam ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise di Manado bulan Maret lalu, yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Jepang.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Untuk itulah, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia menetapkan tiga prioritas utama yang mesti kita sukseskan bersama.

Pertama, kita harus dapat memastikan tercapainya kemajuan-kemajuan penting dalam membangun Komunitas ASEAN; Kedua, kita harus memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan, antara lain melalui KTT Asia Timur dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN; dan Ketiga, kita harus mensukseskan pembahasan mengenai perlunya visi "ASEAN pasca 2015", yaitu peran Komunitas ASEAN di
antara Komunitas Global Bangsa-Bangsa.

Ini berarti, pada saat, insya Allah Komunitas ASEAN terbentuk pada tahun 2015, kita telah siap untuk meningkatkan peran ASEAN, dalam menjawab tantangan-tantangan global yang membentang di depan kita tantangan yang dapat menyulitkan kehidupan generasi mendatang.

Kita memperjuangkan tiga prioritas tadi, berdasarkan premis bahwa seluruh daya upaya kita akan bersifat kerakyatan (people centred). Seluruh lapisan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN mesti dilibatkan, agar mereka semua mempunyai rasa kepemilikan dan keinginan yang kuat untuk berpartisipasi. Mereka akan menjadi yang pertama, dan yang paling utama
mendapatkan keuntungan dari inisiatif kita.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Tahun ini, ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN, bersama-sama kita telah membuat kemajuan yang berarti, dalam mewujudkan ketiga prioritas yang saya kemukakan tadi. Di tengah perubahan arsitektur kawasan, saya berharap KTT ASEAN kali ini dapat menyepakati langkah-langkah menuju Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, yang diharapkan akan memiliki kontribusi lebih jauh bagi pemajuan lingkungan kawasan yang stabil dan damai, serta mendatangkan kemakmuran bersama. Tentu tidak hanya sampai di situ.

Masih banyak yang harus kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama. Kita harus memastikan bahwa Master Plan on ASEAN Connectivity dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam kaitan ini, Indonesia tengah menyelesaikan Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), guna mempercepat pem-bangunan enam
koridor ekonomi di Indonesia.

Saya yakin, apa yang Indonesia lakukan ke depan ini, di samping akan mengembangkan pereko-nomian nasional dan konektivitas intra-Indonesia, juga akan lebih membangkitkan perekonomian ASEAN, sekaligus mempercepat terbangunnya konektivitas ASEAN.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Di kawasan ASEAN yang dinamis ini, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, masih banyak yang perlu kita lakukan. Kita harus bekerja keras untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil dan menengah. Kita perlu lebih mengembangkan perdagangan, investasi dan pariwisata intra ASEAN. Dan kita pun harus lebih meningkatkan kerja sama kita dengan mitra wicara ASEAN agar dapat lebih bermanfaat.

Kita perlu meluncurkan lebih banyak lagi, upaya untuk memajukan interaksi antar masyarakat (people-to-people). Dialog Para Pemimpin ASEAN dengan Majelis Antar Parlemen ASEAN, para wakil dari kalangan masyarakat sipil, dan para pemuda selama KTT ini berlangsung, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi
dan berpusat pada masyarakat. Itulah cita-cita kita. Itulah harapan kita. Harapan baru bagi komunitas ASEAN.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Saat ini, mata dunia sedang tertuju ke kawasan ASEAN, tempat kita tumbuh, berkembang, dan maju bersama. Kenyataan ini, harus menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja lebih keras; mencapai Komunitas ASEAN tahun 2015, dan menjadikan hubungan kemitraan di antara kita semakin bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah global.

Sekali lagi, mari kita tingkatkan kerja sama kita. Mari kita libatkan rakyat kita dalam membangun kawasan ASEAN, agar kehidupan rakyat di kawasan ini menjadi lebih aman, lebih tentram, lebih damai, lebih harmonis, dan lebih sejahtera. Karena itulah, saya sungguh berharap Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun ini, dapat menjadi jembatan menuju keberhasilan yang
kita harapkan bersama. Sekali lagi, mari kita wujudkan :
ASEAN : Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas.
ASEAN : One Vision, One Identity, One Community.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakatuh
Jakarta, 7 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(Sumber: Antara/OL-9)
Diposting oleh EL- SYARIEF di 12.18 0 komentar

TKI sbg BAMPERS Rasa Malu NKRI

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”

RIBUAN tenaga kerja Indonesia (TKI), yang telantar di Arab Saudi, akhirnya kembali ke Tanah Air. Sebagian dari mereka dipulangkan dengan menggunakan kapal laut dan sebagian lainnya dengan pesawat udara.

Pada Rabu (4/5) lalu, KM Labobar milik PT Pelni yang mengangkut 2.349 TKI tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan 55 TKI lainnya, pada hari yang sama, juga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Semua TKI yang dipulangkan dari Arab Saudi itu bermasalah. Umumnya izin tinggal mereka sudah kedaluwarsa dan tak punya uang untuk kembali ke Tanah Air sehingga hidup menggelandang.

Kepulangan TKI itu jelas hasil upaya keras pemerintah. Pemerintah telah menunjukkan sebagian tanggung jawabnya terhadap anak bangsanya sendiri.

Namun, kepulangan para TKI itu tak otomatis membuat mereka bebas dari berbagai persoalan. Satu perkara sudah jelas mereka akan menjadi penganggur di negeri sendiri.

Persoalan lain menyangkut derita ibu dan anak seumur hidup. Bayangkan, dari ribuan TKI yang dipulangkan itu, 123 di antaranya dalam keadaan hamil. Bahkan, tiga dari mereka terpaksa melahirkan di kapal. Padahal, ketika mereka berangkat ke Arab Saudi sebagian berstatus gadis atau kalaupun sudah menikah mereka tidak membawa suami ke Arab Saudi. Jadi, kehamilan mereka jelas akibat perlakuan tidak senonoh di Arab Saudi.

Kekerasan seksual hanyalah sebagian penderitaan yang dialami TKI. Penderitaan lainnya gaji tidak dibayar, diperas, disiksa, hingga dibunuh. Celakanya, kisah pilu TKI itu terus berulang.

Yang konyol, negara tetap membiarkan TKI berbondong-bondong ke Arab Saudi sekalipun pemerintah setempat menolak untuk membuat perjanjian yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja asing.

Lebih celaka lagi, negara seperti tidak berdaya memberikan perlindungan terhadap TKI yang mengalami beragam penderitaan itu. Padahal, basis yuridis sudah dibuat begitu hebat seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dalam Pasal 5 ayat 1, misalnya, disebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Lalu, pada Pasal 6 ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Sayangnya, kehebatan pasal-pasal itu cuma di atas kertas, tapi tidak di realitas. Buktinya, petaka kemanusiaan yang dialami TKI terus berkepanjangan.

Setidaknya ada dua perihal rasa malu yang harus diajukan mengenai TKI ini. Pertama, mengapa pemerintah tidak malu, mengekspor TKI yang kemudian pulang dalam keadaan hamil dan membawa anak tanpa ayah?

Kedua, mengapa pemerintah tidak malu gagal menciptakan lapangan kerja?

Bukankah menciptakan lapangan kerja tanggung jawab negara? 


(Klipin Editorial MI)

Silahkan Download data-data TKI disini:
[PDF] Boks 1 Hasil Survei Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat
[PDF]  DATA PENEMPATAN TKI MENURUT PJTKI, JABATAN DAN NEGARA TUJUAN .
[PDF] NO I. II DATA BULANAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI/TKI KBRI .
[PDF] Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar .
[PDF] PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE MALAYSIA MELALUI KOTA ..
[PDF] UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
 [PDF] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG .
[PDF] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERAAN .
[PDF] Undang-Undang Ketenagakerjaan
[PDF] UU 14/1969, KETENTUAN KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJABentuk  

[PDF] KEPPRES NOKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. Pasal 1. 1. Badan Koordinasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan. Presiden ini disebut BKPTKI, .
[PPT] BAHAN CERAMAH KELEMBAGAAN BNP2TKI
[PDF] KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia


Kepala BNP2TKI: Jumlah WNI/TKI Dipulangkan 2.349 Orang

Diposting oleh EL- SYARIEF di 12.06 0 komentar

Jumat, 06 Mei 2011

Dinamika KORUPSI di KEMENPORA/ Pencopotan Dua Pengacara

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”
 
 SEORANG pesakitan hukum berhak memilih atau bahkan mengganti pengacaranya. Akan tetapi, mendepak pembela yang sedang menangani perkara besar akan menuai sejuta spekulasi.

Itulah yang terjadi dalam skandal dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Kasus itu merambat ke banyak penjuru hingga menyentuh Partai Demokrat.

Mulanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang yang berperan sebagai perantara, serta Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris pada Kamis (21/4). Di lokasi kejadian KPK menyita cek senilai Rp3,2 miliar. Tak hanya itu. KPK juga memungut ribuan dolar dari tempat sampah di ruangan Wafid.

Semua fulus itu disebut-sebut sebagai suap terkait dengan pembangunan Wisma Atlet untuk sarana SEA Games di Kompleks Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. Proyek yang dibangun PT Duta Graha Indah itu menelan dana sekitar Rp200 miliar.

Wafid, Rosa, dan Idris sudah menjadi tersangka. Rosa menunjuk Kamaruddin Simanjuntak sebagai pengacara dan Wafid menggandeng mantan Menpora Adhyaksa Dault sebagai salah satu pembelanya. Belakangan Rosa mendepak Kamaruddin dan Wafid mencabut kuasa hukum Adhyaksa.

Spekulasi pun berkembang liar tak terbendung. Apalagi sebelum kuasa hukumnya dicabut, Kamaruddin bersuara nyaring yang menohok elite Partai Demokrat. Kamaruddin menyingkap bahwa atasan Rosa adalah politikus dari partai berkuasa, anggota Komisi III DPR, dan bendahara umum partai itu.

Kamarudin kemudian diancam dibunuh. Sekelompok orang mencegatnya di depan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, seusai membesuk Rosa dan memintanya bungkam serta mundur sebagai pembela Rosa.

Lalu Adhyaksa? Wafid menggusur mantan menpora itu sebagai pengacaranya dengan alasan tak ingin mengganggu Adhyaksa yang sedang sibuk menyiapkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI.

Cuma itu? Tidak juga. Pengacara Wafid yang lain, Erman Umar, keceplosan bahwa pencabutan kuasa hukum Adhyaksa itu juga berurusan dengan Partai Demokrat.

Tentu saja elite Partai Demokrat membantah semua tudingan itu. Namun, Partai Demokrat kian tersudut karena Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng adalah Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.

Masih ada pertanyaan tersisa. Mengapa PT Duta Graha Indah mundur sebagai peserta tender proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,138 triliun hanya gara-gara Idris ditahan? Ada apakah gerangan?

Kita percaya KPK mampu mengurai tuntas gurita skandal suap di Kantor Kemenpora itu. Apalagi Menpora Andi Mallarangeng menyatakan siap diperiksa KPK kapan pun.

Partai Demokrat tentu saja tidak ingin ikut ternoda, baik sebagai pesakitan hukum maupun politik dalam skandal itu. Namun, kita ingatkan KPK bahwa segala gemuruh pembelaan diri dan silang pendapat harus dituntaskan di depan pengadilan. Hanya pengadilan tempat memutihkan diri dari semua tuduhan, bukan diselesaikan secara adat di luar persidangan.

(Kliping Editorial MI )
Diposting oleh EL- SYARIEF di 10.52 0 komentar

Kamis, 05 Mei 2011

Mahalnya Legislasi

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar tak pernah puas untuk terus menggerus uang rakyat. Bila dilakukan pemeriksaan otak, boleh jadi isinya didominasi oleh 'kreativitas' untuk menangguk anggaran.

Setelah ngotot membangun gedung baru senilai Rp1,138 triliun, yang paling mutakhir adalah menaikkan anggaran pembuatan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR dari Rp6,7 miliar pada tahun ini menjadi Rp8,47 miliar tahun depan. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya 1.500% dari anggaran 2005 yang hanya Rp560 juta.

Mengapa anggaran legislasi itu melejit begitu tinggi? Jawabnya, antara lain, dalam rangka pembahasan RUU inisiatif itu diperlukan studi banding ke luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2012 anggaran studi banding ke mancanegara untuk sebuah RUU diusulkan Rp3,4 miliar, naik 100% dibanding tahun ini.
Sebagai orang terhormat, anggota DPR tak pantas lagi dijatah tiket pesawat kelas bisnis. Mumpung yang dipakai uang rakyat, mumpung gratis, mereka menuntut kelas eksekutif.

Anggota dewan kerap pula membahas rancangan undang-undang di hotel-hotel, padahal di gedung DPR tersedia ruang rapat yang cukup dan negara pun menyediakan wisma DPR di Kopo, Bogor, Jawa Barat, yang cenderung tidak dimanfaatkan demi kepentingan tugas DPR.

Semua itu hanyalah penghamburan uang rakyat. Studi banding itu hanyalah kedok untuk pelesiran. Rapat di hotel itu hanyalah hedonisme. Tidak ada kualitas kognitif yang meningkat, apalagi kualitas afektif.

Sebaliknya, praktik jual beli maupun barter pasal rancangan undang-undang ditengarai semakin marak dilakukan anggota DPR justru di hotel-hotel. Sedemikian kuat politik transaksional itu sampai-sampai tidak mengindahkan konstitusi.

Buktinya, sejak 2003 hingga akhir 2010, sebanyak 320 undang-undang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan 57 di antaranya dibatalkan.

Begitulah, hukum di negeri ini merupakan urusan yang sangat mahal telah dimulai dari hulu, dari pembuatan rancangan undang-undang, dari fungsi legislasi yang merupakan tugas DPR. Semakin ke hilir, ke ranah penegakan hukum yang merupakan tugas polisi, jaksa dan hakim, hukum itu semakin mahal harganya.

Di negeri ini tidak berlaku adagium klasik, yaitu hukum akan ditegakkan sekalipun langit runtuh dan dengan biaya yang semurah-murahnya. Yang berlaku justru adagium mafioso, yaitu hukum dapat dibeli semahal-mahalnya bahkan sampai ke ujung langit.

(Kliping Editorial MI)

Download dan baca juga data berikut:
Biaya Pembuatan Sebuah UU Rp8,5 Miliar
 Formappi: Biaya Pembuatan UU Tak Sebanding dengan Kualitas
3 Mei 2011 ... Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kenaikan anggaran pembuatan rancangan undang-undang di DPR sebesar lebih dari ...
www.kbr68h.com/.../5804-formappi-biaya-pembuatan-uu-tak-sebanding-dengan-kualitas -
[PDF] KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2011
14 Okt 2010 ... menambahkan 31 RUU Baru dalam Prolegnas prioritas tahun 2011. Adapun terhadap daftar judul RUU yang disampaikan, masih ...www.dpr.go.id/../makalah_Kebijakan_Penyusunan_Prolegnas_RUU_Prioritas_Tahun_2011.pdf
Inilah Daftar RUU Prioritas 2011
[PDF] model OHS legislation
[PDF] Standard Models for Legislation – The Cost of Compliance - [ Terjemahkan laman ini ]
standard models for legislation. Although there is wide agreement that legislation ... Models of legislation are representations one or more of these dimen- ...www.e-p-a-p.com/dlib/9788883980466/art16.pdf
[PDF] XML Retrieval Models for Legislation - [ Terjemahkan laman ini ]
oleh MF Moens - Dinyatakan dengan 6 - Artikel terkait
Marie-Francine Moens, 'XML Retrieval Models for Legislation' in T. Gordon (ed.), Legal Knowledge and Information Systems. Jurix ...www.jurix.nl/pdf/j04-02.pdf
[PDF] Model Legislation for Tobacco Control
Model Legislation for Tobacco Control: A Policy Development and Legislative. Drafting Manual. International Union for Health Promotion and Education ... www.iuhpe.org/uploaded/Publications/.../tobacco_manual_final.pdf
[PDF] Model National Legislation on the Management of Hazardous … - [ Terjemahkan laman ini ]
The objective of any such future model legislation would be to provide for a comprehensive regime for liability and for adequate and prompt compensation, ...www.basel.int/pub/modlegis.pdf
Diposting oleh EL- SYARIEF di 11.57 0 komentar

Rabu, 04 Mei 2011

TEORI POLITIK

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”

DEMOCRATS' NEW SOLUTIONS FOR A NEW CENTURY??

 Baca dan Download sesukamu...

1.Reconfiguring religion, race, and the female body politic in American fiction... 

University of Arizona, 2008 ... as “sophisticated interpreters” of religion, “not merely dupes, apologists, or victims of missionary colonialism” (17, 18). Following the model of .. 

2. Validation of a mass casualty model

University of Arizona, 2007 ... her interests or desires. In sum, role-duties generally conform to Hart’s model of obligatory social rules. ... conventional moral duty, like a r ...

3. Development, validation and clinical application of the finite element model ...

University of Toledo , 2008 ... who believes these national political polls are giving you facts is a gullible fool. Any editors of ... salesmen of falsehoods. This is because t .. 

4. A model of the development of epistemic and ontologic cognition
UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK, 2007 ... on the assumption that firms would charge the same prices in subsequent periods. In a model which allowed firms to charge a differe ... 

5. Politics in Georgia
In keeping with the state's major demographic upheavals of recent decades, Georgia politics ... poorly in measures of poverty, education, and voter turnout. Politics//From: UGAPress 

6. The sociopolitical construction of identity: A multidimensional model of disa...
University of Arizona, 2008 ... THE SOCIOPOLITICAL CONSTRUCTION OF IDENTITY: A MULTIDIMENSIONAL MODEL OF DISABILITY by Amanda Kraus ... we certify that we have read the disserta ...From: ProQuestUMI 

7. A comprehensive model for the compressive behavior of asphalt concrete
UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK, 2006 ... include armed robberies, kidnappings for ransom, harassment, the killing of persons involved in the political ... by some senior o ...From: ProQuestUMI 

8. An integrative model of exposure to violence, aggression, and violent offending
Michigan State, 2008 ... AN INTEGRATIVE MODEL OF EXPOSURE TO VIOLENCE, AGGRESSION, AND VIOLENT OFFENDING By Kaye Irene Marz ... Eisenhower Parkway PO Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT ...
                                                                                                                                    From: ProQuestUMI

9. A decision-theoretic control synthesis model for distributed systems
Rutgers University, 2007 ... Search for the Center, or Celebration of Chaos? Dictionary as a Model of National Dissolution Male ... the literary and cultural model. Multifaceted interventions of ...
                                                                                                                                  From: ProQuestUMI 
 10. Presenting a conceptual model for the systems development life cycle
UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE COUNTY, 2007 ... Approval Sheet Title of Thesis: Presenting a conceptual model for the systems development life ... to 6/12/1997 1505 Universit ...                                                                                                                                 From: ProQuestUMI 
11. Theory of Politics 9-13.docx
This document can also be found at: "http://www.notehall.com/uconn/notes/theory-of-politics-9-13.docx/179804" ... theory -State of Nature Individuals are born with natu     From: Notehall  
12. The Political Theory of The Federalist                                                               From: UChicagoPress 
13. The Emergence of Dialectical Theory: Philosophy and Political Inquiry//       From: UChicagoPress 
14. Sociability and its enemies: Political theory and literature in West Germany ...
PRINCETON UNIVERSITY, 2008 ... SOCIABILITY AND ITS ENEMIES POLITICAL THEORY AND LITERATURE IN WEST GERMANY AFTER 1945 JAKOB ... and Preview ...143  The Political Theo ...                                                                                                                         From: ProQuestUMI 
15. Necessitous men are not free men: The political theory of the New Deal
Rutgers, 2008 ... is no longer available. Theory and research from both social and behavioral psychology suggest ... would promote generalization on their own. If a behavior becomes associated w ...
                                                                                                                                         From: ProQuestUMI 
16. Political Competition: Theory and Applications
John Roemer presents a unified and rigorous theory of political competition between parties and he models the theory ...                                                                                                       From: harvard_press 
17. Understanding Global Politics
Theories on global politics are discussed - Visit notehall.com for more great study guides, lecture ... notes, and academic resources. This document can also be found at: "http://www.n     From: Notehall 

18. Reconfiguring religion, race, and the female body politic in American fiction...
University of Arizona, 2008 ... at Jesus”: Romantic Racialism and a Christ-Centered Theory of Salvation . . . . .  . . ... an overt engagement with and criticisms ...                              From: ProQuestUMI 

19. Harvard University Press: Politics & Law 2010
an introduction to our latest scholarship in Philosophy & Theory of Politics & Law; Immigration; Public Policy; American Government & ... Harvard University Press's Politics & ..From: harvard_press 

20. Political Theologies
from many disciplines--philosophy, political theory, anthropology, classics, and religious studies--seek to take the full measure ... secularization, as it appeared in the global spread of ... 
                                                                                                                               From: FordhamUnivPress 
21. The Politics of Exodus
the place of Kierkegaard in contemporary thought and political theory, Dooley shows how powerfully postmodern and politically charged ... In The Politics of Exodus, Mark Dooley offers a live ...
                                                                                                                                From: FordhamUnivPress 
22. Political Science Catalog 2010-11
Studies; Law & Legal Studies; Media and the Internet; Political Theory; Religion; Terrorism; ... This catalog highlights titles appropriate for use in undergraduate and graduate-level politic ...
                                                                                                                      From: RandomHouseAcademic 
23. Nonkilling Global Political Science, by Glenn D. Paige
that killing is an inescapable part of the human condition that must be accepted in political theory ... This book is offered for consideration and critical reflection primarily by political ...
                                                                                                                     From: nonkilling
24. The Anatomy of Disgust
philosophy, history, political theory, and psychology to show how disgust animates our world. ... some of the implications of this research. Where should the nat ...                               From: harvard_press 

25. Simple Rules for a Complex World
At a time when most Americans have come to distrust government at all levels, Richard Epstein shows how a consistent application of economic and political theory                          From: harvard_press 

26. Political Economy
and academic resources. This document can also be found at: "http://www.notehall.com/uga/notes/political-economy/160433" ... inteerst rates by Central Bank encourages i ...    From: Notehall

 27. Learning Organizations and General Systems Theory in Education
The purpose of this research is to identify principles of theory relating ... to the art and practice of learning organizations. A critical analysis of complex organizations and the relatio/From: williammolnar

 28. Political Concepts and Theories - Gerald f GAUS                                                From: molocea
29. Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin
Isaiah Berlin's inaugural lecture as Chichele Professor of Social and Political Theory at Oxford delivered in 1958. The essay, with its analytical approach to the definition of political ...
                                                                                                                                           From: Jhay Rocas
30. Afghanistan: Searching for Political Agreement
Coalition strategy in Afghanistan has reached an impasse: tactical successes will not defeat the Taliban while Pakistan offers sanctuary, nor can security be “Afghanized” by a government tha ...
                                                                                            From: Carnegie Endowment for International 
31. Political Theories and Ideologies                                From: peperetru345111


by: Elsyarief Aryfa'id
      081328370083













Diposting oleh EL- SYARIEF di 19.40 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)