Mahalnya Legislasi

PSKPM: “Your Common House for Capacity Building”

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar tak pernah puas untuk terus menggerus uang rakyat. Bila dilakukan pemeriksaan otak, boleh jadi isinya didominasi oleh 'kreativitas' untuk menangguk anggaran.

Setelah ngotot membangun gedung baru senilai Rp1,138 triliun, yang paling mutakhir adalah menaikkan anggaran pembuatan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR dari Rp6,7 miliar pada tahun ini menjadi Rp8,47 miliar tahun depan. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya 1.500% dari anggaran 2005 yang hanya Rp560 juta.

Mengapa anggaran legislasi itu melejit begitu tinggi? Jawabnya, antara lain, dalam rangka pembahasan RUU inisiatif itu diperlukan studi banding ke luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2012 anggaran studi banding ke mancanegara untuk sebuah RUU diusulkan Rp3,4 miliar, naik 100% dibanding tahun ini.
Sebagai orang terhormat, anggota DPR tak pantas lagi dijatah tiket pesawat kelas bisnis. Mumpung yang dipakai uang rakyat, mumpung gratis, mereka menuntut kelas eksekutif.

Anggota dewan kerap pula membahas rancangan undang-undang di hotel-hotel, padahal di gedung DPR tersedia ruang rapat yang cukup dan negara pun menyediakan wisma DPR di Kopo, Bogor, Jawa Barat, yang cenderung tidak dimanfaatkan demi kepentingan tugas DPR.

Semua itu hanyalah penghamburan uang rakyat. Studi banding itu hanyalah kedok untuk pelesiran. Rapat di hotel itu hanyalah hedonisme. Tidak ada kualitas kognitif yang meningkat, apalagi kualitas afektif.

Sebaliknya, praktik jual beli maupun barter pasal rancangan undang-undang ditengarai semakin marak dilakukan anggota DPR justru di hotel-hotel. Sedemikian kuat politik transaksional itu sampai-sampai tidak mengindahkan konstitusi.

Buktinya, sejak 2003 hingga akhir 2010, sebanyak 320 undang-undang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan 57 di antaranya dibatalkan.

Begitulah, hukum di negeri ini merupakan urusan yang sangat mahal telah dimulai dari hulu, dari pembuatan rancangan undang-undang, dari fungsi legislasi yang merupakan tugas DPR. Semakin ke hilir, ke ranah penegakan hukum yang merupakan tugas polisi, jaksa dan hakim, hukum itu semakin mahal harganya.

Di negeri ini tidak berlaku adagium klasik, yaitu hukum akan ditegakkan sekalipun langit runtuh dan dengan biaya yang semurah-murahnya. Yang berlaku justru adagium mafioso, yaitu hukum dapat dibeli semahal-mahalnya bahkan sampai ke ujung langit.

(Kliping Editorial MI)

Download dan baca juga data berikut:
Biaya Pembuatan Sebuah UU Rp8,5 Miliar
 Formappi: Biaya Pembuatan UU Tak Sebanding dengan Kualitas

3 Mei 2011 ... Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kenaikan anggaran pembuatan rancangan undang-undang di DPR sebesar lebih dari ...
www.kbr68h.com/.../5804-formappi-biaya-pembuatan-uu-tak-sebanding-dengan-kualitas -

[PDF] KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2011
14 Okt 2010 ... menambahkan 31 RUU Baru dalam Prolegnas prioritas tahun 2011. Adapun terhadap daftar judul RUU yang disampaikan, masih ...www.dpr.go.id/../makalah_Kebijakan_Penyusunan_Prolegnas_RUU_Prioritas_Tahun_2011.pdf
Inilah Daftar RUU Prioritas 2011

Dapatkan hasil diskusi lainnya

[PDF] model OHS legislation
[PDF] Standard Models for Legislation – The Cost of Compliance - [ Terjemahkan laman ini ]
standard models for legislation. Although there is wide agreement that legislation ... Models of legislation are representations one or more of these dimen- ...www.e-p-a-p.com/dlib/9788883980466/art16.pdf
[PDF] XML Retrieval Models for Legislation - [ Terjemahkan laman ini ]
oleh MF Moens - Dinyatakan dengan 6 - Artikel terkait
Marie-Francine Moens, 'XML Retrieval Models for Legislation' in T. Gordon (ed.), Legal Knowledge and Information Systems. Jurix ...www.jurix.nl/pdf/j04-02.pdf
[PDF] Model Legislation for Tobacco Control
Model Legislation for Tobacco Control: A Policy Development and Legislative. Drafting Manual. International Union for Health Promotion and Education ... www.iuhpe.org/uploaded/Publications/.../tobacco_manual_final.pdf
[PDF] Model National Legislation on the Management of Hazardous … - [ Terjemahkan laman ini ]

The objective of any such future model legislation would be to provide for a comprehensive regime for liability and for adequate and prompt compensation, ...www.basel.int/pub/modlegis.pdf